Sebanyak 16 item atau buku ditemukan

Hukum Acara Perdata

Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Buku ini sangat lengkap memuat secara komprehensif dan terperinci hal-hal yang tidak pernah diulas oleh penulis lain dalam buku dengan topik sejenis. Berdasarkan pengetahuan teori hukum yang luas dan pengalaman praktik sebagai seorang yang telah meniti karier sebagai hakim selama 40 tahun, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, penulis telah berhasil menuangkan pemikirannya dengan menggabungkan kedua unsur tersebut (teori dan praktik) ke dalam penulisan buku yang bermutu ini. Dalam Edisi Kedua, buku ini berisikan tentang tata cara (prosedur) beracara di pengadilan perdata, yaitu sebelum, pada saat, dan sesudah persidangan yang dituangkan dalam 17 (tujuh belas) bab (ada tambahan tiga bab baru, yaitu bab empat sampai bab enam) dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru. Bab pertama membahas tentang surat kuasa mengenai pengertian, jenis, dan bentuknya. Bab dua, Bab tiga, dan Bab tujuh mengkaji tentang surat gugatan termasuk gugatan perwakilan kelompok (class action). Bab empat tentang masuknya Pihak Ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan. Bab lima tentang Lingkup Gugatan Citizen Lawsuit. Bab 6 tentang prejudicieel geschil antara perkara perdata dengan perkara pidana. Bab delapan tentang kekuasaan mengadili yang dimiliki hakim. Bab sembilan tentang tata cara pemanggilan dan proses yang mendahulukannya. Bab sepuluh tentang putusan akta perdamaian dikaitkan dengan sistem mediasi. Bab sebelas tentang penyitaan meliputi sita atas kapal laut dan kapal terbang. Bab dua belas tentang proses acara verstek. Bab tiga belas tentang eksepsi dan bantahan. Bab empat belas tentang gugatan rekonvensi. Bab lima belas tentang pembuktian. Bab enam belas tentang pemeriksaan setempat dan pendapat ahli dan terakhir Bab tujuh belas tentang putusan pengadilan. Setelah membaca buku ini, para pembaca akan mendapatkan pengayaan wawasan dan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum acara perdata secara menyeluruh. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pencari keadilan, praktisi hukum dan umum, serta perkembangan ilmu hukum acara perdata itu sendiri di tanah air.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pencari keadilan, praktisi hukum dan umum, serta perkembangan ilmu hukum acara perdata itu sendiri di tanah air.

Membedah hukum acara perdata Indonesia

telaahan sejarah, teori, dan praktik

Detail Penulis: Danggur Konradus Penerbit: PT Bangka Adinatha Mulia ISBN: 978-602-18285-2-6 Tahun: 2014 Kategori: Hukum Berat: 300 g

Kitab lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).

Indonesian civil code, civil procedural code, criminal code, criminal procedural code, and commercial code; includes related laws and regulations.

Indonesian civil code, civil procedural code, criminal code, criminal procedural code, and commercial code; includes related laws and regulations.

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHAPer (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) Beserta Penjelasannya

HUKUM PERDATA dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni Burgerlijk Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terdiri dari empat bagian, yaitu hukum tentang perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris.

HUKUM PERDATA dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum.

Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata

Buku ajar ini juga memuat konten yang kekinian seiring dengan era teknologi informasi 4.0 yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang hukum perdata dan hukum acara perdata. Salah satu contoh pengaruh tersebut dalam hukum perdata adalah semakin maraknya bentuk benda yang tergolong intangible assets (contohnya: hak cipta dan paten) dibandingkan tangible assets sehingga pembahasan mengenai ini perlu dimasukkan di dalam materi hukum benda dengan persentase yang lebih tinggi. Sedangkan di dalam bidang hukum acara perdata adalah perkembangan alat-alat bukti yang saat ini diterimanya percakapan di media social sebagai salah satu alat bukti yang diterima di pengadilan.

Buku ajar ini juga memuat konten yang kekinian seiring dengan era teknologi informasi 4.0 yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia termasuk bidang hukum perdata dan hukum acara perdata.

KUHAPer: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Beserta Penjelasannya

HUKUM ACARA PERDATA mengatur cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan putusan. Ia, sebagaimana menurut Prodjodikoro, menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Selain itu, ia menunjukkan pula cara pemeriksaan perkara, cara pengadilan menjatuhkan putusan, dan bagaimana putusan itu dijalankan sehingga maksud orang yang mengajukan perkara tercapai; pelaksanaan hak dan kewajiban menurut hukum perdata yang berlaku.

HUKUM ACARA PERDATA mengatur cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, serta melaksanakan putusan.

Hukum Acara Perdata Dan Praktik Peradilan Perdata

Konsep, fungsi, tujuan dan sumber-sumber Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jenis dan susunan badan peradilan di indonesia beserta kompetensinya, Teknik dalam membuat Surat Kuasa, Nilai bukti dari setiap jenis alat bukti dan teori beban pembuktian, Fungsi, tujuan dan jenis-jenis sita (penyitaan), Fungsi, tujuan dan jenis- jenis putusan hakim, Jenis-jenis putusan (eksekusi) dan tahapan- tahapan penyelesaian perkara serta evaluasi proses beracara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama.

Konsep, fungsi, tujuan dan sumber-sumber Hukum Acara Perdata, Asas-asas Hukum Acara Perdata, Jenis dan susunan badan peradilan di indonesia beserta kompetensinya, Teknik dalam membuat Surat Kuasa, Nilai bukti dari setiap jenis alat bukti ...

HUKUM ACARA PERDATA TEORI DAN PRAKTIK

Buku ini penulis sajikan mengingat bahwa isi dan atau ketentuan-ketentutan yang ada dalam peraturan perundangundangan Hukum Perdata dan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Perdata sulit untuk dimengerti tentang makna yang sebenarnya terkandung didalamnya. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial belanda yang diberlakukan bagi Bangsa Indonesia sesuai dengan aslinya dan tidak diolah kedalam bahasa hukum sederhana dan mudah di mengerti oleh setiap orang yang mempelajarinya. Dalam praktiknya pun banyak menimbulkan kesulitan bagi siapa saja yang mempelajarinya, terlepas apakah mereka itu hakim, praktisi, dosen dan mahasiswa hukum, sehingga membuat penulis tergugah untuk memaparkan dalam bentuk buku tentang Hukum Acara Perdata di Indoensia dalam Teori dan Praktik dengan maksud agar mudah dipelajari dan dimengerti oleh para pembaca, dengan demikian dapat menjadi jembatan dalam penegakan rule of law di Indonesia.

Dalam praktiknya pun banyak menimbulkan kesulitan bagi siapa saja yang mempelajarinya, terlepas apakah mereka itu hakim, praktisi, dosen dan mahasiswa hukum, sehingga membuat penulis tergugah untuk memaparkan dalam bentuk buku tentang Hukum ...