Sebanyak 18 item atau buku ditemukan

Panduan kegiatan sadar hukum mengenai korupsi, kolusi, nepotisme bagi aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat

dilema antara tugas, ketakutan, dan tanggung jawab seorang pelaksana pembangunan dalam mengambil keputusan

Implementation of Indonesian laws on combatting corrupt practices.

Ayat ( 6 ) “ Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan ... Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atu informasi tersebut tidak mudah hilang ...

Administrasi dan manajemen sumber daya manusia pemerintah negara Indonesia

lembaga pemerintahan dan memimpin mereka yang menduduki jabatan negeri
dan jabatan - jabatan lainnya yang terlibat dengan pelaksanaan tugas
pemerintah pusat . Presiden dan Wakil Presiden sudah disebut di atas dalam
cakupan ...

Modul training Polmas & HAM

Training module for police officers on public services and human rights in Yogyakarta, Indonesia.

Sebab dimasyarakat kita penegakan hukum tak selalu harus sesuai dengan
bunyi aturan karena di atas aturan ada kaidah yang lebih tinggi yaitu ketentuan
etis. ... Orang-orang disayap kanan memandangnya sebagai salah satu dari
yang memperkuat kekuasaan bisnis independen atau menghancurkan kekuatan
monopoli yang terkait dengan pemerintah Pendapat Feith ini serupa dengan Olle
yang menyatakan bahwa, kelompok kiri yang agak lemah biasanya menekankan
 ...

Pedoman pegawai

negeri sipil/kepolisian negara dan pensiun: sipil/polisi

Tundjangan-tundjangan-peralihan Selama peraturan-peraturan chusus dan
penetapan- penetapan termaksud dalam ... Hal-hal pelaksanaan peraturan ini
jang belum diatur Hal-hal mengenai pelaksanaan peraturan ini jang belum
ditentukan ...

Peraturan Kepala BKN no. 1 tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) dan pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan (Permenpan dan Reformasi Birokrasi no. 35 tahun 2012)

dilengkapi PP no. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS), Permenpan dan Reformasi Birokrasi no. 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, Permenpan no. 30 tahun 2012 ttg pedoman pengusulan, penetapan, dan pembinaan reformasi birokrasi pada pemda, Permenpan no. 40 tahun 2012 tentang jabatan fungsional auditor kepegawaian dan angka kreditnya

Collection of regulations concerning job evaluation of civil service employees in Indonesia.

Collection of regulations concerning job evaluation of civil service employees in Indonesia.

Undang-undang yang mengenai kelakuan dan tatatertib penjawat awam

hak dan tanggungjawab

Civil service ethics and conduct of life, Malaysia; commentary and cases of rules and regulations.

hak dan tanggungjawab Abdul Aziz Hussin. Kesusahan Berat kerana Hutang
Perintah Am 11 (1), Bab D, ... Perintah Am 11 (1), Bab D, seterusnya telah
menyenaraikan tiga keadaan yang jika wujud, hendaklah disifatkan sebagai “
berada dalam kesusahan berat kerana hutang” iaitu: (a) Jika agregat hutang dan
tanggungan tidak bercagar bagi penjawat awam yang berkenaan melebihi tiga
kali ganda emolumennya sebulan. Contohnya jika penjawat awam A berhutang
RM4 000, ...

Penelitian hukum tentang aspek hukum rasionalisasi pegawai negeri sipil dalam kaitannya dengan otonomi daerah

Legal aspect of management and organization of government employees related to local government in Indonesia.

Legal aspect of management and organization of government employees related to local government in Indonesia.

Standar pelayanan publik pemda berdasarkan ISO 9001/IWA-4

Public service standards of local government in Indonesia.

Public service standards of local government in Indonesia.