Sebanyak 3 item atau buku ditemukan

Informasi peraturan perundang-undangan Departemen Kehutanan

... 2 3 1 0 laksanakan, tidak 5 RKLPH 2 2 1 0 lengkap, belum be - 6 RKPH 1 I 0,5
0 nar. B Aspek Kontinuitas Produksi 40 1 Perkiraan Produksi Virgin Forest 10 10
5 0 c : Sebagian kecil 2 Pemeliharaan Hutan Bekas Tebangan 8 4 0
dilaksanakan. 3 Kebun Bibit/Kebun PangkasATegakan Benih 6 6 4 2 tidak
lengkap, 4 Penanaman Tanah Kosong 5 5 3 1 belum benar Petak Ukur
Permanen 5 3 1 atau tidak dilak Peralatan Pengusahaan Hutan 3 2 1 sanakan.
Sarana Jalan Angkutan 3 3 L ...

Dinamika proses lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia no. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Report of public hearing on the 1999 Indonesian Law on Forestry.

Report of public hearing on the 1999 Indonesian Law on Forestry.

Informasi peraturan perundang-undangan Departemen Kehutanan

Pengendalian hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebagai berikut : a. Menteri melakukan pengendalian terhadap
penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah. b.