| 2016-01104-0001 |
Tersedia di Perpustakaan Universitas Pelita Bangsa
|
Diskursus tentang hermeutika hukum, menurut Prof. Arief Sidharta, S.H., sebenarnya sudah lama dikenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu bermula dari dunia ilmu sastra, teologi, filsafat, politik, dan baru masuk dalm ranah ilmu hukum di sekitar abad ke-20, khususnya melalui filsafat hukum. buku elementer yang patut ditelusuri tentang Hermeneutika Hukum adalh tulisan Gregory Leyh, Legal Hermeneutics (History, Theory, And practice), University Of california Press.
... di masyarakat, hermeneutika hukum akan sangat membantu meningkatkan
bobot dan kualitas anotasi hukumnya. ... sekalikali pernah dapat mengklaim
paradigma dan metode serta teknik penelitiannya sebagai satusatunya yang sah
untuk ...
Perkembangan hukum lingkungan dewasa ini begitu cepat ini ditandai dengan begitu cepatnya perubahan peraturan perundangundang di bidang lingkungan hidup dan teori atau konsep mengenai kemajuan hukum lingkungan khususnya di Indonesia, dengan hadirnya buku ajar ini dapat membawa manfaat kepada para pembaca dan menambah referensi buku-buku hukum lingkungan yang sebelumnya ada. Dan bermanfaat kepada penulis sendiri dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan. Secara khusus, penulis berharap semoga buku ajar ini dapat menjadi inspirasi pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan yang akan datang untuk melakukan pengkajian dalam perkembangan hukum lingkungan khususnya di Indonesia. [Buku Ajar, Kuliah, Hukum, Lingkungan, Aditia Syaprillah, borneo, tarakan ]
Kebijakan lingkungan terdapat dalam Bab IV Pola Umum Pelita Ketiga, Bidang
Ekonomi, Butir 13 tentang Sumber Alam dan ... yaitu dituangkannya konsep
kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai penjabaan secara
konkrit ...
Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi, Komisaris, dan para Pemegang Saham pada prinsipnya bertanggung jawab secara terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perbuatan merugikan ini dapat diminta pertanggungjawabannya sampai dengan kekayaan pribadi atau secara tanggung renteng. Dalam buku ini dijelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan terbatas (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham/ RUPS). Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai merger perseroan terbatas dan aplikasinya di beberapa negara. salam RAS (RAIH ASA SUKSES)
Bentuk-bentuk merger tersebut lebih banyak mengarah kepada upaya untuk
menguasai pangsa pasar yang bertentangan dengan undang-undang anti
monopoli di Amerika Serikat, yakni Sherman Act dan Clayton Act. Bahkan, pada
1976, banyak perusahaan pengambil alih telah menjadi corporate raiders (
perusahaan pencaplok).10 Pada 197611, merger banyak dilakukan dalam
bidang industri jasa, seperti dalam bidang perbankan, keuangan, asuransi,
perkulakan, retail, ...
Dalam buku ini diketengahkan tinjauan umum hukum pidana mati, hukuman mati di Indonesia, pidana mati menurut hak asasi manusia dalam ICCPR dan UUD 1945 hasil amandemen. Dengan membaca buku ini diharapkan akan membuka wacana baru tentang hukuman mati, sehingga dapat mengambil manfaatnya. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Keperawatan, Hukum Pidana, Hukum, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.]
Dengan membaca buku ini diharapkan akan membuka wacana baru tentang hukuman mati, sehingga dapat mengambil manfaatnya. [Penerbit Deepublish, Deepublish, Keperawatan, Hukum Pidana, Hukum, Dr. Hj. Tina Asmarawati, S.H., M.H.]
Sistem Pendidikan di Indonesia mengamanatkan salah satunya pembangunan kepribadian pendidikan yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI 1945. Buku ini sebagai ikhtisar dalam memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menguraikan berbagai aspek dari sudut pandang nilai-nilai instrumental Pancasila, Kewarganegaraan, Negara Hukum, HAM, Pertahanan Negara dan Wawasan Nusantara. Penerbit Deepublish, Deepublish, Pendidikan Pancasila
Buku ini sebagai ikhtisar dalam memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menguraikan berbagai aspek dari sudut pandang nilai-nilai instrumental Pancasila, Kewarganegaraan, Negara Hukum, HAM, Pertahanan Negara dan Wawasan Nusantara.
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali, dan memantapkan peserta didik di jenjang pendidikan tinggi formal dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Baca dan pelajari selengkapnya dalam buku ini, dan jadilah warga negara yang baik :) |Penerbit Deepublish, Deepublish, Pendidikan Kewarganegaraanm Kewarganegaraan, Pendidikan |
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata ajar wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Hukum adalah sistemn yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalitas dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Dimana buku ini akan membahas beberapa tema bab, adapun dengan judul korupsi lebih berbahaya dibandingkan terorisme, penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, anak dan perlindungan terhadap anak, filsafat ilmu dan penindakan tegas terhadap perusak lingkungan hidup. [Penerbit Deepublish, Deepublish, H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.]
Dimana buku ini akan membahas beberapa tema bab, adapun dengan judul korupsi lebih berbahaya dibandingkan terorisme, penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, anak dan perlindungan terhadap anak, filsafat ilmu dan penindakan tegas ...
Jadi, tidak perlu khawatir, komunitas bisnis memang organisasi tetapi tidak
seperti organisasi dalam parlemen pemerintahan yang bersifat kaku dan melulu
seperti itu. Meningkatkan Gengsi dengan Bisnis Saya memiliki pengalaman yang
memotivasi sekaligus menggelikan. Pertama kali berada di sebuah pertemuan
komunitas bisnis di Yogyakarta (TBC/Tea Break Club), saya belum mengetahui
bahwa setiap orang yang hadir diwajibkan memperkenalkan diri dan
menceritakan ...
