“…Society causes crime and offender (…) no society, no laws, no crime and no criminals. Once a society emerges, rules develop, and they are broken society must respond, otherwise the rules would lose their potency to affect behaviour”. Dalil Julian V. Roberts menjadi relevan dengan tumbuhnya kejahatan internasional dalam yurisdiksi nasional yang bersumber dari dinamika pertumbuhan masyarakat wilayah negara, namun manakala kejahatan semakin berkembang dengan pelaku dan korban yang berdimensi internasional dan transnasional, sehingga masyarakat internasional sepakat membuat berbagai konvensi-konvensi internasional yang melahirkan hukum pidana internasional dan lembaga penegak hukumnya. Kejahatan memang selalu selangkah berada di depan dibandingkan dengan aturan hingga hukum nasional seolah tidak mampu atau diduga tidak mau (unwilling) menegakkan hukum dalam yurisdiksinya. Konsekuensinya, maka hukum pidana internasional mendorong bahkan turut mengisi serta hadir untuk menegakkan yurisdiksinya melalui International Criminal Court atau lembaga lain di bawah PBB agar kejahatan tidak menjadi suatu kebiasaan, sebab kejahatan yang terbiasa akan semakin memburuk (malum quo communius eo pejus). Implikasinya, Hukum Pidana Internasional semakin berkembang dengan yurisdiksi mengadilinya dalam rangka mencegah kejahatan manusia (malitis hominum est obviandum). Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Hukum Pidana Internasional Dan Perkembangannya ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
Pengalaman dari kejadian pandemi Covid-19, membuat kita menyadari pentingnya keberadaan Puskesmas sebagai sarana pelayanan Kesehatan masyarakat. Puskesmas dalam Pandemi Covid-19 berada sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan komunitas masyarakat. Di era jaminan Kesehatan nasional dengan sistem rujukan berjenjang, Puskesmas menjadi fasilitas Kesehatan masyarakat tingkat pertama milik pemerintah yang harus di akses lebih dahulu oleh masyarakat, selain fasilitas Kesehatan tingkat pertama milik swasta seperti klinik dan praktek dokter mandiri. Buku budaya kerja mutu pelayanan Puskesmas merupakan upaya peningkatan pelayanan Puskesmas dalam menghadapi persaingan yang sangat kompetitif dengan pelayanan Kesehatan swasta tingkat pertama lainnya. Buku ini menjelaskan bahwa untuk mencapai pelayanan yang bermutu maka Puskesmas harus memiliki budaya kerja yang positif secara berkesinambungan. Puskesmas merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat dengan target masyarakat di wilayah kerjanya. Melalui Budaya kerja yang kuat diharapkan Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dan berdaya guna, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan dunia Kesehatan, kebutuhan meningkatkan daya saing dan masyarakat yang semakin menuntut pelayanan yang bermutu dari Puskemas, buku Budaya kerja mutu pelayanan Puskesmas diharapkan dapat memberikan solusi, baik untuk manajemen dan profesi yang ada di lingkungan Puskesmas maupun maupun para akademika, sebagai materi pembelajaran dalam memahami proses budaya kerja di lingkungan Puskemas.
... diberikan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau faskes tingkat 1 yang terdiri dari: Puskesmas atau yang setara, seperti praktek dokter mandiri, praktek dokter gigi mandiri, praktek perawat mandiri dan praktek bidan mandiri.
Buku referensi ini memuat pembahasan terkait Filsafat dan Ideologi Pancasilia, dilihat dari sudut pandang teori, kajian dan dilengkapi dengan isu-isu kotemporer. Sejarah perjalanan Pancasila diuraikan demi memahami pijakan dasar terkait paradigma Pancasilia. Wawasan terkait dinamika perilaku Pancasila yang ada di Indonesia, semakin melengkapi konten buku referensi ini. Tema buku ini dianggap sebagai tema penting untuk dipelajari oleh berbagai kalangan. Pancasila yang begitu dalam diharap mampu menambah wawasan nusantara sekalligus meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air.
Buku referensi ini memuat pembahasan terkait Filsafat dan Ideologi Pancasilia, dilihat dari sudut pandang teori, kajian dan dilengkapi dengan isu-isu kotemporer.
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL MANDAR METABE’ DAN MEPUANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL MANDAR METABE’ DAN MEPUANG
| 2020-04944-0004 |
Tersedia di Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa
|
| 2020-04944-0003 |
Tersedia di Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa
|
| 2020-04911-0002 |
Tersedia di Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa
|
| 2020-04911-0001 |
Tersedia di Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa
|
Training module for police officers on public services and human rights in Yogyakarta, Indonesia.
Sebab dimasyarakat kita penegakan hukum tak selalu harus sesuai dengan
bunyi aturan karena di atas aturan ada kaidah yang lebih tinggi yaitu ketentuan
etis. ... Orang-orang disayap kanan memandangnya sebagai salah satu dari
yang memperkuat kekuasaan bisnis independen atau menghancurkan kekuatan
monopoli yang terkait dengan pemerintah Pendapat Feith ini serupa dengan Olle
yang menyatakan bahwa, kelompok kiri yang agak lemah biasanya menekankan
...
