PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL

Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional telah memberikan perspektif baru bahwa penataan kebijakan keamanan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai permasalahan yang mengiringi hampir Sembilan tahun pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Kekompleksan masalah yang dihadapi, selain pada konteks kerja sama dan pembagian kewenangan yang belum jelas antar aktor keamanan, hingga masalah intervensi peran dan fungsi yang dirasakan menonjolkan kewenangan yang lebih besar hanya salah satu aktor keamanan saja. Situasi ini mengundang penolakan pembahasan baik dari aktor keamanan Negara hingga masalah penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan sipil. Buku ini mencoba mengintegrasikan pemahaman pentingnya mengintegrasikan dan mengkomprehensif-kan kebijakan keamanan nasional dengan penghormatan pada HAM dan kebebasan sipil dalam bentuk uraian tulisan yang dalam derajat tertentu berupaya tetap pada konteks akademik sebagai bagian dari sumbang saran kalangan akademik universitas untuk mencoba mengurai kebuntuan atas pembahasan RUU Kamnas yang telah memasuki tahun kesembilan tersebut. Bahwa dilemma memperkuat Negara atau memperkuat masyarakat sipil yang berkembang dalam pro-kontra pembahasan RUU Kamnas selama ini dituangkan secara berimbang dalam bab demi bab dalam buku ini. setidaknya pada situasi tertentu, buku ini dapat menjadi rujukan bagi alternative pemikiran untuk menuntaskan pembahasan RUU Kamnas agar tercapai kesepakatan yang tetap mengacu pada kepentingan Negara tanpa harus melanggar kebebasan sipil dan HAM.

Keenam, ancaman yang berbaju lingkungan hidup, seperti pengrusakan
lingkungan hidup oleh Multinational Corporations (MNC) dengan menggunakan
teknologi yang tidak terdeteksi, serta keengganan negara-negara besar
mendukung ...