Sebanyak 14 item atau buku ditemukan

Hukum Perbankan Dan Surat Berharga

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum perbankan, maka kita perlu tahu; Apa itu Hukum Perbankan? Hukum perbankan atau dalam bahasa Inggris disebut; Banking Law, adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 1999:14).

Lembaga Keuangan Bukan Bank (Nonbank Financial Institution) Adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan ...

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022

Buku Kitab Undang-Undang Pidana 2022 berisi petikan KUHP yang disah kan DPR pada tanggal 6 Desember 2022, yang memuat dari buku satu (pasal 1 sampai dengan pasal 187), buku dua (Pasal 188 sampai dengan pasal 624) , dan penjelasan pasal-pasal Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 6 Desember 2022, adalah momentum dan sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Dimana selama 77 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa produk hukum yang digunakan adalah produk warisan dari pemerintahan kolonial, yang secara serta merta dibuat pada kondisi, waktu dan budaya kolonial. Dengan Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonialisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional.

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022 berisi petikan KUHP yang disah kan DPR pada tanggal 6 Desember 2022, yang memuat dari buku satu (pasal 1 sampai dengan pasal 187), buku dua (Pasal 188 sampai dengan pasal 624) , dan penjelasan ...

Hukum Tindak Pidana Khusus

Hukum Tindak Pidana Khusus menjabarkan setiap tindak pidana khusus yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Terbagi menjadi sembilan bab pembahasan utama.

A. Pengertian Hukum Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ...

HUKUM PERDATA

Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata. Hukum perdata juga sering disebut hukum sipil, karena kata 'sipil' umumnya merupakan lawan kata dari 'militer', maka istilah yang sering digunakan adalah 'perdata'. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum perdata, Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistis). Di mana masing-masing golongan, penduduk mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi misalnya di bidang hukum perkawinan, hukum agraria. Tetapi apabila ditinjau lebih mendalam tampaklah bahwa unifikasi di bidang hukum tersebut belumlah tercapai 100 % (sepenuhnya). Dengan kata lain, bahwa tujuan mewujudkan unifikasi di bidang hukum perdata belum tercapai sepenuhnya (100%). Kondisi keanekaragaman tersebut telah berlangsung lama, bahkan sejak tahun 1900-an di mana pada waktu itu kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) : golongan Eropa, golongan Bumi Putra, dan golongan Timur Asing. Pembagian golongan tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku masing-masing golongan tersebut berdasarkan pasal 131 IS. Maka dari itu Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam masyarakat dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi/badan hukum). Hukum perdatalah yang mengatur dan menentukan, agar dalam pergaulan masyarakat orang dapat saling mengetahui dan menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban antar sesamanya sehingga kepentingan tiap-tiap orang dapat terjamin dan terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi

Sistem informasi memegang peranan penting bagi perusahaan dan instansi untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang baik dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif diperlukan perusahaan dan instansi untuk memenangkan persaingan yang semakin bervariasi dan tajam. Agar pengembangan sistem informasi menjadi lebih optimal, maka kegiatan analisis dan perancangan sistem yang baik dan menyeluruh sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan dan instansi. Buku ini membahas tentang: Bab 1 Kerangka Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Bab 2 Pengembangan Sistem Informasi Bab 3 Manajemen Proyek Sistem Informasi Bab 4 Analisis Kelayakan Pengembangan Sistem Informasi Bab 5 Analisa Sistem Informasi Bab 6 Perancangan Kebutuhan Sistem Menggunakan Usecase Diagram Bab 7 Perancangan Proses Menggunakan Data Flow Diagram (DFD) Bab 8 Perancangan Berorientasi Objek Menggunakan Unified Modeling Language (UML) Bab 9 Perancangan Sistem Informasi Bab 10 Perancangan Database Bab 11 Perancangan Input, Output Dan Antarmuka Pengguna Bab 12 Keamanan Sistem Informasi Bab 13 Implementasi Sistem Informasi Bab 14 Pemeliharaan Sistem Informasi

Buku ini membahas tentang: Bab 1 Kerangka Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Bab 2 Pengembangan Sistem Informasi Bab 3 Manajemen Proyek Sistem Informasi Bab 4 Analisis Kelayakan Pengembangan Sistem Informasi Bab 5 Analisa Sistem ...

Analisis Strategi Distributor Farmasi Dengan Pendekatan Blue Ocean Strategy Dan Balanced Scorecard Pada Line Solusi Bisnis Kerjasama Laboratorium PT. Indofarma Global Medika

Sistem perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran [SP4], karakteristik, prosedur, dan kemungkinan penerapannya di Indonesia

... Cara administrasi pembangunan inilah yang kemudian di kenal sebagai
Sistem Perencanaan , penyusunan program dan Penganggaran ( SP4 ) atau
yang lebih dikenal dengan istilah aslinya planning , programming and Budgeting
Systen ...

Seabad pers kebangsaan, 1907-2007

History of press in Indonesia, 1907-2007; collection of articles.

No 5. edisi 1 5 Mei 1953 bertajuk Pramoedya Ananta Toer: "Tjerita dari Blora"
dapat kita intip kekaguman sosok Nugroho akan karya-karya Pramoedya Ananta
Toer. Bagi Nugroho, Pramoedya tidak menempatkan diri di atas manusia-
manusia ...