Buku ini merupakan buku ajar yang diajarkan pada mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer. Buku ini berisikan materi-materi mengenai perkembangan serta akad-akad kontemporer yang menjadi landasan operasional pengembangan produk-produk bisnis baik di Lembaga Keuangan Syariah maupun bisnis pada umumnya. Selain berisikan perkembangan serta akad-akad kontemporer, dalam buku ini dibahas teori-teori dan prinsip dalam muamalah kontemporer. Selain pembahasan terkait akad-akad bisnis, dalam buku ini dibahas pula perkembangan filantropi dalam Islam seperti zakat kontemporer dan wakaf kontemporer. Pada buku ini dilengkapi dengan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Buku ini hadir dengan pertimbangan karena belum banyaknya buku Fikih Muamalah Kontemporer yang membahas secara khusus mengenai perkembangan teori serta akad-akad dalam Fikih Muamalah Maliyyah yang menjadi pegangan mahasiswa, khususnya mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, baik yang menjelaskan secara detail mulai dari teori serta prinsip dan perkembangan akad-akad dalam muamalah maliyyah serta implementasinya pada produk bisnis di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia terbilang masih langka, terlebih disesuaikan serta dilengkapi dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Pascasarjana Ekonomi Islam di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Di samping itu, buku ini dapat digunakan pula oleh para akademisi, peneliti, pengamat serta praktisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
Buku ini merupakan buku ajar yang diajarkan pada mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer.
Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi. Oleh sebab itu cakupan materi konstitusi dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan ini cukup luas dan padat. Faktor itulah yang menyulitkan penulis untuk mengkompilasikannya dengan materi lain yang pada umumnya dimuat dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan. Biarlah bagian materi Pendidikan Kewarganegaraan lainnya, seperti Pancasila, Identitas Nasional, Demokrasi Indonesia, Hak Asazi dan Rule Of Law, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik dan Geostrategi Indonesia akan dibahas secara terpisah dalam buku tersendiri.
Pembahasan Konstitusi tersendiri dalam buku referensi ini memang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komperhensif dan holistik kepada mahasiswa menyangkut konstitusi.
Urutan penyajian dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat,” ini , tersusun dalam bab-bab sebagai berikut; Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 Identitas dan Integrasi Nasional Bab 3 UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia Bab 4 Kewajiban dan Hak Warga negara Bab 5 Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi Bab 6 Negara Hukum dan Penegakan Hukum Bab 7 Wawasan Nusantara Bab 8 Ketahanan Nasional Pada Edisi Keempat ini, terdapat perubahan materi PKn di perguruan tinggi terkait dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ristekdikti, No 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa selaku pembelajar serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
Urutan penyajian dalam buku “Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Edisi Keempat,” ini , tersusun dalam bab-bab sebagai berikut; Bab 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2 ...
Buku ini merupakan buku yang dikembangkan lebih lanjut dari buku penulis yang berjudul ”Kewarganegaraan Republik Indonesia: Tinjauan Historis”. Setelah lebih dari 10 tahun buku ini diterbitkan dipandang perlu melakukan penambahan dan penyempurnaan beberapa materi seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Penambahan dan penyempurnaan materi ini dimaksudkan untuk semakin memperkaya kajian dan pembahasan sehingga para pembaca lebih dapat memahami maksud penulisan buku ini secara lebih baik. Ada 2 (dua) bab baru yang ditambahkan yaitu pada Bab 1 yang membahas tentang Ilmu Kewarganegaraan dalam Beberapa Perspektif dan Bab VIII yang membahs hubungan negara dan agama di Indonesia. Tambahan bab ini dipandang penting dengan pertimbangan hubungan negara dan agama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan dinamika yang patut mendapatkan perhatian terutama dalam konteks mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran buku ini sungguh merupakan hal yang sangat membahagiakan, karena dapat dipakai sebagai referensi dalam memahami Ilmu Kewargangeraan dan seluk beluk kewarganegaraan Indonesia, termasuk relasi negara dan agama.
Buku ini merupakan buku yang dikembangkan lebih lanjut dari buku penulis yang berjudul ”Kewarganegaraan Republik Indonesia: Tinjauan Historis”.
Buku ini terdiri dari 8 bab, yakni: (1) Filsafat Pancasila, (2) Identitas Nasional, (3) Politik Dan Strategi, (4) Demokrasi Indonesia, (5) Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law, (6) Hak Dan Kewajiban Warga Negara, (7) Geopolitik Indonesia, (8) Geostrategi Indonesia (Ketahanan Nasional).
Buku ini terdiri dari 8 bab, yakni: (1) Filsafat Pancasila, (2) Identitas Nasional, (3) Politik Dan Strategi, (4) Demokrasi Indonesia, (5) Hak Asasi Manusia dan Rule Of Law, (6) Hak Dan Kewajiban Warga Negara, (7) Geopolitik Indonesia, (8) ...
Dengan terbitnya buku ini, dan sampai dihadapan para pembaca yang budiman, maka kami berharap sekecil apa pun ini, dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan menambah wawasan bagi semua pihak selaku warganegara yang berkewarganegaraan serta hidup bersama dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah: Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat. Bab 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bab 4. Identitas Nasional. Bab 5. Negara Bab 6. Hak dan Kewajiban Warganegara. Bab 7. Hak Asasi Manusia (HAM) Bab 8. Otonomi Daerah (OTDA). Bab 9. Wawasan Nusantara. Bab 10. Ketahanan Nasional. Bab 11. Geostrategi Indonesia.
Buku ini berisikan 11 (sebelas) bagian yang dibagi dalam bab, dengan masing masing judul bab adalah: Bab 1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan Bab 2. Sejarah Perumusan Pancasila dan Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat. Bab 3.
"""Salah satu permasalahan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia adalah pelaksanaan peraturan perundang undangan kewarganegaraan. Dengan demikian, masalah kewarganegaraan adalah masalah yang menarik untuk dibicarakan, sehingga dibutuhkan suatu kajian secara mendalam dan independen. Buku yang ditulis oleh Saudara Asep Kurnia ini menambah khasanah referensi di bidang hukum kewarganegaraan di Indonesia. Selamat kepada Saudara Asep Kurnia, semoga keberadaan buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. (Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) Kehadiran buku yang ditulis Saudara Asep Kurnia ini menjadi sangat penting dan berguna untuk memahami seluk beluk hak kewarganegaraan Indonesia. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah, Saudara Asep Kurnia telah memandu warga negara asing yang ingin memperoleh kewarganegaraan RI. Buku ini menjadi penuntun bagi setiap orang yang akan mengurus kewarganegaraan Indonesia. (Bambang Irawan SE, Direktur Jenderal Imigrasi) Kebijakan pemberian hak kewarganegaraan bukannya tanpa dasar, karena dari sudut pandang hak asasi manusia, sebuah kebijakan harus dibuat oleh negara dalam rangka melindungi hak-hak warga negara yang tercantum dalam berbagai ketentuan hukum yang sifatnya implementatif. Buku yang ditulis Saudara Asep Kurnia, ini mencoba untuk menyebarluaskan informasi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. (Prof. Dr. Ramly Hutabarat, SH., M.Hum, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) Telah banyak dinamika dalam mengusung status kewarganegaraan di Indonesia. Seperti digambarkan dalam buku ini, berbagai identifikasi teoritis telah diberikan untuk melihat UU Nomor 12 Tahun 2006 dengan membandingkannya dengan UU yang sebelumnya berlaku. Semoga buku ini mampu memberikan pintu cakrawala pengetahuan bagi Pembaca semua terkait hukum kewarganegaraan (Danny H. Kusumapradja, SH. M.Hum, Kepala Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM) Belajar dari kejadian yang pernah saya alami dalam pengurusan kewarganegaraan anak saya, setelah membaca buku ini semakin jelas bahwa buku ini betul-betul sangat membantu bagi mereka yang akan mengurus hak kewarganegaraannya. Gaya penulisannya begitu mudah dimengerti, lengkap dengan tata cara dan prosedur pengurusannya, serta contoh kasus dan berbagai dokumen aplikasi untuk pengurusannya. Buku ini sangat recommended untuk mereka yang belum terlalu memahami pengurusan kewarganegaraan di Indonesia beserta dasar hukumnya. Sukses terus untuk Bapak Asep Kurnia dan Keimigrasian Indonesia. (Sarah Hadju, Penyanyi-Indonesian Idol)"""
Buku yang ditulis oleh Saudara Asep Kurnia ini menambah khasanah referensi di bidang hukum kewarganegaraan di Indonesia. Selamat kepada Saudara Asep Kurnia, semoga keberadaan buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. (Dr.
Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik. Dengan demikian, materinya dapat dipakai untuk melandasi kajian komunikasi yang dilakukan di perguruan tinggi, seperti mahasiswa dan dosen pada program studi Ilmu Komunikasi, Hubungan Masyarakat, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Penyiaran Islam (KPI), Dakwah, Komunikasi Visual, dan juga untuk mereka yang sedang menulis tesis maupun disertasi di bidang Ilmu Komunikasi. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini mencoba mengkaji fenomena komunikasi secara ilmiah dan menghubungkannya dengan komunikasi sebagai praktik.
Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia dengan berbagai macam istilah. Pendidikan kewarganegaraan pertama kali diperkenalkan sejak tahun 1790. Di Indonesia Pendidikan kewarganegaraan dimulai pada tahun 1957 yang dikenal dengan istilah civics. Penerapannya sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi kewarganegaraan pada tahun 1968. Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut civicus, selanjutnya kata civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata civic yang berarti warga negara atau kewarganegaraan. Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang lulusan perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia.
3. Tidak bisa dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak bisa dibagi, artinya semua ... Hak Kebebasan dalam berpendapat. 2. Hak Kebebasan dalam menjalankan kepercayaan dan memeluk agama. 3.
