Have fun and learn Bahasa Indonesia the easy way. For the first time, you'll learn to speak Bahasa Indonesia in the real world, in simple, so you can become confident in the words, phrases and expressions you need to communicate like a local.
Gagasan inti dari strategic human resource management adalah inisiatif untuk melibatkan dan mengatur orang-orang yang terlibat untuk mendukung strategi suatu Perusahaan/Organisasi secara keseluruhan. Akan tidak mungkin dalam suatu perusahaan/Organisasi untuk dapat mencapai keberhasilan ketika orang-orang yang terlibat dalam perusahaan tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan sendiri. Manajemen strategis merupakan proses dimana perusahaan harus menentukan apa yang mereka putusakan/Decition dan lakukan/Action. untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi yang telah ditetapkan, dan yang lebih penting adalah bagaimana tujuan tersebut bisa dipenuhi/tercapai. Penulisan buku ini bertujuan memperkaya khasanah ilmu para pembaca dalam proses memahami/mendalami tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Human Resource Strategik Management). Berkaitan dengan itu, sangat diharapkan dalam mengkaji materi ini didapat ilmu dan pengetahuan yang luas, dengan proses yang lebih efektif. Penulis mencoba menjajikan buku ini sebagai media untuk membahas/mendalami Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik (Human Resource Strategik Management). Penulis berusaha menggunakan cara berpikir sederhana dan bahasa yang praktis. Sehingga bisa sebagai panduan dalam praktek pemecahan persoalan-persoalan di dunia kerja.
Gagasan inti dari strategic human resource management adalah inisiatif untuk melibatkan dan mengatur orang-orang yang terlibat untuk mendukung strategi suatu Perusahaan/Organisasi secara keseluruhan.
Buku Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif terdiri dari sepuluh bab. BAB I: Mengenal Konsep Hukum Perbankan Syariah; Bab II: Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah; Bab III: Konsep Dasar Akad-akad Tradisional Islam; Bab IV: Produk dan Model Akad di Perbankan Syariah; Bab V: Identifikasi Transaksi yang Dilarang dalam Perbankan Syariah; Bab VI: Good Corporate Governance Perbankan Syariah; Bab VII: Hukum Agunan Perbankan Syariah; Bab VIII: Restrukturisasi Perbankan Syariah; Bab IX: Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan Syariah; Bab X: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Lampiran Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, buku ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa dan akademisi di lingkungan PTAI/PTU, praktisi perbankan di lingkungan perbankan syariah, dan masyarakat umum yang ingin belajar perbankan syariah. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini sejatinya melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, di antaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional. Perkembangan dan eksistensi HAM yang semula berada di wilayah kajian HI yang semula bentuknya hanya berupa perjanjian dan hukum kebiasaan internasional, pada puncaknya, dengan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR), pada tanggal 10 Desember 1948, dilanjutkan dengan disahkannya ICCPR dan ECOSOC oleh PBB secara bersama pada tanggal 16 Desember 1966
Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini sejatinya melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, di antaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional.
Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan suatu bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keseluruhan program penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah, hubungan kemitraan tersebut berkaitan dengan hubungan dalam konteks program legislasi daerah, hubungan dalam konteks anggaran dan hubungan dalam konteks pengawasan. Hubungan kemitraan ini tercapai apabila antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki bentuk kerja sama yang memadai dan mampu menciptakan iklim kerja pemerintahan yang kondusif dengan mengacu pada pola hubungan yang harmonis dan hubungan yang sejajar, melalui mekenisme hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Program kegiatan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya hubungan kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah artinya di antara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarkhi atau tidak berlaku hubungan atasan-bawahan, namun hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikenal adanya hubungan koordinatif atau kerjasama, dan bukan hubungan subordinatif.
Dalam masyarakat Dawan praktek hidup seperti bekerja sama (meup tabua), saling membantu/menolong (mafiti/mapenen) dan saling mengasihi (mafe nekaf) masih dihayati dan menjadi landasan bagi pola hidup masyarakat Dawan.
Suatu sistem tenaga elektrik, harus menjamin kontinuitas pasokan energi elektrik kepada konsumennya. Salah satu caranya adalah melengkapi sistem tenaga elektrik dengan sistem proteksi, yaitu suatu sistem yang bertugas mempertahankan kontinuitas pasokan energi, meskipun sistem tenaga elektrik tersebut mengalami gangguan internal maupun gangguan eksternal. Dalam buku ini, dipaparkan prinsip dasar proteksi sistem tenaga elektrik, yang disusun untuk mendukung kuliah proteksi tenaga elektrik yang diwajibkan bagi mahasiswa program studi S-l Teknik Ketenagalistrikan. Buku ini dapat juga dipergunakan para teknisi yang bekerja pada industri-industri besar, sebagai pengetahuan dasar dalam pemeliharan dan pengembangan sistem proteksi tenaga elektrik yang sudah terpasang di industri-industri tersebut.
II 2 2 10 10 MATA PELAJARAN 1 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 Pendidikan Agama 2 3 Bahasa Indonesia 10 4 Matematika 10 5 Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) 6 Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) 7 Kerajinan tangan dan kesenian 2 8 ...
