Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, murugikan masyarakat dan antisosial. Desawa ini perdagangan orang sudah sangat meluas, dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih. Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, dan melalui kebijakan legilasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/kriminalilasi dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penulis menempatkan norma-norma hukum hak asasi manusia sebagai landasan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dalam penegakan hukumnya, mengacu pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan sampai pelaksanaan hukuman. Di samping itu, ada peraturan lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik peraturan singkat Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, bahkan sampai peraturan daerah yang menunjang terhadap upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Buku ini sangat dibutuhkan oleh praktisi hukum, akademisi, para penegak hukum dan mahasiswa hukum, serta masyarakat dalam memahami tidak pidana perdagangan orang dari optik hukum pidana dan HAM. Di sisi lain, buku ini dapat juga dijadikan bahan rujukan dalam membuat kebijakan/regulagi yang berkaitan dengan perdagangan orang di Indonesia.
Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, murugikan masyarakat dan antisosial.
