Sistem Informasi Pustaka

Best practice module of Ministry of Law and Human Rights, Republic of Indonesia on protection and law enforcement of intellectual property rights in Indonesia.

Pengaturan Pidana Mati di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hak Asasi M

Pengaturan Pidana Mati di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Penulis : Warsiman Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-5525-20-4 QRCBN : 62-39-5347-5 Terbit : September 2021 www.guepedia.com Sinopsis : Assalamu’alaikum wr. wb. Akhirnya, penulis bisa balik lagi dengan karya terbaru, dengan menerbitkan buku dengan judul Pengaturan Pidana Mati didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penulis yang lahir di Aek Ledong Kecamatan Aek Kua Kabubaten Labuhan Batu Utara pada tanggal 09 Agustus 1963 dengan riwayat pendidikan menamatkan Sekolah Dasar di Kecamatan Aek Natas Labuhan Batu, kemudian melanjut ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Siswa Kisaran dan menamatkan SMA Negeri 1 Kisaran kemudian melanjut ke Perguruan Tinggi Universitas Sumatera Utara (USU) pada Fakultas Hukum. Dan sekarang penulis sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menambah literatur dan menjadi bahan Ajar bagi mahasiswa. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Layanan jasa hukum di bidang korporasi

teknis substantif bidang pelayanan keperdataan

On corporate legal services in Indonesia.

Pengantar hukum internasional dan hukum humaniter internasional

bahan bacaan pelatihan bagi penegak hukum mengenai hukum hak asasi manusia di Indonesia

Study on international law in Indonesia.

Fadillah Agus,

Study on international law in Indonesia.

Tanggapan terhadap prasaran berdjudul "Hukum atjara pidana dan hak asasi manusia" dari Nj. Nanny Razak

Andi Zainal Abidin, Nanny Razak,

Perjanjian kerjasama (MoU) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia dengan BPKP, PPATK, Ombudsman Republik Indonesia, KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Memorandum of Understanding on developing whistleblowing system connection in Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pedoman bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan LPKA, LPAS, dan BAPAS.

Hukum Tata Negara Suatu Pengantar

Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut tidaklah mudah terpenuhi, penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu sendiri. Dalam mata kuliah hukum tata negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literature yang terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus memudahkan mahasisiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari berbagai literature yang telah ada sebelumnya. Menyadari betapa luasnya ruang lingkup materi hukum tata negara, penulis menyusun buku ini dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan mengetangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua direncanakan menguraikan antara lain: konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik, otonomi daerah.

Johan Jasin,

Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Menuju supremasi hukum berdimensi HAM.

Bambang Rantam Sariwanto, Goncang Rahardjo, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Indonesia).,

On law enforcement and law reform in Indonesia.

Penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 65 tahun 2016

teknis substantif hubungan masyarakat, hukum, dan kerja sama

On drafting of international and domestic cooperation agreement in Indonesia.

Derita rakyat ketika negara di bawah kuasa modal

laporan hukum dan hak asasi manusia Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2018

Siti Rakhma Mary Herwati,

Previous 1 2 3 4 567 8 9 10..3507 Next