Sebanyak 277 item atau buku ditemukan

Pengantar Hukum Perdata

Salah satu jenis hukum publik ialah hukum perdata. Van Dunne menyebut hukum perdata mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, serta hak milik dan perikatan. Di Indonesia, peraturan hukum perdata dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan kodifikasi hukum peninggalan kolonial Belanda yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum perdata di Indonesia. Kitab ini masih digunakan di Indonesia karena untuk menghindari kevakuman hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian peraturan dalam masyarakat. Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan sumber utama Hukum Perdata. Oleh karena itu, KUH Perdata juga dipelajari di perguruan tinggi, terkhusus dalam mata kuliah Hukum Perdata. Buku “Pengantar Hukum Perdata” ini diterbitkan oleh Setara Press, dan ditulis oleh Osgar S Matompo, dan disusun berdasarkan KUHPerdata Republik Indonesia. Buku ini terdiri dari 4 bab, yaitu buku I tentang Orang, buku II tentang Benda, buku III tentang Perikatan, serta buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluarsa. Buku ini juga menerangkan substansi yang diatur dalam hukum perdata, meliputi hukum dalam hubungan keluarga dan hukum dalam pergaulan masyarakat. Buku ini memberikan pemahaman utuh mengenai konsep hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum jaminan, hukum perikatan, dan hukum perjanjian. Selain untuk mahasiswa Fakultas Hukum, buku “Pengantar Hukum Perdata” ini juga penting dan wajib dimiliki para praktisi hukum.

Melalui buku ini pembaca diberikan penjelsan yang utuh mengenai konsep hukum orang,hukum keluarga, hukum benda,hukum jaminan,hukum perikatan dan hukum perjanjian.Sehingga buku "Pengantar Hukum Perdata"ini tidak hanya penting bagi para ...

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA LAYANAN KESEHATAN PRIMER

Sistem informasi berguna mewujudkan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pada setiap penyelenggaraan sistem kesehatan harus memiliki sistem informasi kesehatan (SIK) untuk mendukung manajemen Kesehatan. Dalam kesehatan, terlalu banyak sistem yang bersaing dalam penggunaannya sehingga proses integrasi sulit dan belum dapat dilaksanakan. Persoalan klasik lainnya adalah sebagian besar daerah belum memiliki kemampuan yang memadai. Selain itu, pemanfaatan data dan informasi oleh manajemen belum optimal. Menyadari hambatan serta pentingnya penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) dengan baik, oleh karena itu dalam penerapan SIM perlu adanya pemahaman bagaimana penggunaan sistem informasi pada istitusi tersebut.

Sistem informasi berguna mewujudkan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Aplikasi Literasi Keuangan Bagi Pelaku Bisnis

Buku ini menjelaskan tentang pemahaman dan contoh aplikasi literasi keuangan bagi pelaku bisnis. Perkembangan di bidang keuangan di era revolusi Industri 4.0 sangat pesat sehingga diperlukan literasi keuangan yang benar untuk menghadapi situasi dan kondisi bisnis yang dinamis. Oleh karena itu, diharapkan buku ini dapat menjadi solusi bagi para pelaku bisnis. Pemahaman literasi keuangan akan sangat terbantu dengan adanya aplikasi keuangan yang dapat mendukung sehingga dapat dengan cepat menemukan jawaban dari berbagai kasus atau permasalahan dalam bisnis yang dijalankan. Maka dari itu, dengan memahami pembahasan dalam materi buku ini diharapkan para pelaku bisnis dapat meningkatkan kinerja keuangan secara optimal. Aplikasi Literasi Keuangan Bagi Pelaku Bisnis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Aplikasi Literasi Keuangan Bagi Pelaku Bisnis ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Akuntansi Biaya

Buku ini memuat lima belas bab, yaitu : Pendahuluan, Pembentukan Dan Operasi Persekutuan, Perubahan Pemilikan Penjualan Konsinyasi, Penjualan Angsuran, dan Hubungan perusahaan Induk dan Perusahaan Anak (Laporan Keuangan yang Dikonsolidasikan).

Buku ini memuat lima belas bab, yaitu : Pendahuluan, Pembentukan Dan Operasi Persekutuan, Perubahan Pemilikan Penjualan Konsinyasi, Penjualan Angsuran, dan Hubungan perusahaan Induk dan Perusahaan Anak (Laporan Keuangan yang ...

Hukum Tata Negara Indonesia

Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan HUKUM TATA NEGARA INDONESIA. Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan yang sesuai dan mudah dipahami. Sistematika buku “HUKUM TATA NEGARA INDONESIA” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 12 Bab yang dibahas secara rinci dalam pembahasan, diantaranya: Konsep Negara Hukum, Ilmu Pengetahuan Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara, Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Lembaga-Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945, Lembaga-Lembaga Negara Mandiri, Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Perkembangan Demokrasi di Indonesia, Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Sistematika Buku HUKUM TATA NEGARA INDONESIA ini memberikan nuansa berbeda yang saling menyempurnakan dari setiap pembahasannya, bukan hanya dari segi konsep yang tertuang secara terperinci, tetapi juga melalui penyampaian contoh penerapan ...

Standar hak asasi manusia internasional untuk penegak hukum

buku saku tentang Hak Asasi Manusia untuk polisi

Pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin

andai para pembuat kebijakan mau melakukan : hasil-hasil Konsultasi Nasional Komisi Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Legal empowerment of the poor in Indonesia; results of a national consultation of Commission on Legal Empowerment of the Poor.

Sementara itu , berkaitan dengan upaya pembinaan dan penjaminan , pemerintah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan bagi usaha kecil yang bersumber dari kredit perbankan , pinjaman lembaga keuangan bukan bank ...

Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein

Sebuah Karya dalam Rangka Memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang Ke-20 Tahun

Buku ini berisikan berbagai macam masalah hukum yang diulas dengan lugas sehingga dapat dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan. Prof. Emiritus. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. Ulasan dan pendekatan yang digunakan dalam book chapter ini akan menambah khazanah keilmuan bidang hukum yang terus-menerus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. Buku ini sangat bermanfaat tidak hanya bagi pembaca dari kalangan bidang hukum tetapi juga masyarakat luas yang ingin mengetahui perkembangan, permasalahan dan penyelesaian hukum di Indonesia saat ini. Prof. Dr. H. Dudu Duswara M., Drs., S.H., M.Hum. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung. Buku ini merupakan karya dari pemikiran dan analisis kritis dari dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam atas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam rangka Dies Natalis ke-20 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Substansi tulisan pada buku ini menggambarkan percikan pikiran yang penuh optimisme, kaya gagasan ideal, inovatif dan tetap menjaga sikap kritis di tengah sistem hukum yang makin formalistik dan kultur penegakan hukum yang makin menjauh dari moralitas dan esensi keadilan. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Prof. Muhammad Hawin, S.H., LL.M., Ph.D - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.