Sebanyak 18 item atau buku ditemukan

Menuju reformasi politik, ekonomi, dan hukum

perjuangan Fraksi Persatuan Pembangunan dalam Sidang Umum MPR 1998

Resolutions of the faction of Partai Persatuan Pembangunan, the Indonesian Muslim based party in the People's Consultative Assembly at the March 1998 sessions during the Soeharto government.

... untuk memberikan alternatif sumber dana pembiayaan untuk projek - projek investasi baik yang skala kecil , menengah maupun besar di samping Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan non - Bank Dengan dicabutnya ketentuan mengenai porsi ...

Negara hukum dan hak asasi manusia

Concept and theory of national legal system and legal aspect of human rights in Indonesia.

Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik.

Pengantar ilmu hukum tata negara Republik Indonesia

... itu ekspansip adalah disebabkan sistim ekonominja jang berdasarkan lalu lintas , perdagangan dan ( kemudian ) industri . ... Eropah itu ialah perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Junani - Romawi ( Renaissance ) dan teknik jang ...

Hukum kenegaraan dan perundang-undangan

perspektif sosiologis-normatif dalam teori dan praktik

Lalu lintas di Indonesia bekerja seperti biasa, dengan bus tua, panjang jalan
tidak memadai, penumpang bergelantungan, bergenti semaunya dan seterusnya
. Sebetulnya seribu satu pelanggaran terjadi tiap hari dan dengan cara-cara dan
perilaku masyarakat seperti itulah transportasi bisa berjalan terus. Undang-
undangnyakah yang salah karena terlalu maju? Polisikah yang salah?
Masyarakatkah yang salah ? Apapun yang terjadi, lalu lintas dan transportasi
bisa tetap berjalan ...

Susunan negara kita: Azas-azas dan dasar-dasar pemerintahan daerah otonom di Indonesia

Seperti kami telah mendjelaskan maka dalam praktek Undang-undang 1948/22
tidak djarang timbul ketegang- an-ketegangan antara kota ketjil dengan
kabupaten berhubung dengan stelsel kontrol jang bertingkat-tingkat itu. Dalam
sistim dulu, maka hanja lewat appel sadjalah achirnja suatu keputusan swatantra
terendah dapat sampai keistana. Apakah stelsel 1945 lebih memuaskan, itulah
teka-teki, karena kontrol menurut stelsel rentjana 1954 mengandung faham
konkurensi, ...