Sebanyak 12 item atau buku ditemukan

Hukum Ekspor Impor

Perdagangan internasional pada hakikatnya transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang berdomisili di negara-negara yang berbeda.Namun, dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks karena perbedaan aturan hukum dan cara pembayaran (mata uang). Oleh karena itu, penting dipahami aspek hukum ekspor impor. Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baik, lengkap, dan dilaksanakan secara konsekuen. Lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2009 tentang terbentuknya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, menegaskan fungsi lembaga ini sebagai agen pemerintah dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, baik domestik maupun internasional. Melalui buku ini dibahas mengenai pengaturan LPEI, kebijakan umum, dan pengecualian di luar ketentuan umum dalam bidang ekspor impor. Termasuk di dalamnya tentang barang yang diatur, diawasi, dilarang, dan bebas eskpornya, pengawasan dan pengendalian mutu barang, serta pungutan dan harga patokan ekspor.

Oleh karena itu, penting dipahami aspek hukum ekspor impor. Salah satu permasalahan dalam peningkatan investasi dan kinerja ekspor Indonesia adalah rendahnya kepastian hukum.

Hukum Perbankan

Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan

"Dapatkah BANK dipailitkan secar hukum oleh kreditornya?" "Sejauh mana ketentua RAHASIA BANK dapat di terobos untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang {money laundering}?" "Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan dan nasabah dari BANK yang dimerger?" Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari pespektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan, semuanya di bahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan. Keistimewaan buku ini - Memuat kasus-kasus populer yang terjadi dalam dunia perbankan nasional - Berisikan perbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru di bidang perbankan

Keistimewaan buku ini - Memuat kasus-kasus populer yang terjadi dalam dunia perbankan nasional - Berisikan perbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru di ...

Hukum Pajak

Pajak adalah pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dengan membayar iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Ciri khas pajak dibanding dengan jenis pungutan lainnya adalah wajib pajak (tax payer) tidak menerima jasa timbal balik yang dapat ditunjuk secara langsung dari pemerintah. Hukum pajak merupakan himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, antara lain mengatur siapa-siapa dan dalam hal apa dikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, serta cara penagihannya. Buku ini memberikan gambaran mengenai hukum pajak meliputi pengertian dan sejarah perpajakan di Indonesia; asas-asas; falsafah; fungsi, subjek dan objek, penggolongan dan jenis pajak; kerahasiaan pajak; teori dan sistem pemungutan pajak; sanksi pajak; kepastian hukum dan penyelesaian sengketa pajak serta perbandingan pajak di beberapa negara.

Hukum pajak merupakan himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, antara lain mengatur siapa-siapa dan dalam hal apa dikenakan pajak (objek pajak), timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutannya, serta cara ...

Perlindungan konsumen, pencucian uang, dan merger saham bank

dilengkapi bank umum berdasarkan prinsip syariah, kegiatan lalu lintas devisa perusahaan bukan lembaga keuangan, pemberian kredit usaha kecil

Legal aspects of protection on consumer's rights, money laundering and banking, and bank mergers in Indonesia.

Legal aspects of protection on consumer's rights, money laundering and banking, and bank mergers in Indonesia.

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.