Sebanyak 181 item atau buku ditemukan

Omnibus Regulations Penganggaran, Akuntansi, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pokok Pikir Peraturan Pemerintah

Beberapa kritik atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang “luas otonomnya” sering kali diplesetkan dengan berbagai jargon semisal “sekali merdeka; merdeka sekali” ataupun “pusatnya daerah vs daerahnya pusat”. Hal ini menunjukkan betapa pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang pada awalya luas perlu dikoreksi. Dengan semangat untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukanlah perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 dan UU 25 tahun 1999. Perubahan atas kedua UU tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan paket keuangan negara sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD. Sebagai negara yang menganut rezim civil law, segala aktivitas penyelenggaraan bernegara di Republik Indonesia didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Dalam buku ini akan diketengahkan beberapa peraturan perundang-undangan pada tingkat undang undang dan peraturan pemerintah yang harus dijadikan rujukan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD. Lebih spesifik lagi, buku ini akan mengingatkan landasan pikir atas undang-undang dan peraturan pemerintah terkait yang terkadang dilupakan atau terlupakan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis mencoba mengkodifikasi beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Beberapa kritik atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang “luas otonomnya” sering kali diplesetkan dengan berbagai jargon semisal “sekali merdeka; merdeka sekali” ataupun “pusatnya daerah vs daerahnya pusat”.

Handbook of Public Budgeting

The Handbook is organized around two major themes: the budget process and budgeting fundamentals. Each chapter is a bibliographical treatise providing an in-depth overview of a major subfield of the disciple. The first section of the volume, on the budget process, presents background theories, histo

The Handbook is organized around two major themes: the budget process and budgeting fundamentals. Each chapter is a bibliographical treatise providing an in-depth overview of a major subfield of the disciple.

Government Budgeting and Expenditure Management

Principles and International Practice

The government budget should be the financial mirror of society's choices. Yet most people view budgeting as the epitome of eye-glazing subjects, rarely explained in a way that is understandable to the non-specialist and too often presented without adequate consideration of a country’s governance and institutional capacity. Government Budgeting and Expenditure Management fills a gap in the literature to redress these failings and does so in comparative international perspective. This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, for military/security expenditures, and in countries with large extractive revenues. Distilling the lessons of budgeting reform in countries at different levels of income and administrative capacity, each chapter gradually progresses from the basic principles to the more technical aspects and then on to implementation issues, using concrete examples and illustrations from around the globe. Government Budgeting and Expenditure Management is ideally suited as the primary text for advanced undergraduate or graduate courses in government budgeting or public financial management, or as a supplementary text for courses in public finance, public economics, economic development, public administration or comparative politics. With its attention to practical implementation aspects, the book will also be of direct interest to practitioners, policy-makers, and government employee training organizations.

This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, ...

Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Buku ini merupakan salah satu luaran dari Kegiatan Program Kemitraan Kepada Masyarakat yakni PKM pada guru SMA mathla’ul Anwar Batujaya dan buku ajar ini juga dibuat berdasarkan pengalaman Penulis sebagai guru Sekolah Menengah Atas. Buku ajar ini diperuntukkan bagi siswa/siswi SMA/MA Kelas X.

Buku ini merupakan salah satu luaran dari Kegiatan Program Kemitraan Kepada Masyarakat yakni PKM pada guru SMA mathla’ul Anwar Batujaya dan buku ajar ini juga dibuat berdasarkan pengalaman Penulis sebagai guru Sekolah Menengah Atas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penyusunan buku ini disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dan inti pendidikan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pokok-pokok materi tersajikan secara sistematis, meliputi: Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan Pancasila sebagai Sistem Filsafat Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Identitas Nasional dan Multikulturalisme Negara dan Konstitusi Peraturan Perundang-undangan Demokrasi Indonesia Negara Hukum, Rule of Law, dan HAM Hak dan Kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara Geostrategi Indonesia dan Ketahananan Nasional Otonomi Daerah Korupsi di Indonesia Praksis Good dan Clean Governance Materi buku ini tersajikan sesuai landasan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui bahasa penyampaian yang lugas, ilmiah dan sistematis menjadikan buku ini mudah untuk dipahami. Buku ini sangat tepat digunakan rujukan oleh semua pihak baik guru, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka ...

Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum pendidikan tinggi dan keputusan Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 038/Dikti/Kep./2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mutu Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Penyusunan buku Pendidikan Kewarganegaraan ini mengacu pada Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari komponen Mata Kuliah Inti (MKI) dalam kurikulum ...

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi bagian terpenting dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sejak era pra kemerdekaan hingga reformasi ini. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan sebagai cara hidup (way of life) seluruh komponen bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kini sudah tidak zamannya, Pancasila hanya diajarkan secara formal dan kaku di bangku pendidikan, namun yang terpenting justeru penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengungkap seluk beluk Pancasila dalam perspektif seorang santri, mengingat beberapa bagian dari buku ini merupakan hasil dialektika dan diskusi kelas dengan mahasantri Ma’had Aly Al-Iman Purworejo. Titik tekan buku ini adalah untuk menumbuhkan keyakinan ideologis mahasantri terhadap Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara Indonesia serta membangkitkan (kembali) semangat hubb al-wathan min al-îmân, sebagai bagian dari komitmen santri terhadap ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai falsafah bangsa, Pancasila menjadi bagian terpenting dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia sejak era pra kemerdekaan hingga reformasi ini.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

(PPKN) DI SD/MI: Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0

Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah pengetahuan serta sumber belajar bagi mahasiswa, guru, maupun dosen khususnya di bidang sekolah dasar. Buku ini berisikan penjelasan tentang sejarah PPKn, pengembangan materi PPKn, teori belajar pembelajaran PPKn, penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran PPKn, model-model pembelajaran PPKn, media pembelajaran PPKn, dan tahapan perencanaan dalam pembelajaran tematik yang berkaitan dengan PPKn. Semoga hadirnya buku ini menjadi dampak perubahan demi kemajuan bangsa Indonesia dan siap menghadapi era Industri 4.0. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah pengetahuan serta sumber belajar bagi mahasiswa, guru, maupun dosen khususnya di bidang sekolah dasar.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS NILAI PANCASILA DAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA’AH

Upaya mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, unggul, bertanggung jawab, serta berdaya saing kuat, maka perlu diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter. Salah satunya melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Tujuan akhirnya adalah mampu mengimplementasikan nilai kehidupan yang terkandung dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merujuk pada sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa” tentu erat kaitannya dengan agama, Ahlussunnah Wa Jama’ah sendiri merupakan aliran dalam agama Islam. Nilai kehidupan Ahlussunnah Wal Jama’ah dalam bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara sangat relevan dengan nilai Pancasila mengingat pendirian bangsa Indonesia atas rahmat Tuhan, dan Pancasila sendiri merupakan filsafat, ideologi, juga paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Perpaduan nilai Pancasila dengan nilai Ahlussunnah Wal Jama’ah akan menciptakan generasi yang berkarakter, berjiwa religius serta mampu meningkatkan rasa cinta tanah air. Tentunya hal tersebut sangat selaras dengan konsep bela negara pada sistem pertahanan negara yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Upaya mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, unggul, bertanggung jawab, serta berdaya saing kuat, maka perlu diberikan pembelajaran tentang pendidikan karakter.