Sebanyak 76 item atau buku ditemukan

Hukum Penanaman Modal di Indonesia

Buku ini menyajikan kerangka hukum yang membingkai praktik penanaman modal di Indonesia; berkaitan dengan apa yang harus diketahui baik, bagi mereka yang akan melakukan penanaman modal maupun yang sedang mencari penanam modal bagi usaha mereka. Dalam Bab Pertama dipaparkan secara komprehensif sejarah penanaman modal secara umum, maupun khusus (di Indonesia), yang kemudian dirangkai dengan kebijakan penanaman modal pemerintah dan kebijakan ini setelah otonomi daerah. Bentuk kerja sama dan bidang usha penanaman modal dibahas di Bab Tiga dan Empat. Pada dua bab selanjutnya dihadirkan tata cara penanaman modal dan penyelesaian sengketa penanaman modal, untuk kemudian ditutup dengan perbincangan mengenai peran penanaman modal dalam pembangunan, serta hambatan dan prospeknya. -PrenadaMedia-

Penanaman modal asing di bidang usaha jasa perbankan/lembaga pembiayaan bukan bank sudah lama dikenal, ... dengan paket deregulasi 27 Oktober 1988 atau yang lebih dikenal dengan nama Pakto 1988 tentang Keuangan Moneter dan Perbankan.

Hukum Perbankan

Buku ini memuat pengetahuan mengenai sejarah perbankan di Indonesia, perbandingan bank konvensional dan bank syariah, perbankan syariah di Indonesia, pendirian bank, usaha dan jasa-jasa perbankan, aspek hukum perkreditan bank, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tindak pidana di bidang perbankan dan money laundering, surat berharga komersial, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Tugas jabatan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah telah memberikan kepuasan batin kepada penulis sehingga buku ini sebagai salah satu wujud balas budi penulis terhadap tugas jabatan yang bermartabat, berwibawa, dan penuh tanggung jawab ini. Kemudian juga karena keinginan penulis untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Buku ini penulis tulis dengan harapan dapat memberi sekadar pegangan pengetahuan di bidang hukum perbankan.

Kemudian juga karena keinginan penulis untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum. Buku ini penulis tulis dengan harapan dapat memberi sekadar pegangan pengetahuan di bidang hukum perbankan.

HUKUM PERBANKAN Analisa Mengenai Perjanjian Kredit dan Keterkaitannya dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya

Buku ini berjudul HUKUM PERBANKAN, Analisis Mengenai Perjanjian Kredit Dan Keterkaitannya Dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya, yang diterbitkan sebagai pertanggungjawaban akademis untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa yang mempelajari hukum perbankan, para pemerhati di bidang hukum perbankan, serta seluruh pihak baik akademisi maupun praktisi yang membutuhkannya. Dalam kesempatan ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa buku ini bukan suatu karya yang final dan sempurna, tentu masih terdapat kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam substansi, penyajian dan pemaparannya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai sumbangan pemikiran yang berharga bagi saya guna menyempurnakannya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan khasanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya Hukum Perbankan di Indonesia.

Buku ini berjudul HUKUM PERBANKAN, Analisis Mengenai Perjanjian Kredit Dan Keterkaitannya Dengan Batalnya Perkawinan Debitur Serta Alternatif Penyelesaiannya, yang diterbitkan sebagai pertanggungjawaban akademis untuk menyebarluaskan ilmu ...

Buku Siswa Bahasa Inggris untuk SMA/MA Kelas X

Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Penerbit Grasindo. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.

Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013.

Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2

Book Chapter dengan judul Hukum Kenotariatan Indonesia 2 masih terkait dengan Book Chapter Hukum Kenotariatan Indonesia 1, untuk menperoleh pemahaman secara menyeluruh – holistik keduanya harus dibaca dan dipahami. Dalam Book Chapter ini ada 13 tulisan yang membahas dan mengupas Hukum Kenotariatan dari berbagai sudut pandang.

Selain UUJN-P belum mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris juga terdapat pembatasan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang membatasi akta Notaris tidak boleh dibuat dalam bentuk dokumen ...

HUKUM PERKEBUNAN

Sejarah dan Latarbelakangnya

Buku ini memberikan gambaran utuh sejarah hukum perkebunan, dari 1945 sampai tahun 2019, yaitu tahun saat buku ini selesai ditulis. Kebijakan Negara dan/atau kebijakan Pemerintah, merupakan pembelajaran hukum yang menarik untuk diikuti. Baik yang diundangkan DPR, DPR-RIS, DPRS maupun saat pemerintahan orde lama, orde baru, era reformasi, sampai masa Joko Widodo dijelaskan runtut dan runut oleh Penulis. Dijelaskan pula kesalingketerkaitan antara pembentukan hukum perkebunan dengan situasi negara dari masa ke masa, yaitu ketika Indonesia dalam keadaan bahaya akibat darurat perang, darurat militer, darurat sipil, dan ketika negara dalam pemberontakan, serta berkelindannya dengan aspek kemasyarakatan, ketatanegaraan, pertahanan, keamanan, serta perekonomian negara. Hukum perkebunan Indonesia dari orde lama, orde baru, reformasi, sampai era Jokowi dibedah oleh buku ini, yang merupakan hasil penelitian dengan optic sejarah hukum. Tidak main-main ketika Penulis menyebut ada 6.325 lebih peraturan yang dijadikan bahan penelitian buku ini, dan itu adalah bahan hukum yang banyak dan otentik untuk publikasi sebuah buku hukum. Dari sini kita tahu bahwa kebijakan dan hukum perkebunan di negeri ini rumit, kompleks, dan krusial dari masa ke masa sejalan dengan tantangan dan hambatan yang tidak kalah uniknya dari dulu sampai sekarang, dan itu disajikan dengan apik oleh Penulis.

Hukum perkebunan Indonesia dari orde lama, orde baru, reformasi, sampai era Jokowi dibedah oleh buku ini, yang merupakan hasil penelitian dengan optic sejarah hukum.

Pengacara Cyber

Profesi Hukum Kaum Milenial

Buku ini lahir di era menjelang post covid-19 yang akan menyadarkan kepada para advocat tentang kehidupan normal baru New Normal. Tidak hanya itu, kehadiran buku ini akan memberikan dorongan yang masif bahwa advocat harus paham dan menguasai Teknologi Informasi (TI) terlebih lagi dalam era wabah covid-19 telah membuka cara pandang dan cara fikir dalam segela kehidupan bahwa solusi TI menjadi satu satunya jawaban.

Buku ini lahir di era menjelang post covid-19 yang akan menyadarkan kepada para advocat tentang kehidupan normal baru New Normal.

Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia

Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia

Transaksi Elektronik telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan pembeli di dunia virtual, perkembangan cara transaksi ini berakibat juga dengan dengan perbedaan karaktristik sengketa dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fi sik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam Transaksi elektronik ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.

Transaksi Elektronik telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan pembeli di dunia virtual, perkembangan cara transaksi ini berakibat juga dengan dengan perbedaan karaktristik ...

Pokok-Pokok HUKUM AGRARIA INDONESIA

Buku ini hadir guna memberikan pencerahan berkaitan dengan dasar-dasar atau pokok-pokok tentang Hukum Agraria dan dari segi filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sesungguhnya merupakan jawaban atas ketidakadilan peraturan perundang-undangan zaman kolonial terhadap kedudukan tanah yang dimiliki rakyat Indonesia.

Transaksi Elektronik bagi sistem pemerintahan secara bertahap. ... tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah sejak awal mengakui adanya sertipikat elektronik selain dari sertifikat konvensional yang menjelaskan ...

Dimensi HUKUM MEDIA MASSA

Buku ini terdiri dari delapan bab yang membahas mengenai: Hukum dalam Berbagai Dimensi, Dimensi Hukum Media Massa, Dimensi Hukum Kemerdekaan Pers, Dimensi Hukum Perspektif Penyiaran, Dimensi Hukum Perspektif Periklanan, Dimensi Hukum Hak Cipta, Dimensi Hukum Cyber dan Dimensi Hukum Kode Etik Kehumasan.

Internet sebagai sarana informasi memiliki asas dan tujuan dalam pemanfaatannya sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 UUITE asasnya yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian ...