Sebanyak 8 item atau buku ditemukan

Indonesia, pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Kami hendak berterima kasih kepada Walikota Blitar dan Bupati Sleman yang
secara pribadi sangat tertarik dan mendukung pekerjaan ini dan atas kerja sama
serta bantuan dari para staf. Banyak organisasi donor internasional di lndonesia
 ...

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1999 tentang pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota partai pilitik [i.e. politik], bagai [i.e. bagi] pegawai negeri sipil di jajaran Departemen Dalam Negeri

Ministerial decision on the Dept. of Home Affairs' employees membership in political parties; includes government regulations.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-i KEPUTUSAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 02 TAHUN 1999 TANGGAL
: 29 JANUARI 1999 ANAK LAMPIRAN l-j KEPUTUSAN KEPALA BADAN ...

Kumpulan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah wilayah kecamatan di Propinsi Irian Jaya

5 - Pasal 13 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat siar pelaksanaan
Peraturan ini, dibebankan pada Angga ar, Belanja Pemerintah Daerah Propinsi.
Irian Jaya Pasal 1 l: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan
ditentukan ...

Kumpulan per-undang2-an dan peraturan pengurusan Propinsi Otonom Irian Barat, (semendjak September 1969)

BAB - II PIMPIMtN BAN PENGENDALIAN OPERASIONIL PEMBANGUNAN.
Pasal 2. (1) Presiden memegang pimpinan dan pengendalian operasionil
Pembangunan. (2) Dalam kegiatannja tersebut ajat (l) Pasal ini, Presiden
dibantu oleh ...

Himpunan peraturan tentang organisasi dan tatakerja Departemen Dalam Negeri

Collection of presidential and ministerial decrees and regulations on the organizational structure of the Dept. of Home Affairs.

Collection of presidential and ministerial decrees and regulations on the organizational structure of the Dept. of Home Affairs.