Sebanyak 21 item atau buku ditemukan

Terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia

On terrorism as crimes against humanity from the perspectives of international law and human rights.

On terrorism as crimes against humanity from the perspectives of international law and human rights.

Tindak pidana informasi & transaksi elektronik

penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik : UU no. 11 tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

On electronic crimes according to the Indonesian law of the year 2008 concerning electronic informations and transactions.

On electronic crimes according to the Indonesian law of the year 2008 concerning electronic informations and transactions.

Hukum dan Cybercrime

Lilin itu diam, tapi cahayanya dapat menembus disela jendela dan pintu untuk memberi cahaya. Demikianlah hukum yang nampaknya diam dan selalu tertinggal jika dibandingkan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sebarannya begitu cepat dari kota besar sampai ke daerah pelosok dan dari satu negara melewati batas wilayah negara lain. Tentunya perkembangan teknologi ini akan memengaruhi etika dan sistem sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam buku ini akan diuraikan bagaimana peran hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana untuk merubah masyarakat (Law is a tool of social engineering) untuk memberikan bentuk dan aturan perubahan sosial masyarakat dalam mengatur dan mengelola teknologi informasi dengan berbagai bentuk aturan perundang-undangan sehingga penggunaan dan dampak dari perkembangan teknologi informasi ini dapat dipahami. Buku ini membahas : Bab 1 Pengertian Etika dan Siber Bab 2 Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komputer Bab 3 Aspek Hukum Pidana dalam Transaksi Elektronik Bab 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab 5 Kasus-Kasus Etika Profesi Bidang Teknologi Informasi dan Komputer Bab 6 Upaya Pihak Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Cybercrime Bab 7 Implikasi Dari Kebebasan Penggunaan Internet Bagi Masyarakat Indonesia Bab 8 Perbuatan Yang Dilarang dalam Uu Ite Bab 9 Korelasi Teori dan Praktik Mengenai Cybercrime

Buku ini membahas : Bab 1 Pengertian Etika dan Siber Bab 2 Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komputer Bab 3 Aspek Hukum Pidana dalam Transaksi Elektronik Bab 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab 5 ...

HUKUM SIBER

Perbandingan Indonesia dan Malaysia

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang komputer kini melanda hampir seluruh belahan dunia baik di negara maju maupun negara berkembang, yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dunia. Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah merubah paradigma dengan hadirnya cyber space yang merupakan imbas dari jaringan komputer global termasuk di dalam jaringan internet. Perkembangan teknologi di bidang informatika ini memunculkan suatu kejahatan yang sering disebut dengan kejahatan siber, yang berupa internet abuse, stalking, hacking, carding, penipuan, serta kasus pencemaran nama baik. Buku yang berjudul Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia) ini berisi 6 (enam) bab pembahasan yang di antaranya membahas mengenai Perbandingan Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia, serta Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Indonesia dan Malaysia.

Buku yang berjudul Hukum Siber (Perbandingan Indonesia dan Malaysia) ini berisi 6 (enam) bab pembahasan yang di antaranya membahas mengenai Perbandingan Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Siber di Indonesia dan ...

Kapita selekta hukum pidana

perkembangan dan isu-isu aktual dalam kejahatan finansial dan korupsi

On financial and corrupt practices crimes in Indonesia.

On financial and corrupt practices crimes in Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

& Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002

Government regulation on terrorism, in lieu of a law on terrorism; and its implementing regulation on the 2002 Bali bombing.

Government regulation on terrorism, in lieu of a law on terrorism; and its implementing regulation on the 2002 Bali bombing.