Sebanyak 10 item atau buku ditemukan

KUHD

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Tim Visi Yustisia adalah tim yang menyusun serial panduan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai tutorial praktis yang bisa aplikasikan oleh pembaca. Tim ini terdiri dari penyusun yang sudah pernah menerbitkan bukubuku hukum dan peraturan perundang-undangan, di antaranya Zulfa Simatur R., S.H., Fitria Pratiwi, S.S., M.Hum., dan Lis Sutinah, S.S. Tim Visi Yustisia memiliki harapan bisa mengantarkan pembaca pada kemudahan dalam melakukan prosedur atas birokrasi yang diatur pada regulasi yang berlaku. -Visimedia Pustaka-

Tim Visi Yustisia adalah tim yang menyusun serial panduan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sebagai tutorial praktis yang bisa aplikasikan oleh pembaca.

Konsolidsai Undang-Undang Perlindungan Anak

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna melindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kemudian ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk mengetahui ketentuan mana saja yang berubah, pembaca harus membandingkan dua peraturan perundang-undangan ter- sebut. Hal itu tidak mudah karena membutuhkan ketelitian ekstra. Belum lagi, jumlah pasal yang tidak sedikit tentunya akan menyulitkan pembaca. Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang mengga- bungkan dua peraturan tersebut beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-perundangan tersebut, karena terdapat highlight abu-abu dan catatan kaki yang membedakan setiap perubahan peraturan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi beberapa peraturan terkait, Konvensi Hak-Hak Anak, serta infografik tentang perlindungan anak untuk memudahkan pe- mahaman pembaca. Buku ini penting diketahui oleh akademisi, pemerhati anak, orangtua, dan masyarakat pada umumnya. -Visimedia Pustaka-

UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014 Tim Visi Yustisia, Visimedia Pustaka Lis
Sutinah. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan
bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak. Pasal
41A42 ...

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya. Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga dilengkapi sejarah hukum pidana di Indonesia dan Peraturan Perundang-Undangan terkait KUHP dan KUHAP. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum pidana di Indonesia. Hadirnya buku ini akan menambah referensi Anda dalam bidang hukum pidana di Indonesia. -VisiMedia-

No. 38 Pasal ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang. No. 39 Tambahan
dalam pasal 234 dianggap perlu oleh karena sekarang banyak surat-surat
dikirimkan dengan perantaraan orang. No. 40 tidak membutuhkan penjelasan.
No. 41 ...

Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa

Himpunan Peraturan Lengkap tentang Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Pelaporan, hingga Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. Ditambah lagi, adanya peraturan-peraturan baru yang diberlakukan terkait pengelolaan dana desa ini. Misalnya, perubahan data Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Beberapa pasal dalam PP No. 60 Tahun 2014 diubah pada PP No. 22 Tahun 2015. Perubahan ini tentu membuat pembaca harus membanding-bandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang baru. Dalam buku ini, PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015 disusun dalam format konsolidasi, yaitu menggabungkan peraturan yang lama dan yang terbaru dalam satu susunan sekaligus. Sehingga, diharapkan pembaca akan lebih mudah mengetahui perubahan pasal yang ada. Selain itu, juga terdapat peraturan-peraturan terkait dari tiga kementerian terkait dana desa, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; serta Peraturan Menteri Keuangan. Buku persembahan penerbit VisiMedia Pustaka ini menghadirkan himpunan peraturan lengkap tentang penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi dana desa. Diharapkan buku ini bisa membantu penyelenggara dana desa mewujudkan pemerataan pembangunan desa. Dilengkapi Lampiran (dalam CD): - Konsolidasi Peraturan Pelaksana UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014 & PP No. 47 Tahun 2015) - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016 - Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa - Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait

Buku Persembahan dari Penerbit VisiMedia Pustaka ini dilengkapi Sejarah Undang-Undang tentang Desa dan Bagan tentang Pengaturan Desa Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 #UndangUndang #UndangUndangDesa #Peraturan #PeraturanPemerintah #PeraturanMenteri #PeraturanMenteriDesa #Desa #PemerintahanDesa #KepalaDesa #PerangkatDesa #PeraturanDesa #PengaturanDesa #DanaDesa #APBDesa #SKBTigaMenteri #MusyawarahDesa #PendampinganDesa #BUMD #SejarahUndangUndangDesa #DesaMandiri #EkonomiDesa

Putusan Nomor 010/PUU-l/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2003 tentang Perubahan Atas ... Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian Terbaru

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebuah buku Terbitan dari VisiMedia Pustaka yang berisikan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, CPNS, PPPK, Pegawai Kontrak, PNS, ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian.

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PegawaiNegeri Sipil, 3) Peraturan Pemerintah Republik ...

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara. Perbedaan hukum perdata dan pidana di Indonesia terletak pada perlindungan yang diberikan negara terhadap warganya. Pada hukum perdata, negara memberi perlindungan terhadap hak-hak privat warga negara. Adapun pada hukum pidana, negara memberi perlindungan pada warga negara dari kejahatan yang dilakukan warga negara lainnya. Di Indonesia, rujukan utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kedua kitab ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran penting dalam hukum di Indonesia. Namun, peraturan perundang- undangan yang merupakan terjemahan bahasa Belanda ini memang sulit untuk dipahami. Buku ini berbeda dengan buku KUH Perdata dan KUHA Perdata lainnya. Buku ini disusun untuk memudahkan Anda mengerti hukum perdata di Indonesia karena disertai penjelasan proses penanganan kasus perdata di Indonesia. Bagaimana mengajukan sebuah perkara perdata ke pengadilan? Langkah apa saja yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kasus perdata? Hal-hal tersebut disajikan ringkas dalam buku ini. Buku ini juga dilengkapi sejarah hukum perdata di Indonesia yang akan menambah wawasan pembaca. Penyusunan buku ini diharapkan membantu masyarakat umum, pelajar, akademisi, maupun praktisi hukum untuk memahami hukum perdata di Indonesia. -VisiMedia-

Hukum perdata merupakan hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat agar menghargai hak dan kewajiban sipil sesama warga negara.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya

Buku terbitan dari VisiMedia Pustaka ini dilengkapi dengan : - Bagan pemerintahan Daerah, - Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009). - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang, - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. #UndangUndang #UndangUndangPemda #Peraturan #PeraturanPemerintah #PemerintahanDaerah #DPRD #Pemerintah Daerah #KepalaDaerah #APBD #SejarahUndangUndangPemda

Buku terbitan dari VisiMedia Pustaka ini dilengkapi dengan : - Bagan pemerintahan Daerah, - Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009).

Buku Pintar Pekerja Terkena PHK

Menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) tentu bukanlah hal yang mudah. Seringkali pekerja tidak mendapatkan apa yang menjadi ahkanya dan mengabaikan kewajibannya ketika mengalami PHK, karena hanya memerhatikan perjanjian kerja. Padahal banyak ketentuan mengenai PHK yang perlu diketahui pekerja, baik melalui peraturan perusahaan maupun peraturan perundang-undangan. Banyak hal yang perlu dicari tahu oleh pekerja yang di-PHK, di antaranya apakah alasan dan proses PHK yang dialami pekerja sudah sesuai aturan hukum? Apakah kompensasi PHK yang diterima pekerja sudah termasuk pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, atau uang pisah? Apa yang harus dilakukan jika ada perselisihan atas PHK? Apakah pekerja berhak atas surat keterangan kerja? Apa syarat yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana JHT setelah mengalami PHK? Kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pekerja sebelum keluar dari tempat kerja? Buku ini memberikan jawaban, solusi, dan pengetahuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pekerja ketika menghadapi PHK. Dalam buku ini juga dijabarkan tahapan yang harus ditempuh untuk menyelesaikan hak dan kewajiban di tempat kerja lama, cara melihat kesempatan yang terbuka di tempat lain dan mengembangkan potensi diri, cara menentukan dan mengatur prioritas keuangan, hal-hal yang harus dilakukan jika hendak melamar pekerjaan lagi, sampai poin penting yang harus dilakukan saat memutuskan untuk berwirausaha. Putusan PHK bukanlah akhir perjalanan karier Anda. erdas dan bijaklah dalam menghadapi PHK dan rencanakanlah masa depan dengan lebih baik. Selamat membaca! Sebuah buku terbitan dari VisiMedia Pustaka yang membahas tentang PHK, Pekerja, Uang Pisah, Pesangon, Buruh, Hukum, Hukum Buruh, JHT, Karier, sukses #KetenagakerjaanVisimedia #eBookIBF

Oleh karena itu, saya memohon maaf kepada seluruh karyawan dan manajemen
PT Xyz, jika terdapat kesalahan atau kekeliruan selama saya bekerja di PT Xyz.
Saya berharap PT Xyz terus berkembang dan selalu menjadi yang terbaik.