Sistem Informasi Pustaka

Filsafat hukum

refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia, dan etika

Philosophy of law related to Pancasila and human rights in Indonesia.

Hukum Tata Negara Indonesia

Konsepsi Negara Hukum, Sumber Hukum Tata Negara, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara Dan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia

Pengarusutamaan norma-norma HAM internasional dalam hukum pidana nasional Indonesia

FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia

Menumbuhkan sensitivitas hak asasi manusia dan gender bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan peradilan umum

modul pelatihan

Developing human rights and gender role aspects sensitivity for law practitioners while handling cases of violences against women in Indonesia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya

Tanggapan terhadap prasaran berdjudul "Hukum atjara pidana dan hak asasi manusia" dari Nj. Nanny Razak S. H.

Seminar Lembaga Paksa Badan/Penyanderaan dan Implementasinya

ditinjau dari hukum positif, syariah Islam, dan hak asasi manusia

Politik hukum keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

tinjauan berdasarkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi

Semiloka perlindungan dan pemajuan hak asasi masyarakat hukum adat, Jakarta, 13-14 Desember 2004

Sebanyak 42073 item atau buku ditemukan

Previous 1 2 3 4 5 678 9 10 11..3507 Next

Filsafat hukum

refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia, dan etika

Philosophy of law related to Pancasila and human rights in Indonesia.

Hukum Tata Negara Indonesia

Konsepsi Negara Hukum, Sumber Hukum Tata Negara, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara Dan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Wagiman, Dwi Dasa Suryantoro, Mohsi, Edi, Ida Musofiana,

Konsepsi Negara Hukum, Sumber Hukum Tata Negara, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara Dan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Kejahatan terorisme

perspektif agama, hak asasi manusia & hukum

Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik,

Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia

Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya Dalam Tata Hukum Indonesia Penulis : Pradikta Andi Alvat S.H., M.H. Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-7173-056 Terbit : Juni 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi logis sebagai sebuah negara hukum menuntut adanya pemenuhan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia baik secara substansi maupun praktik maupun hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan demi tegaknya supremasi hukum yang berbasis pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di sinilah urgensi hadirnya bantuan hukum menjadi krusial dalam sebuah negara hukum. Bantuan hukum merupakan sarana perlindungan hak asasi manusia atau hak-hak hukum seseorang dalam suatu proses peradilan sekaligus sarana untuk memperolah akses keadilan. Meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam konstitusi, namun tidak bisa diingkari, jika tanpa bantuan hukum mustahil terwujud equality before the law dan due procces of law dalam sebuah sistem peradilan maupun viabilitas negara hukum. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Pradikta Andi Alvat S.H., M.H.,

Pengarusutamaan norma-norma HAM internasional dalam hukum pidana nasional Indonesia

FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia

Buku ini menitikberatkan kepada pembahasan hukum dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Pembangunan, dan Hubungan Internasional. Tak pelak ketiga elemen tersebut saling berkaitan dalam praktiknya. Di mana HAM merupakan landasan utama dalam penentuan kebijakan, baik itu pembangunan dan hubungan dengan negara lain. Sedangkan pembangunan adalah sarana pemenuhan HAM warga negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan tambahan guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya hubungan internasional yang diterjemahkan menjadi Hukum Internasional, turut berperan penting dalam memastikan jalannya pembangunan sesuai dengan konsepsi HAM sebagaimana yang telah dirumuskan dalam berbagai traktat dan konvensi. Buku ini disusun oleh mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H). Hal tersebut patut diapresiasi sebab buku ini merupakan buku pertama yang ditulis oleh FK2H, sedang pun sebelumnya FK2H telah menerbitkan majalah tahunan yang berisi opini hukum.

Zaki Priambudi, Avina Nakita Oktavia, Ramdhan Prawira Mulya Iskandar dkk,

Buku ini menitikberatkan kepada pembahasan hukum dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Pembangunan, dan Hubungan Internasional.

Menumbuhkan sensitivitas hak asasi manusia dan gender bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan peradilan umum

modul pelatihan

Developing human rights and gender role aspects sensitivity for law practitioners while handling cases of violences against women in Indonesia.

Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, murugikan masyarakat dan antisosial. Desawa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, dan melalui kebijakan legilasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/kriminalilasi dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penulis menempatkan norma-norma hukum hak asasi manusia sebagai landasan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam penegakan hukumnya, mengacu pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan sampai pelaksanaan hukuman. Di samping itu, ada peraturan lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik peraturan singkat Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, bahkan sampai peraturan daerah yang menunjang terhadap upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Buku ini sangat dibutuhkan oleh praktisi hukum, akademisi, para penegak hukum dan mahasiswa hukum, serta masyarakat dalam memahami tidak pidana perdagangan orang dari optik hukum pidana dan HAM. Di sisi lain, buku ini dapat juga dijadikan bahan rujukan dalam membuat kebijakan/regulagi yang berkaitan dengan perdagangan orang di Indonesia.

Dr. Hj. Henny Nuraeny, S.H., M.H.,

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, murugikan masyarakat dan antisosial.

Tanggapan terhadap prasaran berdjudul "Hukum atjara pidana dan hak asasi manusia" dari Nj. Nanny Razak S. H.

Andi Zainal Abidin,

Seminar Lembaga Paksa Badan/Penyanderaan dan Implementasinya

ditinjau dari hukum positif, syariah Islam, dan hak asasi manusia

Politik hukum keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

tinjauan berdasarkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi

On legal aspects of women's representation in Indonesian people's representative council.

Semiloka perlindungan dan pemajuan hak asasi masyarakat hukum adat, Jakarta, 13-14 Desember 2004

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Jakarta)., Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) (Jakarta).,

Previous 1 2 3 4 5 678 9 10 11..3507 Next