Sebanyak 76 item atau buku ditemukan

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada aturan yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun di luat kodifikasi. Dalam hukum dagang atau perniagaan diatur ketentuan mengenai hubungan bagi pedagang antara, ketentuan perserikatan, transportasi atau angkutan, hukum asuransi dan ketentuan mengenai surat-surat niaga. Buku ini menguraikan secara detail pengertian perdagangan dan hukum dagang; bentuk dan perantara dalam perdagangan; perusahaan dan pengusaha; bentuk-bentuk perusahaan; kepailitan, HAKI; merger, konsolidasi dan akuisisi, serta surat-surat berharga.

Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan.

Hukum Dagang

Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata. Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Buku ini membahas mengenai teori- teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD. Buku ini mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis. Buku ini dapat memberikan informasi kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, dan peminat kajian hukum pada umumnya Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia

Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata.

PERKEMBANGAN HUKUM DAGANG DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI

Wetboek van Koophandel (selanjutnya disebut WvK) yang diterjemahkan secara bebas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda. Indonesia yang telah dijajah Belanda menyisahkan berbagai persoalan. Sebagai Negara yang baru merdeka dari penjajahan Belanda pada Tahun 1945 membawa pengaruh terkait adanya kekosongan hukum dalam berbagai hal, termasuk pengaturan dalam hubungan hukum yang sifatnya privat. Dalam hubungan hukum privat perlu dipahami adanya hubungan diantara orang perorangan, orang perorangan dengan badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Negara Belanda sebagai negara jajahan Perancis secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengaturan kepentingan hukum privat. Negara Belandan telah mengatur kepentingan hubungan privat melalui Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) atau diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdt.). berdirinya sebuah negara. sebuah Buku/kitab yang mengatur kebutuhan dari para pedagang pada saat itu.

Wetboek van Koophandel (selanjutnya disebut WvK) yang diterjemahkan secara bebas dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) merupakan peninggalan pada masa penjajahan Belanda.

BUKU AJAR HUKUM DAGANG

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Istilah perdagangan memiliki akar kata dagang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah dagang diartikan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan.

Hukum dagang

perkembangan buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia

Buku ini hadir untuk membahas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan kegiatan ekonomi perspektif hukum dagang Indonesia. Hukum dagang dengan objek pembahasan yang sama sekali baru di luar ketentuan yang diatur dalam KUHD dan KUH Perdata.

Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Edisi Kedua)

Seperti kita ketahui, Hukum Dagang bersumber terutama pada: A. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku perihal Parkaton B. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan C. Peraturan-peraturan di bidang perdagangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Sesuai dengan perkembangan Hukum Dagang di Indonesia dewasa ini selain meliputi materi perdagangan pada umumnya, juga meliputi Pengetahuan Perbankan dan Pengetahuan Permodalan. Uraian tentang Hukum Dagang Indonesia meliputi antara lain: Inti pengetahuan Hukum, Pengertian Perdagangan, bentuk-bentuk Perusahan termasuk ketentuan terbaru dari Perseroan Terbatas). Surat-Surat Berharga Kepailitan, Asuransi, Larangan Praktek Monopoli, dan Perlindungan Konsumen. Dalam bidang Perbankan meliputi antara lain: Hukum Perbankan tahun 1998, Bank Sentral 1968, Bank Indonesia 1999, dan Lembaga Keuangan. Sedangkan pengetahuan Permodalan diuraikan antara lain: Pasar Modal 1995, Penanaman Modal dalam Negeri dan Modal Asing. Badan Koordinasi penanaman Modal, Tata Cara Penanaman Modal, dan Lalu Lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar. Demikianlah intisari dari buku ini. Semoga buku ini dapat dijadikan pegangan dalam mempelajari Hukum Dagang Indonesia. Informasi Buku Judul : Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Edisi Kedua) Penulis : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. ISBN : 9789790075658 Penerbit : Sinar Grafika Tahun Terbit : 2017 Jumlah Halaman : 688 Berat : 0.635 kg Jenis Cover : Soft Cover Dimensi : 20.5 x 14.5 Bahasa : Bahasa Indonesia

Demikianlah intisari dari buku ini. Semoga buku ini dapat dijadikan pegangan dalam mempelajari Hukum Dagang Indonesia. Informasi Buku Judul : Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Edisi Kedua) Penulis : Prof. Drs.

Kitab lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Indonesian civil code, civil procedural code, criminal code, criminal procedural code, and commercial code; includes related laws and regulations.

Indonesian civil code, civil procedural code, criminal code, criminal procedural code, and commercial code; includes related laws and regulations.