Sebanyak 31 item atau buku ditemukan

Perjanjian kerjasama (MoU) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia dengan BPKP, PPATK, Ombudsman Republik Indonesia, KPK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Memorandum of Understanding on developing whistleblowing system connection in Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pedoman bangunan unit pelaksana teknis pemasyarakatan LPKA, LPAS, dan BAPAS.

Penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

teknis substantif bidang tata usaha keuangan

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2015-2019

kami PASTI! : profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif

Strategic planning of Ministry of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia for the period of 2015-2019.

COVID-19, Problematik Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial. Volume 2

Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi COVID-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial. Volume 2

Peran Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendorong akuntabilitas dan integritas pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 29 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Regulation of the Indonesian Minister of Justice and Human Rights on organization and work procedures in Indonesian Ministry of Justice and Human Rights.

Pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Impact of reward and punishment to the government employee's performance within the Indonesian Ministry of Law and Human Rights.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015

Regulation of the Indonesian Minister of Justice and Human Rights on work plan in Indonesian Ministry of Justice and Human Rights for period of 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman pelayanan komunikasi masyarakat, rencana aksi nasional hak asasi manusia

Regulation of the Indonesian Minister of Law and Human Rights on community communication service guidelines for national action plans for human rights.