Sebanyak 218 item atau buku ditemukan

PRAKTIKUM PERPAJAKAN

Program Studi S-1 Akuntansi 2019/2020

Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara. Penghasilan negara dari pajak kemudian akan digunakan untuk membangun masyarakat dan daerah. Namun dalam perhitungannya, pajak kerap diidentikkan dengan sesuatu yang rumit, sulit, dan menyusahkan. Untuk mengikis pendapat tersebut, banyak buku tentang perpajakan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa perpajakan bukan hal yang rumit atau sulit. Salah satu buku tersebut adalah Praktikum Perpajakan. Buku Praktikum Perpajakan ini berisi kasus-kasus perpajakan yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pengetahuan tentang pajak tidak hanya dibutuhkan oleh praktisi perpajakan saja, tetapi juga dibutuhkan oleh para dosen sebagai akademisi dan mahasiswa sebagai pemelajar perpajakan, serta masyarakat umum. Oleh sebab itu buku ini akan memudahkan pembaca untuk mengerti lebih dalam tentang pajak, sehingga pajak bukan lagi hal yang memusingkan dan membingungkan.

Salah satu buku tersebut adalah Praktikum Perpajakan. Buku Praktikum Perpajakan ini berisi kasus-kasus perpajakan yang telah disusun sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Praktikum Perpajakan

Program Studi S-1 Akuntansi

Buku Praktikum Perpajakan ini disusun dengan tujuan untuk memberi latihan dan pemahaman tentang perpajakan. Sasaran utama dan menyeluruh untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktikum Perpajakan. Buku ini menekankan pada penyelesaian kasus-kasus sampai pada pengisian formulir serta pelaporannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah disesuaikan dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini. Buku praktikum ini terdiri dari kasus tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan baji Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Pajak Pertambahan Nilai. Buku ini layak dibaca dan dimiliki oleh mahasiswa dan semua orang yang ingin memahami perpajakan. Selamat membaca buku ini.

Buku Praktikum Perpajakan ini disusun dengan tujuan untuk memberi latihan dan pemahaman tentang perpajakan. Sasaran utama dan menyeluruh untuk mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktikum Perpajakan.

Praktikum Perpajakan

Program Studi S-1 Manajemen

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan undang-undang, pajak bersifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, Namun demikian, pajak digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Sebagai kontribusi yang wajib dilaksanakan, penting bagi pribadi atau badan untuk mengerti perhitungan pajak. Buku ini secara khusus mengajak kita untuk belajar menghitung beberapa pajak yang ada. Selain itu, buku ini memuat contoh-contoh yang akan membantu kita untuk memahami, menganalisis, dan menghitung pajak, antara lain Pajak Pertambahan Nilai Usaha Perdagangan, Kasus Pajak Penghasilan Pasal 21/Pasal 26, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Nonusahawan, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi-Usahawan, Pajak Penghasilan Badan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan.

Praktikum Perpajakan

Program Studi S-1 Manajemen Tahun Ajaran 2019/2020

Buku Praktikum Perpajakan: Program Studi S-1 Manajemen ini disusun dengan tujuan memberi latihan dan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktikum Perpajakan. Buku ini menekankan pada penyelesaian kasus-kasus sampai pada pengisian formulir serta pelaporannya dalam SPT (Surat Pemberitahuan), baik masa ataupun tahunan. Kasus-kasus perpajakan yang dimuat terdiri dari PPN dan PPnBM, PPh OP 1770 S, PPh 21, dan PPh Badan.

Buku Praktikum Perpajakan: Program Studi S-1 Manajemen ini disusun dengan tujuan memberi latihan dan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Praktikum Perpajakan.

Seri Manajemen Perpajakan : PENEGAKAN HUKUM PAJAK

Seri Manajemen Perpajakan : PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENULIS: widyarti kusumowardhani Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-071-6 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini merupakan buku yang mana disusun dengan berdasarkan pandangan serta pemikiran dari beberapa peneliti serta pakar dalam bidang ilmu Perpajakan. Tujuan pembuatan buku ini adalah agar membantu mereka yang ingin tahu bagaimana seluk beluk dari perpajakan di Indonesia. Secara umum dapat dipakai kalangan akademik maupun praktisi perpajakan berbagai teknik perpajakan dijelaskan dalam buku membantu para mahasiswa untuk mengenal perpajakan. Buku ini untuk semua kalangan sehingga sangat dianjurkan pembaca merupakan orang-orang yang akan mempelajari perpajakan. Buku ini menjelaskan langkah-langkah serta metode yang nantinya akan ditempuh. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Seri Manajemen Perpajakan : PENEGAKAN HUKUM PAJAK PENULIS: widyarti kusumowardhani Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-071-6 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini merupakan buku yang mana disusun dengan berdasarkan ...

Seri Manajemen Perpajakan : MENGENAL HUKUM PAJAK

Seri Manajemen Perpajakan : MENGENAL HUKUM PAJAK PENULIS: widyarti kusumowardhani Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-071-6 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini merupakan buku yang mana disusun dengan berdasarkan pandangan serta pemikiran dari beberapa peneliti serta pakar dalam bidang ilmu perpajakan. Tujuan pembuatan buku ini adalah agar membantu mereka yang ingin tahu bagaimana seluk beluk dari perpajakan. Secara umum dapat dipakai masyarakat umum berbagai teknik dijelaskan dalam buku membantu para mahasiswa untuk memahami perpajakan. Buku ini untuk semua kalangan sehingga sangat dianjurkan pembaca merupakan orang-orang yang akan mempelajari perpajakan. Buku ini menjelaskan langkah-langkah serta metode yang nantinya akan ditempuh. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Seri Manajemen Perpajakan : MENGENAL HUKUM PAJAK PENULIS: widyarti kusumowardhani Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-071-6 Terbit : Mei 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Buku ini merupakan buku yang mana disusun dengan berdasarkan ...

Pokok-Pokok Hukum Perpajakan

Pengetahuan dan wawasan tentang hukum perpajakan menjadi salah satu syarat mutlak bagi masyarakat, terutama bagi para petugas pajak maupun semua masyarakat yang menjadi wajib pajak. Jangan sampai petugas pajak maupun wajib pajak tersangkut masalah hukum hanya karena masalah sepele, yakni belum paham aturan pajak. Buku ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi pembaca untuk mengetahui tentang dasar-dasar hukum pajak. Dalam materi buku ini diberikan juga contoh kasus agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Susunan buku ini juga runtut sehingga pembaca dapat memahami pokok-pokok hukum pajak dari sejarah mula hukum pajak, subjek pajak, objek pajak, norma perhitungan sampai dengan adanya pengadilan pajakuntukmenanganiperkara tentangpajak. Untuk itu, tentu saja buku ini sangat cocok bagi dosen maupun mahasiswa hukum, praktisi hukum, praktisi atau konsultan pajak, maupun masyarakat umum sebagaiwajib pajak. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup

Pengetahuan dan wawasan tentang hukum perpajakan menjadi salah satu syarat mutlak bagi masyarakat, terutama bagi para petugas pajak maupun semua masyarakat yang menjadi wajib pajak.

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara)

Buku berjudul Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara) adalah ingin memberi gagasan bagaimana pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana pajak, karena selama ini tindak pidana pajak dan tindak pidana lainya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan 39A UU KUP yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah menjadi tanggung jawab pengurus atau wakilnya secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang telah diubah terakhir dalam UU HPP. Sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan sesuai dengan UU KUP bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda adalah menjadi tanggungjawab pengurus secara pribadi dan renteng. Apalagi pidana denda, berapapun jumlah atau besarnya, sesuai dengan Pasal 30 KUHP dapat diganti (subsider) dengan pidana kurungan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda pidana tersebut. Dalam Pasal 44c Ayat (3 ) UU HPP juga dijelaskan, jika terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus. Hal ini lah yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yaitu hilangnya atau berkurangnya hak negara berupa penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari pelaku tindak pidana pajak. Oleh karena itu, dalam buku ini membahas bagaimana formulasi pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap Wajib Pajak Badan yang melakukan tindak pidana pajak, karena penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dengan pidana penjara dan pidana denda kepada pengurus tanpa memberikan tanggung jawab untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian pada pendapatan negara adalah bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Dalam rangka untuk mewujudkan moral justice, social justice dan legal justice dalam kerangka pidana perpajakan mendatang, maka pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan harus bersifat integratif, selain untuk penegakan hukum (represif), pencegahan (preventif) dan juga untuk upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara (restoratif). Upaya pengembalian kerugian pada pendapatan negara dalam tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pidana yang bersifat komulatif-alternatif terhadap badan dan/atau pengurusnya, yaitu selain pengurus dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A UU KUP yang telah diubah terakhir dalam UU HPP, terhadap Wajib Pajak Badan juga dikenakan sanksi pidana dengan formulasi double track system, yaitu pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa tindakan lain seperti, pencabutan ijin-ijin tertentu seperti fasilitas tax holiday, angka pengengal impor (API), izin usaha dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana denda yang dijatuhkan dengan pertimbangan pidana denda terhadap Wajib Pajak Badan tidak dapat disubsider dengan kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP dan pidana denda yang tidak dapat bayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, harus dilakukan dengan tindakan penyitaan atau pemblokiran sampai dengan pelelangan aset Wajib Pajak Badan dalam rangka pengembalian kerugian pada pendapatan negara.

Buku berjudul Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian Pada Pendapatan Negara) adalah ingin memberi gagasan bagaimana pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana ...