Sebanyak 4 item atau buku ditemukan

Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia

Perjuangan para penggiat konsumen yang dimotori oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), untuk berharap lahirnya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen, maka pada tanggal 20 April tahun 1999 akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut (UUPK). Perjuangan untuk mendorong lahirnya UUPK bukanlah tanpa alasan yang kuat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa lebih dari setengah abad setelah kemerdekaan Indonesia, sistem perekonomian nasional masih menempatkan posisi konsumen pada keadaan yang memprihatinkan. Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Disadari akan hal itu, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara. Atas dasar itulah, buku ini diharapkan memberi pemahaman mengenai pengaturan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan/menjual produk yang berkualitas dalam perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, dan implementasi pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan/menjual produk yang berkualitas, serta bentuk penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam menghasilkan/menjual produk yang tidak berkualitas. Akhirnya, buku ini diharpakan bisa memberikan pemahaman pada pelaku usaha dalam menghasilkan produk berkualitas sesuai yang diamantkan oleh undang-undang perlindungan konsumen.

Perjuangan para penggiat konsumen yang dimotori oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), untuk berharap lahirnya undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen, maka pada tanggal 20 April tahun 1999 ...

Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)

Buku ajar ini disusun dengan pokok bahasan yang terbagi dalam enam pokok bahasan secara garis besat. Pada pokok bahasan pertama membahas Konsep Manajemen Mutu Terpadu, yang berisi-kan pengertian, definisi, sejarah perkembangan MMT, dan prinsip dan unsur pokok MMT, serta nilai-nilai Inti, pendekatan dan Tujuan MMT. Pokok bahasan kedua membahas Perkembangan Pemikiran dan Konsep Kualitas, yang berisi dimensi dan sumber kualitas, sejarah singkat mengenai kualitas, konsep-konsep dan pemikiran kualitas, serta perkembangan konsep kualitas. Bagian kelima membahas Partisipasi Total, Pelibatan dan Pemberdayaan Karyawan, yang berisi pelibatan CEO dalam mobilisasi MMT, kepemimpinan dalam MMT, konsep pelibatan dan pemberdayaan konsumen, dan faktor penghambat PPK, serta penghargaan dan pengakuan prestasi. Bagian keenam membahas Kepemimpinan dan Kerjasama Tim, yang berisi definsi kepemimpinan, kepemimpinan dan manajemen dalam MMT, kepemimpinan tim, dan manajemen konflik. Buku ini diperuntukan bagi mahasiswa, dengan harapan bahwa buku ini dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu.

Buku ajar ini disusun dengan pokok bahasan yang terbagi dalam enam pokok bahasan secara garis besat.

PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Buku ini merupakan buku ajar yang disusun berdasarkan Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Dalam bab pertama penulis mengemukakan pengertian dasar administrasi Negara yang meliputi pengertian, sejarah, ciri dan kekhususan, serta aneka wajah administrasi Negara. Dalam bab dua membicarakan perkembangan studi administrasi Negara meliputi perkembangan paradigm dalam administrasi Negara, pendekatan, evolusi, sistem dan ekologi administrasi Negara. Dalam bab tiga mengungkapkan teori-teori dalam administrasi Negara, kemudian dalam bab empat membahas administrasi Negara dan public policy. Pada bab lima embicarakan perilaku organisasi dalam administrasi Negara.

Buku ini merupakan buku ajar yang disusun berdasarkan Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Negara.