Sebanyak 128 item atau buku ditemukan

Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, agar mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 22 November 2011. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa definisi dari Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK ini. Buku ini menguraikan tinjauan-tinjauan hukum yang melatarbelakangi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hubungan OJK dengan bank sentral (Bank Indonesia), hubungan OJK dengan lembaga keuangan lainnya, dan penerapan lembaga otoritas jasa keuangan di negara- Salam Penebar Swadaya Grup & RAS

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

HERMENEUTIKA HUKUM ( Sejarah, Filsafat & Metode Tafsir ) Edisi Revisi

Diskursus tentang hermeutika hukum, menurut Prof. Arief Sidharta, S.H., sebenarnya sudah lama dikenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu bermula dari dunia ilmu sastra, teologi, filsafat, politik, dan baru masuk dalm ranah ilmu hukum di sekitar abad ke-20, khususnya melalui filsafat hukum. buku elementer yang patut ditelusuri tentang Hermeneutika Hukum adalh tulisan Gregory Leyh, Legal Hermeneutics (History, Theory, And practice), University Of california Press.

... di masyarakat, hermeneutika hukum akan sangat membantu meningkatkan
bobot dan kualitas anotasi hukumnya. ... sekalikali pernah dapat mengklaim
paradigma dan metode serta teknik penelitiannya sebagai satusatunya yang sah
untuk ...

Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan

Perkembangan hukum lingkungan dewasa ini begitu cepat ini ditandai dengan begitu cepatnya perubahan peraturan perundangundang di bidang lingkungan hidup dan teori atau konsep mengenai kemajuan hukum lingkungan khususnya di Indonesia, dengan hadirnya buku ajar ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca dan menambah referensi buku-buku hukum lingkungan yang sebelumnya ada. Dan bermanfaat kepada penulis sendiri dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan. Secara khusus, penulis berharap semoga buku ajar ini dapat menjadi inspirasi pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang akan datang untuk melakukan pengkajian dalam perkembangan hukum lingkungan khususnya di Indonesia. [Buku Ajar, Kuliah, Hukum, Lingkungan, Aditia Syaprillah, borneo, tarakan ]

Kebijakan lingkungan terdapat dalam Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga, Bidang
Ekonomi, Butir 13 tentang Sumber Alam dan ... yaitu dituangkannya konsep
kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai penjabaan secara
konkrit ...

Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi, Komisaris, dan para Pemegang Saham pada prinsipnya bertanggung jawab secara terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perbuatan merugikan ini dapat diminta pertanggungjawabannya sampai dengan kekayaan pribadi atau secara tanggung renteng. Dalam buku ini dijelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan terbatas (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham/ RUPS). Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai merger perseroan terbatas dan aplikasinya di beberapa negara. salam RAS (RAIH ASA SUKSES)

Bentuk-bentuk merger tersebut lebih banyak mengarah kepada upaya untuk
menguasai pangsa pasar yang bertentangan dengan undang-undang anti
monopoli di Amerika Serikat, yakni Sherman Act dan Clayton Act. Bahkan, pada
1976, banyak perusahaan pengambil alih telah menjadi corporate raiders (
perusahaan pencaplok).10 Pada 197611, merger banyak dilakukan dalam
bidang industri jasa, seperti dalam bidang perbankan, keuangan, asuransi,
perkulakan, retail, ...

Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia

Dalam buku ini diketengahkan tinjauan umum hukum pidana mati, hukuman mati di Indonesia, pidana mati menurut hak asasi manusia dalam ICCPR dan UUD 1945 hasil amandemen. Dengan membaca buku ini diharapkan akan membuka wacana baru tentang hukuman mati, sehingga dapat mengambil manfaatnya. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Keperawatan, Hukum Pidana, Hukum, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.]

Dengan membaca buku ini diharapkan akan membuka wacana baru tentang hukuman mati, sehingga dapat mengambil manfaatnya. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Keperawatan, Hukum Pidana, Hukum, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.]

Model Penelitian Kuantitatif Berbasis SEM-Amos

Melakukan penelitian merupakan tradisi kalangan civitas akademika. Dosen disamping memberikan perkuliahan juga aktif melakukan penelitian. Para mahasiswa sebagai peneliti muda hendaknya mentradisikan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya minat para pengajar ataupun mahasiswa untuk melakukan penelitian. Penelitian sebagai kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori. Oleh karena itu, buku ini akan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir untuk menyusun tesis yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Pendidikan]

Berdasarkan metode penelitian digunakan; (1) Metode kuantitatif, dan (2)
Metode kualitatif, serta (3) Metode kombinasi (Sugiyono) Metode Penelitian
Kualitatif Metode kualitatif dinamakan metode postpositivistik karena
berlandaskan filsafat postpositivistik, sebagai metode baru dibanding metode
yang lain popularitasnya belum begitu lama. Filsafat postpositivistik disebut juga
sebagai paradigm interpretif dan konstruktif yang memandang realitas social
sebagai sesuatu yang holistik, ...

Pendidikan Kewarganegaraan

Perjuangan Membentuk Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali, dan memantapkan peserta didik di jenjang pendidikan tinggi formal dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Baca dan pelajari selengkapnya dalam buku ini, dan jadilah warga negara yang baik :) |Penerbit Deepublish, Deepublish, Pendidikan Kewarganegaraanm Kewarganegaraan, Pendidikan |

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bunga Rampai Hukum dan Filsafat di Indonesia: Sebuah Catatan Pemikiran

Hukum adalah sistemn yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalitas dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Dimana buku ini akan membahas beberapa tema bab, adapun dengan judul korupsi lebih berbahaya dibandingkan terorisme, penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, anak dan perlindungan terhadap anak, filsafat ilmu dan penindakan tegas terhadap perusak lingkungan hidup. [Penerbit Deepublish, Deepublish, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.]

Dimana buku ini akan membahas beberapa tema bab, adapun dengan judul korupsi lebih berbahaya dibandingkan terorisme, penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, anak dan perlindungan terhadap anak, filsafat ilmu dan penindakan tegas ...