Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak
UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-
- ISBN 13 : 979065264X
- ISBN 10 : 9789790652644
- Judul : Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak
- Sub Judul : UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014
- Pengarang : Tim Visi Yustisia, Visimedia Pustaka,
- Kategori : Law
- Penerbit : VisiMedia
- Bahasa : id
- Tahun : 2016
- Halaman : 260
- Halaman : 260
- Google Book : https://play.google.com/store/books/details?id=QZbkCwAAQBAJ&source=gbs_api
-
Ketersediaan :
UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014 Tim Visi Yustisia, Visimedia Pustaka Lis
Sutinah. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan
bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak. Pasal
41A42 ...
