penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik : UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik
On electronic crimes according to the Indonesian law of the year 2008 concerning electronic informations and transactions.
Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK, Penegak Hukum, Regulator, Industri Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Pasar Modal, Akademisi), Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Jakarta, Indonesia.
Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik.
Grundlagen der Modellbildung und Statistik mit einer Einführung in die Statistik-Software R
Was hat Mathematik mit den Lebenswissenschaften zu tun? Kann man die belebte Natur überhaupt in Formeln fassen? Und wenn ja, warum sollte man das? Naturwissenschaftliches Verständnis von Lebensvorgängen gewinnt man, indem man Theorien an Beobachtungen und Experimenten misst. In diesem Prozess spielt Mathematik sowohl bei der Theoriebildung – Stichwort: Modellierung – als auch bei der Überprüfung der Theorie an der Realität – Stichwort: Statistik – eine wichtige Rolle. Anders als in herkömmlichen Lehrbüchern bilden daher Modellbildung und Statistik den Kern dieses einführenden Buches. Viele Beispiele werden mit der freien Statistiksoftware R bearbeitet, und der Anhang bietet eine anwendungsorientierte Einführung in R durch „Learning by Doing“. Aus dem Inhalt: • Wachstums- und Populationsmodelle • Grafische Darstellung von Daten und beschreibende Statistik • Modellierung mit Differenzialgleichungen • Wahrscheinlichkeitsrechnung • Testen und Schätzen • Korrelation und Regression • Sequence Alignment
Eksistensi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah
Dalam catatan sejarah pendidikan, sistem penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) di Indonesia selama ini belum pernah mendapatkan pengakuan yang konkrit dari pemerintah. Hal ini terjadi, karena selama ini pula eksistensi pendidikan Madin secara yuridis-formil memang tidak diberi ruang apresiasi yang memadai dalam undang-undang sistem pendidikan nasional di tanah air. Fakta ini telah terbukti dalam sejarah panjang pemberlakuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) di Indonesia, mulai UU No. 4/1950, juncto UU No. 12/1954, sampai dengan UU No. 2/1989 yang kesemuanya tidak pernah memuat bab, pasal, maupun ayat-ayat yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah. Padahal secara defacto dan historis Madin selama ini juga ikut memiliki andil dan kontribusi yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bidang pendidikan di masyarakat.
Struktur kurikulum Madrasah Diniyah Ula 66 KELAS DAN ALOKASI WAKTU KOMPONEN I II III IV V VI A. Mata Pelajaran Agama Islam Ilmu Tauhid 2 4 6 4 6 6 4 4 6 6 6 6 2 2 4 6 6 6 Ilmu Fiqh Ilmu Akhlaq Qira'atu al-Qur'an Ilmu Tajwid Tarikhu ...
