Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. Namun, secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (Viatnamese Boat People) yang terjadi antara tahun 1975 - 1980. Dasar yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional. Akan tetapi, kantor UNHCR Indonesia di Jakarta menangani ribuan imigran yang sampai saat ini masih berada di Indonesia. Keberadaan mereka untuk mengurus atau memohon statusnya sebagai pengungsi. Hukum Pengungsi Internasional sebagai cabang baru dalam disiplin hukum internasional sudah dirasakan urgensinya, terlebih untuk Indonesia. Para pengungsi sering menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menuju negara tujuan. Oleh karena itu, bidang pengaturan tentang penanggulangan pengungsi menjadi sangat relevan bagi Indonesia. Kebutuhan juga dirasa mendesak untuk memenuhi keperluan para pelaku di lapangan seperti petugas pada instansi Imigrasi, personal pada institusi TNI Angkatan Laut, petugas Kepolisian, petugas Pemda, serta Penggiat di LSM. Buku ini dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa dari fakultas hukum, khususnya untuk mata kuliah hukum pengungsi internasional, hukum internasional, hukum perdata internasional, atau hukum keimigrasian, dan pendidikan kedinasan keimigrasian.
Keberadaan mereka untuk mengurus atau memohon statusnya sebagai pengungsi. Hukum Pengungsi Internasional sebagai cabang baru dalam disiplin hukum internasional sudah dirasakan urgensinya, terlebih untuk Indonesia.
