Sebanyak 181 item atau buku ditemukan

UUD Negara Republik Indonesia 1945; Lembaga-Lembaga Negara beserta Pimpinannya; Peraturan Perundang-undangan; Kabinet Kerja (Jokowi-JK)

PANCASILA UUD NRI TAHUN 1945 STRUKTUR KETATANEGARAAN RI • Lembaga Perwakilan Rakyat • Kekuasaan Kehakiman • Kekuasaan Pemerintahan • Badan Pemeriksa Keuangan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Jenis dan Hierarki • Fungsi Peraturan Perundang-undangan • Proses Pembentukan Undang-Undang • Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Pembentukan Peraturan Daerah • Judicial Review oleh MK dan MA ISTILAH-ISTILAH HUKUM KEPANGKATAN TNI-POLRI DAN TANDANYA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PIMPINAN LEMBAGA NEGARA KABINET KERJA (JOKOWI-JK) -VisiMedia-

Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis; - Pemerintah
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang ...

African Constitutionalism and the Role of Islam

Constitutionalism is steadily becoming the prevalent form of governance in Africa. But how does constitutionalism deal with the lingering effects of colonialism? And how does constitutional law deal with Islamic principles in the region? African Constitutionalism and the Role of Islam seeks to answer these questions. Constitutional governance has not been, nor will be, easily achieved, Abdullahi Ahmed An-Na'im argues. But setbacks and difficulties are to be expected in the process of adaptation and indigenization of an essentially alien concept—that of of nation-state—and its role in large-scale political and social organization. An-Na'im discusses the problems of implementing constitutionalized forms of government specific to Africa, from definitional to conceptual and practical issues. The role of Islam in these endeavors is open to challenge and reformulation, and should not be taken for granted or assumed to be necessarily negative or positive, An-Na'im asserts, and he emphasizes the role of the agency of Muslims in the process of adapting constitutionalism to the values and practices of their own societies. By examining the incremental successes that some African nations have already achieved and An-Na'im reveals the contingent role that Islam has to play in this process. Ultimately, these issues will determine the long-term sustainability of constitutionalism in Africa.

African Constitutionalism and the Role of Islam seeks to answer these questions. Constitutional governance has not been, nor will be, easily achieved, Abdullahi Ahmed An-Na'im argues.

Islam and Revolution in the Middle East

Why did an Islamic revolution occur only in Iran? Why have most Muslim fundamentalists elsewhere been incapable of mobilizing mass support? In this compellingly argued book, Henry Munson, Jr., addresses these questions through historical and anthropological analysis of the roles of Islam in Middle Eastern society and politics.

In this compellingly argued book, Henry Munson, Jr., addresses these questions through historical and anthropological analysis of the roles of Islam in Middle Eastern society and politics.

Women, Islam, and Resistance in the Arab World

How are women in the Arab world negotiating the male-dominated character of Islamist movements? Is their participation in the Islamic political project¿including violent resistance against foreign invasion and occupation¿the result of coercion, or of choice? Questioning assumptions about female powerlessness in Muslim societies, Maria Holt and Haifaa Jawad explore the resistance struggles taking place in Lebanon, Iraq, Palestine, and elsewhere in the Middle East from the perspectives of the women involved. The authors make extensive use of vivid personal testimonies as they examine the influence of such factors as religion, patriarchy, and traditional practices in determining women¿s modes of participation in conflicts. In the process, they add to our knowledge not only of how women are affected by political violence, but also of how their involvement is beginning to change the rules that govern their societies.

Questioning assumptions about female powerlessness in Muslim societies, Maria Holt and Haifaa Jawad explore the resistance struggles taking place in Lebanon, Iraq, Palestine, and elsewhere in the Middle East from the perspectives of the ...

Tentang Ilmu Pertahanan

Buku Tentang Ilmu Pertahanan menganalisis isu penting tentang pertahanan: manajemen pertahanan, kebijakan pertahanan, kerja sama pertahanan, diplomasi pertahanan, pertahanan dan keamanan dalam negeri, ekonomi pertahanan, strategi pertahanan, geografi pertahanan, intelijen pertahanan, nilai-nilai pertahanan, geopolitik dan sistem pertahanan. Yang menarik ialah ketika penulis mengulas ilmu militer, ilmu dan seni perang, serta perubahan dari institusi 'perang' menjadi 'pertahanan'. Perang dan pertahanan mencakup berbagai disiplin ilmu. Untuk itulah dalam "Kebijakan Pertahanan" yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI, terdapat istilah 'militer dan nir-militer' atau 'militer-nonmiliter'. Hal tersebut didasarkan adanya perubahan perkembangan lingkungan strategis, perubahan ancaman global, teknologi pernang, dan yang tidak kalah penringnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertahanan dan juga pengamat militer. Dengan demikian, perang pertahanan-militer–bukan hanya urusan atau kepentingan militer semata, tetapi juga merupakan kepentingan "masyarkat sipil–nir militer"(civil society) untuk mengetahui dan memahaminya–sesuai dengan perkembangan demokrasi atau demokratisasi pada saat ini, yaitu militer sebagai alata negara. oleh karena itu, militer harus tunduk kepada politik negara, karena proses pengambilan keputusan politik negara berada di tangan sipil (pemerintahan dan legislatif)

... Andi Hakim Nasution pada Kata Pengantar dari Buku Filsafat Ilmu: Sebuah
Pengantar Populer dalam karangan Profesor Jujun S. Suriasumantri, yang
menyatakan: ‰...kita sekarang harus berusaha menjadi pencipta ilmu
pengetahuan dan ...

Cooperation between the Afro-Asian Peoples' Solidarity Organization and the United Nations Organization

Fourth : It should be fully realised that development does not depend only on
material demands such as capitals and raw materials, but also and above all on
social reform. Social reform is a target of development and an important means
fail.

Structural development of the North Atlantic Treaty Organization

In spite of repeated crises and disintegration symptoms which have been
registered again and again, the Alliance was able to develop extraordinary
stability, structural and political flexibility and the ability, in the course of the years,
to come to ...

PENATAAN KEBIJAKAN KEAMANAN NASIONAL

Pro dan kontra pembahasan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional telah memberikan perspektif baru bahwa penataan kebijakan keamanan nasional tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada berbagai permasalahan yang mengiringi hampir Sembilan tahun pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Kekompleksan masalah yang dihadapi, selain pada konteks kerja sama dan pembagian kewenangan yang belum jelas antar aktor keamanan, hingga masalah intervensi peran dan fungsi yang dirasakan menonjolkan kewenangan yang lebih besar hanya salah satu aktor keamanan saja. Situasi ini mengundang penolakan pembahasan baik dari aktor keamanan Negara hingga masalah penghormatan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan sipil. Buku ini mencoba mengintegrasikan pemahaman pentingnya mengintegrasikan dan mengkomprehensif-kan kebijakan keamanan nasional dengan penghormatan pada HAM dan kebebasan sipil dalam bentuk uraian tulisan yang dalam derajat tertentu berupaya tetap pada konteks akademik sebagai bagian dari sumbang saran kalangan akademik universitas untuk mencoba mengurai kebuntuan atas pembahasan RUU Kamnas yang telah memasuki tahun kesembilan tersebut. Bahwa dilemma memperkuat Negara atau memperkuat masyarakat sipil yang berkembang dalam pro-kontra pembahasan RUU Kamnas selama ini dituangkan secara berimbang dalam bab demi bab dalam buku ini. setidaknya pada situasi tertentu, buku ini dapat menjadi rujukan bagi alternative pemikiran untuk menuntaskan pembahasan RUU Kamnas agar tercapai kesepakatan yang tetap mengacu pada kepentingan Negara tanpa harus melanggar kebebasan sipil dan HAM.

Keenam, ancaman yang berbaju lingkungan hidup, seperti pengrusakan
lingkungan hidup oleh Multinational Corporations (MNC) dengan menggunakan
teknologi yang tidak terdeteksi, serta keengganan negara-negara besar
mendukung ...