Sebanyak 1261 item atau buku ditemukan

Akuntansi Biaya

Dalam Perspektif Manajerial

Pembelajaran Akuntansi Biaya di program Sarjana perlu dipisahkan antara program Sarjana Manajemen dan Akuntansi mengingat tujuan pembelajarannya berbeda. Untuk program Sarjana Manajemen, pembelajaran akuntansi biaya diarahkan agar mahasiswa mampu menerapkan sistem akuntansi biaya dan akuntansi manajemen dengan pendekatan manajerial yaitu untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, buku ini disusun bagi mahasiswa jurusan manajemen atau calon-calon manajer, atau pebisnis dari disiplin ilmu non akuntansi. Pembaca atau mahasiswa belajar menyusun laporan akuntansi biaya sekaligus menganalisisnya berdasar fungsinya sebagai manajer. Contohnya, ketika materi perencanaan dan pengendalian manajemen, maka pembaca atau mahasiswa belajar mengendalikan dan mengevaluasi biaya mulai dari menghitung selisih biaya sampai belajar menganalisis mengapa selisih tersebut terjadi dan unit, bagian atau siapa yang bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian tersebut. Pembahasan tersebut bisa dikaitkan dengan manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia maupun manajemen operasional. Topik akuntansi biaya ini juga sangat dekat dengan manajemen keuangan, sehingga mahasiswa atau pembaca tidak hanya diajarkan menyediakan informasi biaya dan manajemen sebagai fungsi administrasi saja. Secara keseluruhan buku ini berisi tentang pengenalan konsep biaya, pelaporan biaya, bagaimana menghitung biaya produk, merencanakan dan mengevaluasi biaya sampai pada menggunakan biaya sebagai informasi untuk menganalisis kasus khusus dalam organisasi perusahaan. Sedemikian luasnya isi buku ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran maupun praktik bisnis sehari-hari.

Pembelajaran Akuntansi Biaya di program Sarjana perlu dipisahkan antara program Sarjana Manajemen dan Akuntansi mengingat tujuan pembelajarannya berbeda.

Analisis dan evaluasi hukum dalam rangka melindungi kelompok rentan fokus kesejahteraan anak

On legal evaluation in order to protect vulnerable groups focusing on child welfare in Indonesia.

Analisis dan evaluasi hukum dalam rangka partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik

Legal analysis and evaluation on citizen participation in public policy in Indonesia.

Perjanjian kerjasama (MoU) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia dengan BPKP, PPATK, Ombudsman Republik Indonesia, KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Memorandum of Understanding on developing whistleblowing system connection in Indonesia.

Peran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendorong akuntabilitas dan integritas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Himpunan peraturan pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia

Collection of Indonesian regulations on supervision within the Indonesian Ministry of Justice and Human Rights.

Collection of Indonesian regulations on supervision within the Indonesian Ministry of Justice and Human Rights.

Risalah Mahasiswa Hukum

Perkembangan sosial masyarakat saat ini semakin hari semakin berkembang. Tingginya kasus-kasus hukum yang menjerat beberapa tokoh penting yang sering diberitakan di televisi, membuat masyarakat luas bertanya-tanya mengenai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat masih bingung mengenai cara kerja dalam sistem hukum nasional. Sebagian yang fanatik atas dasar agama dan suku, memberikan cara pandang yang berbeda terhadap putusan hakim yang sebenarnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Rasa penasaran sebagian masyarakat yang ingin mengetahui seluk-beluk hukum di Indonesia, belum sepenuhnya terjawab secara tuntas. Media-media di televisi, di internet, dan media yang lain, belum sepenuhnya secara rinci memberikan penjelasan tuntas mengenai hukum. Maka dari itu, diperlukan suatu terobosan yang mudah untuk menjadi pedoman bagi mereka yang masih bertanya-tanya akan mekanisme hukum di tanah air. Buku “Risalah Mahasiswa Hukum” merupakan suatu solusi yang dimaksud. Didalamnya merupakan kumpulan materi hukum yang biasa di pelajari oleh mahasiswa-mahasiswa hukum. Penjabarannya memang tidak terlalu mendalam, tapi sangat cukup untuk menjawab kegelisahan sebagian kalangan yang ingin mengenal lebih dekat hukum di Indonesia.

10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam ... Adapun Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu : a.

Profesi Hukum Itu Asyik! Sarjana Hukum: Bukan Sekadar Pengacara & Hakim

Kuliah hukum? Mau jadi hakim ya? Atau pengacara atau jaksa? Notaris itu kerjanya apa sih? Menyiapkan kontrak? Apa bedanya dengan profesi pengacara? Untuk para mahasiswa fakultas hukum atau sarjana hukum yang baru mau berkarir di bidang hukum pasti sudah amat familiar dengan tuduhan mau menjadi hakim atau pengacara, atau kebingungan banyak orang untuk membedakan profesi notaris atau pengacara. Lewat PROFESI HUKUM ITU ASYIK! Sarjana Hukum Bukan Sekadar Pengacara & Hakim, kami para alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) angkatan 1992 akan mencoba mengenalkan beragam profesi hukum yang kelak dapat dijalani oleh adik-adik pelajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah ataupun para mahasiswa fakultas hukum yang masih ‘galau’ dalam menentukan karir di masa depan. Ternyata seorang Sarjana Hukum (S.H.) dapat berkarier di berbagai bidang. Dalam buku ini kami coba pilihkan 25 profesi hukum yang dapat dijadikan acuan untuk berkarier, misalnya di bidang perbankan, migas, dan KPK, menjadi diplomat, wartawan, relawan, head hunter, serta masih banyak lainnya. Buku ini mencoba memperluas wawasan dan memberikan perspektif baru tentang profesi dalam bidang hukum yang dapat ditekuni.

Sarjana Hukum Bukan Sekadar Pengacara & Hakim, kami para alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) angkatan 1992 akan mencoba mengenalkan beragam profesi hukum yang kelak dapat dijalani oleh adik-adik pelajar yang masih duduk di ...

Hukum Islam. kumpulan peraturan tentang hukum Islam di Indonesia

Dalam membicarakan hukum Islam dalam tata hukum nasional Pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa system hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (fukaha) dan ahli serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank.43 Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi ...