Sebanyak 954 item atau buku ditemukan

Menumbuhkan sensitivitas hak asasi manusia dan gender bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan peradilan umum

modul pelatihan

Developing human rights and gender role aspects sensitivity for law practitioners while handling cases of violences against women in Indonesia.

Developing human rights and gender role aspects sensitivity for law practitioners while handling cases of violences against women in Indonesia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum dan perundang-undangan

Legal analysis on fatwas of Indonesian ulama

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai akad - akad yang digunakan oleh bank syariah dalam melaksanakan transaksi keuangan syariah . ... Pada tahun 2008 , terbentuklah UU yang khusus mengatur perbankan syariah yaitu UU No.

Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia

Dalam buku ini yang berjudul Edisi Revisi Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi dikupas tahap demi tahap secaramendalam kasusnya mengenai proses pemeriksaan perkara pidana mulai di tingkat penyidikan sampai ke tingkat persidangan, tidak hanya dengan menggunakan pisau analisis yuridis normatif tetapi juga pisau yuridis empiris yang tidak dapat dipisahkan dalam keadaan realitas sosial yang ada di dalam praktik beracara. Penulis menghadirkan proses peradilan pidana tidak hanya sebuah konsep hukum saja, tetapi lebih dari itu. Buku ini sangat berguna dan dapat dibaca oleh anggota kepolisian, mahasiswa, penasihat hukum, dan masyarakat umum yang mencari keadilan. Irjenpol. Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., S.H., M.M., MBA. (Guru besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan PTIK) Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca tidak saja bagi kalangan akademisi, tetapi juga para praktisi dan mahasiswa yang ingin memahami secara mendalam hukum beracara secara utuh. Penulis juga mencoba memaparkan dalam kemasan yang berbeda dengan cara membandingkan berbagai pendekatan dari sudut pandang ilmiah yang terdapat dalam praktik beracara, baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat peradilan yang banyak kita temukan kejanggalan dalam memeriksa tersangka ataupun terdakwa serta penggugat dan tergugat. Dr.(C) Yoyon Darusman, S.H., M.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang). - RAIH ASA SUKSES -

Alat bukti yang diatur oleh Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 tahun 2009, yaitu: a. Alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan b. Alat bukti lain berupa informasi ...