Sistem Informasi Pustaka

Sebanyak 42073 item atau buku ditemukan

Previous 1 234 5 6 7 8 9 10..3507 Next

Politik Hukum

perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., S.H., M.Hum., M.M., Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., S.H., M.Hum., M.M., Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., S.H., M.Hum., M.M., Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.,

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** ...

Perbandingan hukum perdata

Subekti (Raden),

Tindakan Rekayasa Penyidik Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Perdata (Ratio Decidendi Hakim Dalam Sebuah Perkara)

Hukum bertugas untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Fungsi dari hukum yaitu untuk mengatur hal yang seyogyanya dan tidak seyogyanya dilakukan oleh manusia, yaitu untuk mencapai keadilan dan keseimbangan hukum. Hukum melaui aparatur penegak hukum menjalankan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang. Akan tetapi, dalam praktiknya masih saja ada peristiwa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menyimpang dari spirit hukum. Peristiwa tersebut seperti korban salah tangkap atau adanya tindakan rekayasa dalam proses penyidikan oleh penyidik. Kejadian tesebut berdampak sampai diadili sampai pada proses penjatuhan putusan dan mengalami diskriminasi peradilan dan sosial di masyarakat. Hal tersebut tentunya telah menyimpang dari tujuan hukum yang seharusnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berujung pada menciptakan rasa ketidakadilan. Buku ini akan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai kewenangan penyidik, pembuktian dalam hukum acara perdata, serta dasar pertimbangan hukum hakim. Selain itu, buku ini juga akan memberikan penjelasan mengenai Putusan Nomor 36/PDT.G/2011/PN. SKY yang membahas ratio decidendi hakim terhadap tindakan rekayasa yang dilakukan dalam penyidikan tindak pidana narkotika sebagai perbuatan melawan hukum.

Reza Kautsar Kusumahpraja,

Hukum bertugas untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Buku Ajar Hukum Perdata Internasional

Buku ajar Hukum Perdata Internasional ini merupakan buku yang membahas tentang hubungan hukum keperdataan secara Internasional. Hukum Perdata Internasional merupakan hukum perdata yang memiliki unsur asing dalam hubungan antara individu satu dengan lainnya atau hubungan antara badan hukum satu dengan lainnya. Adanya unsur asing dalam hubungan hukum keperdataan menyebabkan adanya hukum asing yang berlaku. Buku ini juga menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan hukum perdata yang mempunyai unsur asing, seperti perkawinan beda kewarganegaraan, status kewarganegaraan, perjanjian yang dilakukan oleh orang yang beda warganegara. Sehingga perbuatan hukum tersebut mendapat perlindungan yang adil serta berkepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau bagi Warga Negara Asing (WNA).

M. Syukran Yamin Lubis, SH., M.Kn Faisal Riza, SH., MH, SH., M.Kn Faisal Riza, SH., MH, SH., M.Kn Faisal Riza, SH., MH, SH., M.Kn Faisal Riza, SH., MH,

Buku ajar Hukum Perdata Internasional ini merupakan buku yang membahas tentang hubungan hukum keperdataan secara Internasional.

Hukum perdata Indonesia

On civil law and its implementation in Indonesia.

Akmaluddin Syahputra, Adlin Budhiawan, Adlin Budhiawan, Adlin Budhiawan, Adlin Budhiawan,

On civil law and its implementation in Indonesia.

KEADILAN BAGI AHLI WARIS

Hukum Waris dari sudut pandang Hukum Perdata (BURGELIJKE WETBOEK)

Buku Hukum Waris yang didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) ini diterbitkan ulang dengan penyempurnaan sesuai dengan kondisi terkini untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan masyarakat umum akan buku pegangan Hukum Waris sesuai dengan ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Buku ini disamping memberikan penjelasan Hukum Waris secara lebih terperinci dan secara singkat serta hanya mengenai halhal yang pokok saja yang juga dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam mempelajari tentang Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Liliana Tedjosaputro,

Laporan kinerja instansi pemerintah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia [name of years].

Indonesia. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana/mutual legal assistance in criminal matters (MLA)

mekanisme kerja sama penegakan hukum lintas negara : teknis substantif bidang pelayanan otoritas pusat dan hukum internasional

Analisis dan evaluasi hukum tentang pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia

Sudirman Saad, Syaiful Watni, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.,

Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia

On terrorism as crimes against humanity from the perspectives of international law and human rights.

Aulia Rosa Nasution,

On terrorism as crimes against humanity from the perspectives of international law and human rights.

Peran layanan hukum pidana dan pemberian pertimbangan hukum grasi pada hak prerogatif presiden

teknis substantif bidang administrasi hukum pidana

On presidential clemency in Indonesia.

Criminal procedure and presidential clemency in Indonesia.

Pandangan Kritis Seorang Hakim

"""Buku Pandangan Kritis Seorang Hakim ini mengupas dan mengkritik berbagai penegakan hukum yang ""mandul"", baik terhadap sikap Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Buku ini juga mengupas tuntas prinsip profesionalitas hakim dalam memutus perkara terkait kode etik perilaku hakim maupun penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk mendeponeering suatu perkara. Untuk penegakan hukum di bidang hak asasi manusia (HAM), penulis mengkritik pemerintah RI yang cenderung menutup-nutupi berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Padahal, sesungguhnya pemerintah bisa dan mampu menyelesaikan semua itu asalkan aparatur penegak hukum memiliki kemauan dan keberanian. Termasuk pemberantasan korupsi yang mewabah dan mengenai putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang tidak memerintahkan terdakwa ditahan telah dibahas Penulis secara tuntas dalam buku ini. Sebagai seorang hakim dan akademisi (dosen) penulis telah memformulasikan solusi penyelesaiannya dalam bentuk pemikiran yang sehat dan rasional dalam buku sederhana ini."""

DR. Binsar Gultom,

"""Buku Pandangan Kritis Seorang Hakim ini mengupas dan mengkritik berbagai penegakan hukum yang ""mandul"", baik terhadap sikap Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung.

Previous 1 234 5 6 7 8 9 10..3507 Next