Sebanyak 367 item atau buku ditemukan

Manajemen Keuangan Fundamental

Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan bahan ajar dalam perkuliahan Manajemen Keuangan pada jenjang sarjana, yang lebih mengedepankan aspek kemudahan bagi penggunanya terutama mahasiswa maupun staf pengajar, dalam memahami konsep-konsep fundamental manajemen keuangan secara integratif. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman panjang penulis sebagai pengampu matakuliah Manajemen Keuangan pada program sarjana maupun pascasarjana. Motivasi penulis menulis buku ini adalah semata didorong dengan keinginan kuat untuk menghadirkan literatur manajemen keuangan yang benar-benar membantu mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap substansi materi matakuliah Manajemen Keuangan dan membangun efektifitas kemandirian belajar mereka pada perkuliahan Manajemen Keuangan.

Kedua, lembaga keuangan (financial institutions) yaitu lembaga-lembaga
perantara keuangan yang memediasi mengalirnya dana dari pihak penyedia
dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Ketiga, instrumen keuangan (
financial ...

Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

Konsep dan Praktek berdasar Peraturan Perundangan Jilid 2

Penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan sesuai harapan bilamana dilengkapi dengan seperangkat sumber daya, antara lain sumber daya keuangan. Sebagaimana diketahui dalam penyelenggaraan pemerintahan, pihak pemerintah diberikan seperangkat hak dan kewajiban. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk menarik pajak, memungut restribusi dan memperoleh sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan ataupun penyediaan barang dan jasa publik. Pelayanan ataupun penyediaan jasa oleh pemerintah akan tercermin dari alokasi ataupun distribusi belanja pemerintah. Guna melaksanakan kegiatan ataupun program-program yang telah diamanatkan kepadanya pemerintah diharapkan dapat melakukan pengelolaan keuangan secara efisien dan effektif. Pengelolaan keuangan meliputi serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban. Pemahaman yang benar atas landasan pemikiran baik dalam tataran akademik ataupun peraturan perundangan terhadap pengelolaan keuangan daerah diyakini akan dapat memperluas cakrawala yang pada gilirannya akan dapat digunakan untuk untuk menganalisis, merumuskan, mengevaluasi dan mengimplemetasikan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Buku ini bermaksud memberikan referensi kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya manajemen keuangan. Buku ini ditulis dengan mendasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman penulis saat bertugas di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (saat kini Direktorat Jenderal Keuangan Daerah= DJKD) Kementerian Dalam Negeri; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); ataupun pada saat mengampu mata kuliah Governance; Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik pada berbagai perguruan tinggi. Selain itu, bahan-bahan tulisan diambil dari berbagai sumber, terutama dari berbagai tulisan selama penulis bertugas di Kementrian Dalam Negeri, di samping berbagai peraturan perundang-undangan. Merupakan kelanjutan dari dari Jilid 1, Buku Jilid 2 ini mencakup Bab 8 hingga Bab 14, yakni Investasi Daerah, Manajemen Hutang, Badan Layanan Umum, Akuntansi Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan.

Buku ini bermaksud memberikan referensi kepada para pembaca mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah, khususnya manajemen keuangan.

Laporan Seminar Pengembangan Kebudayaan dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta, 17-20 Juli 1978

Sebelum kita lanjutkan mengenai preteksi ini , perlu diberi catatan di sini , bahwa
di dalam bisnis wiraswasta adalah pengusaha , tetapi tidak semua pengusaha
adalah wiraswasta . Wiraswasta adalah pionir dalam bisnis , innovator ...

Manajemen Pendidikan Islam Kontemporer

Pertanyaan yang akan selalu aktual dikemukakan seiring dengan bergulirnya era disrupsi dan era industri 4.0 adalah apa yang harus dilakukan lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi era tersebut? Pun, seperti apa peran dan peluang lembaga pendidikan Islam menghadapi era industri 4.0? Era disrupsi merupakan era terjadinya perubahan-perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang dimulai dengan digunakannya perangkat-perangkat digital menggantikan cara-cara manual. Era industri 4.0 merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Adanya revolusi ini ditandai dengan terjadinya perubahan secara besar-besaran di berbagai bidang melalui perpaduan teknologi, termasuk bidang pendidikan. Menghadapi situasi demikian, pendidikan Islam tentu harus merencanakan strategi tepat dalam pengelolaannya sehingga tidak mengalami ketertinggalan dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, untuk tujuan itulah, buku ini hadir agar dapat memberikan sumbangsih bagi strategi pengelolaan dan pemasaran lembaga pendidikan Islam menghadapi era industri 4.0. Selamat membaca! *** Sinopsis Pertanyaan yang akan selalu aktual dikemukakan seiring dengan bergulirnya era disrupsi dan era industri 4.0 adalah apa yang harus dilakukan lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi era tersebut? Pun, seperti apa peran dan peluang lembaga pendidikan Islam menghadapi era industri 4.0? Menghadapi situasi demikian, pendidikan Islam tentu harus merencanakan strategi tepat dalam pengelolaannya sehingga tidak mengalami ketertinggalan dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, untuk tujuan itulah, buku ini hadir agar dapat memberikan sumbangsih bagi strategi pengelolaan dan pemasaran lembaga pendidikan Islam menghadapi era industri 4.0.

Pertanyaan yang akan selalu aktual dikemukakan seiring dengan bergulirnya era disrupsi dan era industri 4.0 adalah apa yang harus dilakukan lembaga pendidikan Islam untuk menghadapi era tersebut?

Manajemen Risiko prinsip, penerapan, dan penelitian