Sebanyak 38 item atau buku ditemukan

Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi "perbedaan dan pembedaan" karena alasan terentu yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana. Seperti mengalami penggeledahan, penangkapan, penyitaan benda, hingga menjadi tersangka dan terdakwa. Harapannya, buku ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya jika mengalami masalah-masalah hukum seperti itu. Buku ini juga bisa dijakikan pegangan bagi anggota Polri, para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim para penyidik, pengacara/advokat, jaksa, dan hakim--terutama yang masih baru atau pemula--dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum.

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum.

KUHD

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Tim Visi Yustisia adalah tim yang menyusun serial panduan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai tutorial praktis yang bisa aplikasikan oleh pembaca. Tim ini terdiri dari penyusun yang sudah pernah menerbitkan bukubuku hukum dan peraturan perundang-undangan, di antaranya Zulfa Simatur R., S.H., Fitria Pratiwi, S.S., M.Hum., dan Lis Sutinah, S.S. Tim Visi Yustisia memiliki harapan bisa mengantarkan pembaca pada kemudahan dalam melakukan prosedur atas birokrasi yang diatur pada regulasi yang berlaku. -Visimedia Pustaka-

Tim Visi Yustisia adalah tim yang menyusun serial panduan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai tutorial praktis yang bisa aplikasikan oleh pembaca.

Kamus Hukum Lengkap

Masalah hukum merupakan masalah yang menjadi pembicaraan sehari-hari di setiap tempat seiring dengan era reformasi yang telah membawa alam pemikiran masyarakat menjadi lebih kritis, termasuk dalam menyikapi kasus-kasus hukum. KAMUS HUKUM LENGKAP ini bisa memberi pemahaman dan wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan hukum. Kamus ini juga memberikan pencerahan yang dapat menjadi landasan definitif dan operasional bagi pembaca. Di dalamnya, istilah-istilah dan definisi tentang hukum dijelaskan secara komprehensif, termasuk istilah-istilah yang baru muncul sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan studi bidang hukum. Karenanya, kamus ini wajib dibaca, dijadikan referensi, dan dimiliki, khususnya oleh para praktisi hukum, birokrat, mahasiswa jurusan hukum, serta masyarakat luas pada umumnya. -VisiMedia-

KAMUS HUKUM LENGKAP ini bisa memberi pemahaman dan wawasan kepada seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan penegakan hukum. Kamus ini juga memberikan pencerahan yang dapat menjadi landasan definitif dan operasional bagi pembaca.

Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal

Pasar modal Indonesia termasuk salah satu pasar modal yang kinerjanya terbaik di dunia. Pada tahun-tahun ke depan, investor di pasar modal Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Berbekal hal itu, tentunya berbisnis di pasar modal akan menggiurkan. Pasar modal tidak melulu menjadi lahan bagi perusahaan besar dan investor kawakan. Siapa pun bisa terjun ke dunia ini. Buku ini menjadi strategi tepat dalam berinvestasi instrumen pasar modal. Segala hal tentang pasar modal dan aspek hukum bisnis pasar modal disajikan secara lengkap dan sistematis. Dengan bonus CD tentang UU Pasar Modal, serta undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait, buku ini menjadi SUPERLENGKAP. Dengan bahasa yang sederhana, semua kalangan bisa memahami dunia investasi yang menguntungkan ini. Tentu saja, dengan berbekal ilmu investasi yang matang dan luas, Anda siap terjun ke dunia investasi “SUBUR” ini dan piawai dalam menghindari risiko. Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal ini merupakan BACAAN WAJIB bagi calon investor, investor pemula, manajer investasi, konsultan bisnis, pelaku pasar modal, dan konsultan hukum. Juga bagi para dosen, mahasiswa, UMKM, pengusaha, pejabat BUMN dan BUMD, notaris, penilai, akuntan, pengacara, para profesional, bankir, pejabat pemerintah, wakil rakyat, penegak hukum, serta orang-orang yang ingin terjun ke dunia investasi. -VisiMedia-

Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal ini merupakan BACAAN WAJIB bagi calon investor, investor pemula, manajer investasi, konsultan bisnis, pelaku pasar modal, dan konsultan hukum.

Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66

kesaksian Wakil Komandan Tjakrabirawa

The 1945 Indonesian revolution and the 1965 Indonesian Coup d'etat; account of the Deputy Commander of the Tjakrabirawa, a military unit responsible for the president's personal security

"Manajemen Pendidikan Islam yang Seyogyanya Dikembangkan" pada Seminar
Nasional Pendidikan Islam di IKIP Jakarta, tanggal 23 Desember 1991. — "
Program dan Kebijaksanaan Sekolah Swasta dalam Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Berbakat" disampaikan pada Seminar Sehari Indonesia —
Australia tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Berbakat di Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud),
Jakarta, 29 Juni 1994.

Rahasia Sukses Orang-orang Sukses

Pengusaha itu menyatakan ketertarikannya akan hasil karya Anom, yang
menggunakan batok kelapa sebagai bahan baku utamanya. Di samping itu, dia
juga mengatakan bahwa hasil karya Anom berpeluang besar untuk masuk pasar
Eropa. Selain senang mendengar kedua hal yang dikatakan pengusaha
mancanegara itu, Anom pun mulai bermitra usaha dengannya. Harapan Anom
tidak sia-sia, pada awalnya, usahanya berkembang. Usahanya yang diberi nama
“Nusantara ...

Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014 Tim Visi Yustisia, Visimedia Pustaka Lis
Sutinah. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan
bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak. Pasal
41A42 ...

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya. Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga dilengkapi sejarah hukum pidana di Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan terkait KUHP dan KUHAP. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum pidana di Indonesia. Hadirnya buku ini akan menambah referensi Anda dalam bidang hukum pidana di Indonesia. -VisiMedia-

No. 38 Pasal ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang. No. 39 Tambahan
dalam pasal 234 dianggap perlu oleh karena sekarang banyak surat-surat
dikirimkan dengan perantaraan orang. No. 40 tidak membutuhkan penjelasan.
No. 41 ...

Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa

Himpunan Peraturan Lengkap tentang Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, hingga Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. Ditambah lagi, adanya peraturan-peraturan baru yang diberlakukan terkait pengelolaan dana desa ini. Misalnya, perubahan data Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Beberapa pasal dalam PP No. 60 Tahun 2014 diubah pada PP No. 22 Tahun 2015. Perubahan ini tentu membuat pembaca harus membanding-bandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang baru. Dalam buku ini, PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015 disusun dalam format konsolidasi, yaitu menggabungkan peraturan yang lama dan yang terbaru dalam satu susunan sekaligus. Sehingga, diharapkan pembaca akan lebih mudah mengetahui perubahan pasal yang ada. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan terkait dari tiga kementerian terkait dana desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Peraturan Menteri Keuangan. Buku persembahan penerbit VisiMedia Pustaka ini menghadirkan himpunan peraturan lengkap tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi dana desa. Diharapkan buku ini bisa membantu penyelenggara dana desa mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Dilengkapi Lampiran (dalam CD): - Konsolidasi Peraturan Pelaksana UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015) - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 - Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa - Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait

Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 #UndangUndang #UndangUndangDesa #Peraturan #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #PeraturanMenteriDesa #Desa #PemerintahanDesa #KepalaDesa #PerangkatDesa #PeraturanDesa #PengaturanDesa #DanaDesa #APBDesa #SKBTigaMenteri #MusyawarahDesa #PendampinganDesa #BUMD #SejarahUndangUndangDesa #DesaMandiri #EkonomiDesa

Putusan Nomor 010/PUU-l/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas ... Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.