Risalah Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (PPATK, Penegak Hukum, Regulator, Industri Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Pasar Modal, Akademisi), Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK, Jakarta, Indonesia.
Kebanyakan desa, terutama setelah tahun 2000, terlibat negosiasi dengan desa
lain, dengan perusahaan, atau dengan pemerintah kabupaten mengenai batas
wilayah, penggunaan lahan atau kompensasi. Penelitian ini mencakup
pengamatan partisipan selama 9 bulan (1998 hingga 2000), wawancara
mendalam para informan kunci mengenai rapat-rapat dan perwakilan desa,
beberapa survei mengenai prinsip- prinsip pemerintahan yang baik, dan
penelitian aksi di bidang ...
Dengan menggunakan data tentang tahun pendirian seluruh perusahaan yang
disurvei, maka kami dapatmenarik kesimpulan mengenaijumlah perusahaan di
klaster mebel dari tahun 1955 sampai sekarang. Dengan demikian, kami dapat
menilai besarnya ... Sebagai contoh (Sulandjari dkk.) dalam (Posthuma 2003),
mencatat 1.026 perusahaan pada tahun 2000, suatu jumlah yang 9 kali lebih
kecil daripada temuan kami (setidaknya 9.000 perusahaan pada tahun 2000).
Demikian ...
Peta Kesesuaian Lahan 1:250.000 produksi RePPProT. Proses pengolahan data
dasar Dari data dasar yang ada, kemudian kita proses menjadi data yang dapat
digunakan untuk menentukan tingkat kekritisan suatu area. Proses yang
dijalankan adalah: • Kelas kelerengan dibuat dari data dasar DEM dengan cara
membuat peta lereng, kemudian diklasifikasikan (1:0-8%, 3:8-15%, 5:15-25%, 7:
25- 40%, 10:>40%). • Kelas fungsi dibuat dari peta TGHK (1:perairan, 2:area
penggunaan ...
Konflik ini berkisar pada isu seputar penggunaan keuangan dan pembagian
keuntungan dari kegiatan HPHH. Karena ... Dalam banyak kasus terjadi pula
penyelewengan uang fee dari mitra kerja oleh koordinator untukkepentingan pribadi.
How can different interest groups engage together in learning processes that enable them to better manage community forests? In this volume, practitioners from eight countries document their experience with the aim of identifying how to characterize social learning, as well as how to improve upon current practice. Analysis of current approaches to facilitation and the circumstances or platforms of learning indicate the need for more attention to the different avenues and styles of learning and the potential benefits of using multiple avenues. Learning styles and approaches need to be responsive to stakeholders preferences, culture, and changes in management needs. Multiple approaches are likely if the goal is to reach all the necessary parties and to be relevant to changing conditions over time. In documenting these experiences, the authors link their observations to concepts, labels and the theory of social learning to further advance our general understanding of multi-stakeholder processes in forest management.
Keuangan Keuangan belum begitu menjadi masalah, karena pada
kenyataannya Pejabat Kehutanan Daerah membantu VFC ... itu pasti tertib dan
bahwa anggota komite bekerja untuk siapa saja dan bukan untuk keuntungan pribadi mereka.
Meskipun beberapa bagian lain dari laporan ini hanya menggambarkan
intisarinya, banyak yang akan merasakan metode ini bermanfaat sebagai petunjuk bagi yang kurang berpengalaman, atau setidaknya berguna untuk
memberikan ...
Yang pertama, mengingat perubahan-perubahan yang terus berlangsung dalam
pembangunan dan pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan baru di semua
tingkat pemerintahan, Pemda kabupaten dan kotamadya harus memelihara ...
... harus menampung aspirasi generasi- generasi sekarang dan masa depan
terhadap hasil-hasil hutan dan berbagai jasa hutan dalam konteks rencana
pembangunan ekonomi nasional, dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Pola Sebaran Frekuensi Konflik Frekuensi konflik kehutanan yang terjadi sejak tahun 1997 sampai dengan bulan Juni 2003 di tingkat nasional dan provinsi (
Kalimantan Timur) dapat dicermati dari Gambar 11. Terdapat perbedaan yang
menonjol dari kedua pola tersebut. Di tingkat nasional, konflik mencapai
puncaknya pada tahun 2000; sementara di provinsi (Kalimantan Timur) konflik
mengalami dua puncak yaitu pada tahun 2000 dan 2002. Perlu diingat bahwa
pada tahun 2003, ...
