Sebanyak 807 item atau buku ditemukan

Politik hukum Islam di Indonesia

kajian posisi hukum Islam dalam politik hukum pemerintahan Orde Baru dan era reformasi

Position of Islamic law in Indonesian politics during the New Order era and impact of sociopolitical motives on its continuity and change.

dalam transaksi - transaksi atau perjanjian - perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu ... .445 Di tengah gencarnya pembicaraan dan persiapan pendirian Bank Muamalat Indonesia , Undang - undang No.

Politik hukum pidana pasca reformasi

implementasi hukum pidana sebagai instrumen dalam mewujudkan tujuan negara

Criminal law development and implementation after Indonesian reform.

... namun telah menggunakan sarana perbankan dengan teknologi yang tinggi dan tidak hanya dilakukan dalam lingkup ... oleh pemerintah Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga keuangan bank dan non - bank terutama dalam ...

Antologi pemikiran hukum Islam di Indonesia

antara idealitas dan realitas

On Islamic law thoughts and the implementation in various aspects in Indonesia; papers of seminars.

Bank syariah b . Lembaga keuangan mikro syariah c . ... kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara dan perselisihan di perbankan syari'ah merupakan tahapan baru yang mendukung pemurnian implementasi ekonomi syari'ah .

Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT

piercing the corporate veil : memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007

On responsiblity of the company owners and board of directors according to Indonesian law.

... adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus , antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank . Yang dimaksud dengan “ instansi terkait ” antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan Perseroan perbankan .

Panduan kegiatan sadar hukum mengenai korupsi, kolusi, nepotisme bagi aparatur pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat

dilema antara tugas, ketakutan, dan tanggung jawab seorang pelaksana pembangunan dalam mengambil keputusan

Implementation of Indonesian laws on combatting corrupt practices.

Ayat ( 6 ) “ Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar data atau informasi mengenai transaksi yang dikecualikan ... Daftar dapat dibuat dalam bentuk elektronik sepanjang dapat dijamin bahwa data atu informasi tersebut tidak mudah hilang ...