Sebanyak 44163 item atau buku ditemukan

Aspek Dsr Ek Makro Di Ind (Rev)

Kegiatan Nonpasar dan Kegiatan Rumahan Jasa ibu rumah tangga dalam
mengurus keluarga, tidak diperhitungkan ... Transaksi Barang-barang Ilegal (
Tidak Halal) Kegiatan-kegiatan ekonomi yang melawan hukum tidak dihitung
dalam GDP ...

Aspek Dasar Ekonomi Mikro

Dewan direksi yang terpilih kemudian menetapkan suatu kebijakan untuk
menunjuk para manajer yang nantinya menjadi pelaksana kegiatannya. Setiap
pemilik saham berhak atas keuntungan/laba perusahaan. Laba bersih yang
dibagikan dikenal dengan istilah deviden, sedangkan yang ditahan dan
ditanamkan kembali dalam perusahaan disebut dengan laba ditahan. Pemilik
saham tidak memiliki kewajiban atas segala tindakan yang dilakukan
perusahaan di luar batas risiko ...

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Aspek Hukum dalam Penelitian

Buku ini meyajikan materi tentang dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi dua bagian. Bagian pertama tentang manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Bagian kedua berisi tentang berbagai aspek hukum yang meliputi pengertian dan tujuan hukum, sumber hukum, -penemuan hukm dan interprestasinya, penggolongan hukum, serta hukum dan hak. Materi hukum dari berbaai sumber bahan yang tersusun secara sederhana, praktis, dan sistematis tersebut memudahkan para mahasiswa mempelajari hukum pada tingkat dasar untuk ditingkatkan pada tingkatan hukum berikutnya. Kesederhanaan, kepagramatisan, dan kesistematisan tersebut merupakan ciri khas buku ini.

mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan
kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan
internasional (Pasal 4). 2.1.2 Fungsi, kelembagaan, sumber ... 6 Perekayasaan
adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk
desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau konteks
teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. 7 Inovasi adalah
kegiatan penelitian ...

Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia

Legal aspects of banks and banking in Indonesia.

Legal aspects of banks and banking in Indonesia.

Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di Indonesia

Legal aspects of Islamic banking and insurance in Indonesia.

Legal aspects of Islamic banking and insurance in Indonesia.

Aspek hukum usaha kecil dalam ekonomi kerakyatan

Legal aspects of small businesses in Indonesia.

Legal aspects of small businesses in Indonesia.