| 2023-05591-0001 |
Tersedia di Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa
|
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah disahkan pada tanggal 21 April 2008 yang dikuti dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden No. 10 tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam ...
Paparan yang sangat jelas dan ringkas mengenai berbagai hal dalam perpajakan di Indonesia. Sangat pas untuk mahasiswa jurusan Ekonomi, pelaku usaha, atau siapapun yang ingin memahami tentang ketentuan perpajakan di Indonesia. Penerbit Garudhawaca.
Paparan yang sangat jelas dan ringkas mengenai berbagai hal dalam perpajakan di Indonesia.
Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan bidang hukum lain sebagai satu kesatuan dalam sistem tata hukum nasional dan dengan melalui pendekatan ilmu administrasi dan akuntasi. Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu admininistrasi perpajakan, ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu hukum lainnya merupakan keniscayaan, agar dalam penerapannya menjadi sederhana dan efektif. Penerapan ilmu administrasi, akuntansi, dan ilmu keuangan dilakukan untuk melakukan penelitian dan analisa terhadap keberadan objek pajak berikut potensinya. Sementara, penerapan ilmu hukum umum lainnya, tidak dilakukan secara serta merta ke dalam hukum pajak, melainkan dengan melakukan penyesuaian dan modifikasi dengan berbagai cara seperti dengan memberikan pengertian, batasan, perluasan, dan pengecualian tersendiri terkait dengan subjek, objek, dan akibat hukum pajak yang sekaligus menjadikan hal- hal tersebut sebagai kekhususan yang berlaku dalam ilmu hukum pajak. Kekhususan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dengan orientasi ilmu hukum pajak yaitu untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi budgeter dan reguler. Dalam konteks ini, ilmu hukum pajak mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum administrasi perpajakan dan ilmu hukum pajak itu sendiri. Aspek hukum administrasi perpajakan merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus beserta hubungan timbal balik keduanya terkait pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak (realisasi fungsi budgeter). Adapun aspek hukum pajak merupakan seperangkat hukum pajak materiel dan hukum pajak formil yang mengatur dan memberikan hak-hak hukum bagi wajib pajak maupun fiskus sehingga tercipta perlindungan hukum dan keadilan di bidang perpajakan (fungsi reguler). Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup
Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga ...
Buku digital ini berjudul "Hukum Internasional, Hubungan Internasional dan Kepatuhan", merupakan tulisan yang berisi tentang "buku pegangan ilmu hubungan internasional" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan Ilmu Sosial Politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berharap semoga konten yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.
Buku digital ini berjudul "Hukum Internasional, Hubungan Internasional dan Kepatuhan", merupakan tulisan yang berisi tentang "buku pegangan ilmu hubungan internasional" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi ...
English is easy. Ya, bahasa Inggris memang mudah. Apalagi, jika Anda terus berlatih dan mempraktikkannya sesering mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, saking mudahnya, Anda pun bisa menguasai bahasa Inggris dalam waktu 10 hari. Wow, apa itu mungkin? Tentu saja! Dan, inilah buku yang akan membuat Anda mampu mewujudkan impian Anda tersebut. Buku ini menyajikan segudang materi bahasa Inggris yang harus Anda kuasai dalam 10 hari. Hari pertama grammar atau tata bahasa dasar, hari kedua verb atau kata kerja, hari ketiga sentence elements, hari keempat types of sentences, hari kelima adverb atau kata keterangan, hari keenam adverb of time dan adverb of manner, hari ketujuh adjective atau kata sifat, hari kedelapan tenses, hari kesembilan kalimat tanya, dan hari kesepuluh preposition. Hebatnya lagi, buku ini pun memaparkan tentang seabrek tips mudah belajar bahasa Inggris. Di antaranya, belajar bahasa Inggris dengan catatan harian, berpidato dalam bahasa Inggris, menyimak, memainkan ragam permainan bahasa Inggris, berdoa dalam bahasa Inggris, serta terus berlatih. Selamat belajar!
English is easy.
Buku pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Indonesia ini disusun oleh para akademisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal ilmu pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Indonesia. Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam sebelas bab yang memuat tentang strategi pengembangan kawasan sanur menuju destinasi pariwisata berkelanjutan, pariwisata budaya komodifikasi warisan budaya kampung adat bena sebagai daya tarik wisata Bajawa Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur, strategi pengembangan kuliner Bali berdasarkan persepsi wisatawan di Ubud Kabupaten Gianyar, peran dan partisipasi penta helix dalam pengembangan pariwisata, strategi penerapan nilai budaya lokal di hotel berbintang di Bali, medical tourism di Bali: potensi dan strategi pengembangan, pengembangan desa wisata budakeling sebagai daya tarik wisata spiritual di kabupaten Karangasem, kepuasan dan loyalitas wisatawan dalam menggunakan Garuda Indonesia cabang Makasar, model pengembangan wisata kota di kawasan Kota Lama Surabaya, pengelolaan daya tarik wisatawan jatihluwih sebagai bagian dari warisan budaya dunia di Kabupaten Tabanan Bali.
Buku pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Indonesia ini disusun oleh para akademisi dalam bentuk buku kolaborasi.
Saat ini penyu merupakan reptil laut yang termasuk dalam daftar terancam kepunahan yang ditandai dengan penurunan populasi, oleh penyebab perburuan penyu hijau dan illegal trade. Ditinjau dari pentingnya pelestarian penyu hijau sebagai usaha menjaga populasi penyu di Indonesia khususnya di Bali, maka diulaslah kajian kehidupan sea turtle dan didirikannya sebuah konservasi penyu yang dimanfaatkan sebagai usaha pelestarian penyu. Salah satu aktivitas yang dilakukan balai konservasi penyu adalah untuk menyelamatkan dan merehabilitasi penyu yang kondisinya tidak sehat serta berasal dari illegal trade. Buku ini juga mengulas pentingnya penguatan modal sosial yang mampu berperan dalam pengelolaan konservasi baik berbasis ekosistem dan berbasis komunitas. Selain itu terdapat pembahasan mengenai faktor alam seperti perubahan garis pantai, suhu, kerapatan vegetasi, kelembapan, predasi, dan butiran sedimen yang berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan telur penyu yang kemudian akan bertahan menjadi penyu dewasa dan selain dari faktor antropogenik manusia dan salah satu bagian yang memengaruhi kesuksesan penyu hijau dan telur penyu menetas, ekologi, dan habitatnya. Usaha konservasi penyu turut mendukung penekanan penurunan populasi penyu dan memberikan informasi terhadap pentingnya konservasi penyu. Upaya yang dilakukan untuk pembelajaran tentang konservasi penyu adalah melalui program relokasi telur penyu, rehabilltasi, dan rills tukik menuju pantai oleh para wisatawan yang berkunjung ke balai.
Saat ini penyu merupakan reptil laut yang termasuk dalam daftar terancam kepunahan yang ditandai dengan penurunan populasi, oleh penyebab perburuan penyu hijau dan illegal trade.
Sengketa pajak di tingkat keberatan diputuskan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas karena kedudukan pengadilan pajak di Indonesia hanya ada di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Penyelesaian sengketa pajak melalui lembaga keberatan adalah untuk mempercepat penyelesaian sengketa pajak, sehingga lebih cepat memberi kepastian hukum bagi kedua pihak baik wajib pajak maupun fiskus itu sendiri. Ketentuan penyelesaian sengketa pajak sebagai upaya menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan harus mendorong adanya penyelesaian sengketa secara adil, cepat dan murah, dengan memperhatikan perkembangan tehnologi, social dan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya perkembangan tehnologi dan kebutuhan akan kecepatan layanan dalam memberikan kepastian hukum, maka ketentuan terkait penyelesaian sengketa pajak perlu untuk terus diperbaharui dengan mengikuti perkembangan jaman. Model penyelesaian sengketa pajak yang dapat memberikan kebijakan hukum perpajakan nasional dalam penyelesaian sengketa pajak demi terwujudnya kepastian hukum pajak yang berkeadilan dilakukan tanpa melalui proses keberatan tetapi langsung dilakukan oleh pengadilan pajak. Untuk mengurangi jumlah sengketa, pemeriksaan dilakukan dengan lebih selektif dan ada proses quality assurance dalam tahapan pemeriksaan.
Sengketa pajak di tingkat keberatan diputuskan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas karena kedudukan pengadilan pajak ...
Perlindungan terhadap data kependudukan di Indonesia masih tersebar di dalam pasal dalam berbagai produk hukum yang sifatnya masih sektoral seperti misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sementara itu pengaturan perlindungan data Penduduk dan perlindungan Data Pribadi Penduduk sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 huruf c dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan belum terbit hingga buku ini selesai.
Perlindungan terhadap data kependudukan di Indonesia masih tersebar di dalam pasal dalam berbagai produk hukum yang sifatnya masih sektoral seperti misalnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 ...
