Sebanyak 135 item atau buku ditemukan

Understanding Multivariate Research

A Primer For Beginning Social Scientists

Although nearly all major social science departments offer graduate students training in quantitative methods, the typical sequencing of topics generally delays training in regression analysis and other multivariate techniques until a student's second year. William Berry and Mitchell Sanders's Understanding Multivariate Research fills this gap with a concise introduction to regression analysis and other multivariate techniques. Their book is designed to give new graduate students a grasp of multivariate analysis sufficient to understand the basic elements of research relying on such analysis that they must read prior to their formal training in quantitative methods. Berry and Sanders effectively cover the techniques seen most commonly in social science journals--regression (including nonlinear and interactive models), logit, probit, and causal models/path analysis. The authors draw on illustrations from across the social sciences, including political science, sociology, marketing and higher education. All topics are developed without relying on the mathematical language of probability theory and statistical inference. Readers are assumed to have no background in descriptive or inferential statistics, and this makes the book highly accessible to students with no prior graduate course work.

Readers are assumed to have no background in descriptive or inferential statistics, and this makes the book highly accessible to students with no prior graduate course work.

Book Series Jurnalisme Kontemporer: Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme

Buku ini bertujuan mengangkat isu tentang Jurnalisme di era digital. Buku diterbitkan atas dasar pemikiran bahwa perkembangan internet yang begitu cepat telah membawa perubahan dalam segala segi kehidupan masyarakat termasuk dunia jurnalisme. Sekarang dalam dunia jurnalisme menjadi kabur siapa wartawan dan siapa khalayak, siapa yang membuat berita dan siapa pembaca berita. Dengan tersedia platform murah, mudah, dan cepat dengan banyak muncul media sosial yang beragam, seakan-akan membuatkan sesiapa saja sudah menjadi wartawan, dan dapat menulis berita tanpa melalui proses gatekeeping yang ketat dengan mengabaikan ruang redaksi. Dampaknya adalah banyak muncul berita bombastis, sadis, fake news, dan berita bernuansa fitnah begitu berleluasa. Hal yang dapat memperburuk lagi adalah ketika perhatian pemilik media antara persaingan bisnis dan tanggung jawab berita yang dihasilkan terhadap masyarakat. Di era digital, terkadang lebih banyak media yang lebih mengutamakan kecepatan berita daripada kualitas berita. Padahal fungsi utama media, di samping berfungsi sebagai media informasi tapi ia berfungsi sebagai media edukasi terhadap masyarakat. Bermakna pers mempunyai peranan besar dalam membimbing masyarakat kepada perubahan sesuai dengan cita-cita pembangunan sesuatu bangsa. diharapkan keberadaan buku ini dapat memperkaya khazanah keilmuan yang luas terkait Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme. Keberadaan buku ini tak layak dilewatkan baik oleh kalangan akademisi, praktisi, politisi atau siapapun yang mau dengan rendah hati untuk belajar mengenai Etika dan Bisnis dalam Jurnalisme.

Buku ini bertujuan mengangkat isu tentang Jurnalisme di era digital.

Mindestlohn für das Praktikum. Chance oder Problem? Unterrichtspraktische Prüfung für gymnasiale Oberstufe

Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Politik - Didaktik, politische Bildung, Note: 1,3, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Gerade im Bereich der Beschäftigungspolitik und künftigen Arbeitswelt spaltet eine Thematik die Gesellschaft. Es ist ein besonders aktuelles und gleichzeitig prekäres Thema, die Frauenquote. Diese Kontroverse in der UPP-Stunde steht dabei exemplarisch für den Wandel in der Arbeitswelt und den dazugehörigen Chancen und Grenzen. Während der Großteil der Arbeitnehmerverbände und politischen Parteien die ab 1.1.2016 kommende Frauenquote befürworten, kritisieren besonders Arbeitgeber(-verbände) das verabschiedete Gesetz, weil dadurch Stellen in der Führungsebene nur nach Quote anstatt durch Leistung und somit auch nicht im Sinne des Gleichstellungsgrundsatzes besetzt werden. Kritisiert werden aber auch die Ausnahmeregelungen, wonach die Frauenquote nur für 108 Dax-Unternehmen und die Aufsichtsräte gilt. Diese tiefgreifend sozialen, wirtschaftlichen und politischen Wandlungsprozesse in der Arbeitswelt und den privaten Lebensformen sollen im vorliegenden Unterrichtsvorhaben vermittelt und untersucht werden.

Methodenkompetenz: - SuS beschreiben und interpretieren die Statistik zur
Arbeitslosenquote. Video: „Arbeitslos“ Statistik: Statistik der BfA 2010 Textarbeit:
BpB 2011, LB 2008 (Gegenwartsbezug) 25.11. (ES) Arbeitslos und selbst schuld
 ...

Omnibus Regulations Penganggaran, Akuntansi, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pokok Pikir Peraturan Pemerintah

Beberapa kritik atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang “luas otonomnya” sering kali diplesetkan dengan berbagai jargon semisal “sekali merdeka; merdeka sekali” ataupun “pusatnya daerah vs daerahnya pusat”. Hal ini menunjukkan betapa pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang pada awalya luas perlu dikoreksi. Dengan semangat untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukanlah perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 dan UU 25 tahun 1999. Perubahan atas kedua UU tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan paket keuangan negara sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD. Sebagai negara yang menganut rezim civil law, segala aktivitas penyelenggaraan bernegara di Republik Indonesia didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Dalam buku ini akan diketengahkan beberapa peraturan perundang-undangan pada tingkat undang undang dan peraturan pemerintah yang harus dijadikan rujukan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD. Lebih spesifik lagi, buku ini akan mengingatkan landasan pikir atas undang-undang dan peraturan pemerintah terkait yang terkadang dilupakan atau terlupakan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis mencoba mengkodifikasi beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Beberapa kritik atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang “luas otonomnya” sering kali diplesetkan dengan berbagai jargon semisal “sekali merdeka; merdeka sekali” ataupun “pusatnya daerah vs daerahnya pusat”.

Handbook of Public Budgeting

The Handbook is organized around two major themes: the budget process and budgeting fundamentals. Each chapter is a bibliographical treatise providing an in-depth overview of a major subfield of the disciple. The first section of the volume, on the budget process, presents background theories, histo

The Handbook is organized around two major themes: the budget process and budgeting fundamentals. Each chapter is a bibliographical treatise providing an in-depth overview of a major subfield of the disciple.

Government Budgeting and Expenditure Management

Principles and International Practice

The government budget should be the financial mirror of society's choices. Yet most people view budgeting as the epitome of eye-glazing subjects, rarely explained in a way that is understandable to the non-specialist and too often presented without adequate consideration of a country’s governance and institutional capacity. Government Budgeting and Expenditure Management fills a gap in the literature to redress these failings and does so in comparative international perspective. This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, for military/security expenditures, and in countries with large extractive revenues. Distilling the lessons of budgeting reform in countries at different levels of income and administrative capacity, each chapter gradually progresses from the basic principles to the more technical aspects and then on to implementation issues, using concrete examples and illustrations from around the globe. Government Budgeting and Expenditure Management is ideally suited as the primary text for advanced undergraduate or graduate courses in government budgeting or public financial management, or as a supplementary text for courses in public finance, public economics, economic development, public administration or comparative politics. With its attention to practical implementation aspects, the book will also be of direct interest to practitioners, policy-makers, and government employee training organizations.

This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, ...

Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Buku ini merupakan salah satu luaran dari Kegiatan Program Kemitraan Kepada Masyarakat yakni PKM pada guru SMA mathla’ul Anwar Batujaya dan buku ajar ini juga dibuat berdasarkan pengalaman Penulis sebagai guru Sekolah Menengah Atas. Buku ajar ini diperuntukkan bagi siswa/siswi SMA/MA Kelas X.

Buku ini merupakan salah satu luaran dari Kegiatan Program Kemitraan Kepada Masyarakat yakni PKM pada guru SMA mathla’ul Anwar Batujaya dan buku ajar ini juga dibuat berdasarkan pengalaman Penulis sebagai guru Sekolah Menengah Atas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penyusunan buku ini disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dan inti pendidikan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pokok-pokok materi tersajikan secara sistematis, meliputi: Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan Pancasila sebagai Sistem Filsafat Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Identitas Nasional dan Multikulturalisme Negara dan Konstitusi Peraturan Perundang-undangan Demokrasi Indonesia Negara Hukum, Rule of Law, dan HAM Hak dan Kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara Geostrategi Indonesia dan Ketahananan Nasional Otonomi Daerah Korupsi di Indonesia Praksis Good dan Clean Governance Materi buku ini tersajikan sesuai landasan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui bahasa penyampaian yang lugas, ilmiah dan sistematis menjadikan buku ini mudah untuk dipahami. Buku ini sangat tepat digunakan rujukan oleh semua pihak baik guru, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka ...

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum ...