Sebanyak 27 item atau buku ditemukan

Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia

Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia Penulis : Pradikta Andi Alvat S.H., M.H. Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-7173-056 Terbit : Juni 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi logis sebagai sebuah negara hukum menuntut adanya pemenuhan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia baik secara substansi maupun praktik maupun hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan demi tegaknya supremasi hukum yang berbasis pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di sinilah urgensi hadirnya bantuan hukum menjadi krusial dalam sebuah negara hukum. Bantuan hukum merupakan sarana perlindungan hak asasi manusia atau hak-hak hukum seseorang dalam suatu proses peradilan sekaligus sarana untuk memperolah akses keadilan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi, namun tidak bisa diingkari, jika tanpa bantuan hukum mustahil terwujud equality before the law dan due procces of law dalam sebuah sistem peradilan maupun viabilitas negara hukum. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia Penulis : Pradikta Andi Alvat S.H., M.H. Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-7173-056 Terbit : Juni 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ...

Hukum Pembiayaan Usaha

Kegiatan pembiayaan yang dimaksudkan dalam buku ini pada prinsipnya merupakan hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur. Pembiayaan dalam praktik komersial dapat meliputi pembiayaan produktif, seperti pembiayaan sehubungan dengan baik investasi, modal kerja maupun terkait hal lain terkait dengan usaha. Pembiayaan produktif inilah yang dititikberatkan pada buku ini, yakni pembiayaan yang diberikan oleh kreditur dengan pertimbangan utama adalah usaha yang dimiliki oleh debitur. Dalam perspektif hukum, hukum pembiayaan hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan berdasarkan perjanjian, artinya ada unsur offering (penawaran) dan acceptance (penerimaan). Saat ini pembiayaan usaha merupakan bagian yang penting dalam ekosistem bisnis di Indonesia sehingga diperlukan adanya pedoman hukum pembiayaan usaha yang dapat menjadi referensi bagi seluruh pemangku kepentingan, sementara ketersediaan literatur yang lengkap tentang hukum pembiayaan usaha bisa dikatakan masih sangat jarang. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk melengkapi kelangkaan referensi hukum pembiayaan, yang ditulis dengan pendekatan praktik, namun tetap dalam perspektif akademisi dan praktisi. Dengan hadirnya buku ini, selain menjadi referensi, juga diharapkan lahir solusi pembiayaan usaha dan menghindarkan ekosistem bisnis Indonesia dari sengketa dan perselisihan akibat perjanjian pembiayaan usaha. Terlebih lagi, diharapkan buku ini dapat mengawal keberlangsungan pembiayaan usaha di seluruh Indonesia sehingga perekonomian di Indonesia dapat menjadi lebih maju.

Pada umumnya pembiayaan ulang dari lembaga keuangan nonbank kepada perbankan disebabkan karena tiga alasan, yakni pertama, lembaga keuangan nonbank biasanya tidak dapat memberi pinjaman dengan durasi waktu yang lebih lama.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni. Buku ini juga disusun untuk menfasillitasi kehendak untuk memahami dua hal; pertama, kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, memahami bagaimana hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya.

Informasi Elektronik Pasal 36 ayat (1) huruf fUU MK menyebutkan salah satu alat bukti adalah “alat bukti lain berupa ... ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah ...

Software Engineering with UML

This book presents the analysis, design, documentation, and quality of software solutions based on the OMG UML v2.5. Notably it covers 14 different modelling constructs including use case diagrams, activity diagrams, business-level class diagrams, corresponding interaction diagrams and state machine diagrams. It presents the use of UML in creating a Model of the Problem Space (MOPS), Model of the Solution Space (MOSS) and Model of the Architectural Space (MOAS). The book touches important areas of contemporary software engineering ranging from how a software engineer needs to invariably work in an Agile development environment through to the techniques to model a Cloud-based solution.

This book presents the analysis, design, documentation, and quality of software solutions based on the OMG UML v2.5.

Aplikasi akad mudarabah dalam produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (BPRS HIK) Bekasi, Indonesia

Advanced and Multivariate Statistical Methods

Practical Application and Interpretation

Ideal for non-math majors, Advanced and Multivariate Statistical Methods teaches students to interpret, present, and write up results for each statistical technique without overemphasizing advanced math. This highly applied approach covers the why, what, when and how of advanced and multivariate statistics in a way that is neither too technical nor too mathematical. Students also learn how to compute each technique using SPSS software. New to the Sixth Edition Instructor ancillaries are now available with the sixth edition. All SPSS directions and screenshots have been updated to Version 23 of the software. Student learning objectives have been added as a means for students to target their learning and for instructors to focus their instruction. Key words are reviewed and reinforced in the end of chapter material to ensure that students understand the vocabulary of advanced and multivariate statistics.

Students also learn how to compute each technique using SPSS software. New to the Sixth Edition Instructor ancillaries are now available with the sixth edition.

Government Budgeting and Expenditure Management

Principles and International Practice

The government budget should be the financial mirror of society's choices. Yet most people view budgeting as the epitome of eye-glazing subjects, rarely explained in a way that is understandable to the non-specialist and too often presented without adequate consideration of a country’s governance and institutional capacity. Government Budgeting and Expenditure Management fills a gap in the literature to redress these failings and does so in comparative international perspective. This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, for military/security expenditures, and in countries with large extractive revenues. Distilling the lessons of budgeting reform in countries at different levels of income and administrative capacity, each chapter gradually progresses from the basic principles to the more technical aspects and then on to implementation issues, using concrete examples and illustrations from around the globe. Government Budgeting and Expenditure Management is ideally suited as the primary text for advanced undergraduate or graduate courses in government budgeting or public financial management, or as a supplementary text for courses in public finance, public economics, economic development, public administration or comparative politics. With its attention to practical implementation aspects, the book will also be of direct interest to practitioners, policy-makers, and government employee training organizations.

This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, ...

World Information Report 1997/98

Written by leading experts from around the world, this first World Information Report provides a global and topical picture of archive, library and information services in the five continents and addresses the most challenging issues that they face at the dawn of the twenty-first century. Publie egalement en arabe et en franais: Rapport mondial sur I'information 1997/98 Publicado tambien en espanol: Informe mundial sobre la informacion 1997/98

While most of them have basic access only, a few like India, Indonesia, the
Philippines, Singapore and Thailand have full facilities. It is believed that
research ... Databases covering periodical articles and/or research reports or
conference proceedings are compiled in India, Bangladesh and Indonesia.
Preparation of national ... information. For example, while several databases on
textiles are available, the Ahmedabad Textile Industry Research Association,
India, complies a separate.