Lahirnya Kurikulum 2013 sebagai langkah lanjutan dari proses pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Keberadaan Kurikulum 2013 didasarkan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Dalam tataran konsep dan implementasinya, kurikulum dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi dan bahan pelajaran, metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran, serta alat evaluasi pembelajaran. Keberadaan kurikulum sangat terkait langsung dengan tujuan atau target yang diharapkan dalam pendidikan, seperti tujuan nasional jangka panjang yang termaktub dalam UU No. 20. Tahun 2003, tujuan institusional sekolah/madrasah, maupun tujuan pembelajaran yang menjadi target pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Terkait dengan tujuan tersebut dalam Kurikulum 2013, dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD). Ketiga komponen tujuan tersebut semua bermuara pada tuntutan pembelajaran yang dapat mengarahkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang selalu taat dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya (selanjutnya disebut sikap spiritual atau KI 1), bertanggung jawab sebagai warga negara yang mandiri dan demokratis (selanjutnya disebut sikap sosial atau KI 2), wawasan pengetahuan (selanjutnya disebut pengetahuan atau KI 3) dan skill (selanjutnya disebut keterampilan atau KI 4) yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain yang tak kalah penting dari kurikulum selanjutnya adalah proses penyampaian materi ajar dan evaluasi yang akan dilakukan seorang pendidik. Oleh karena itu, setiap terjadi perubahan kurikulum (termasuk Kurikulum 2013) berimplikasi pada perubahan SKL, Isi, Proses Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran.
Lahirnya Kurikulum 2013 sebagai langkah lanjutan dari proses pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.
Hukum perdata merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa hukum. Namun, diperlukan sebuah pengantar sebelum menyelami hukum perdata lebih dalam. Pengantar diperlukan untuk memahami konsep dasar dari kajian tersebut. Buku “Pengantar Hukum Perdata” yang ditulis oleh Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, dan Rezi ini memuat pembahasan yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum perdata. Penjelasannya disampaikan dengan gaya penulisan dan bahasa yang sangat mudah dipahami. Materi yang dipaparkan dalam buku setebal 176 halaman ini pun terbilang mutakhir dan disesuaikan dengan kurikulum terkini, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai rujukan bagi dosen dan mahasiswa hukum untuk menunjang pembelajaran mata kuliah hukum perdata maupun materi lainnya yang terkait. Dapat pula dijadikan sebagai tambahan referensi bagi yang sedang melakukan penelitian dengan topik seputar hukum perdata. Buku ini merupakan sumber yang mumpuni. Sinopsis Buku Buku ajar Pengantar Hukum Perdata ini disusun berdasarkan Silabus Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Hukum Perdata. Pembahasan buku ini mencakup 10 bab. Bab 1 Hakikat Hukum Perdata Bab 2 Sejarah Hukum Perdata Bab 3 Sistematika Hukum Perdata Bab 4 Perihal Orang Bab 5 Tentang Perkawinan Bab 6 Tentang Keluarga Bab 7 Tentang Benda Bab 8 Tentang Warts Bab 9 Tentang Perikatan Bab 10 Pembuktian dan Daluarsa.
Buku Ajar Pengantar Hukum Perdata ini disusun berdasarkan Silabus Mata Kuliah dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Hukum Perdata.
Rezim ekonomi dominan yang terus mengglobal mengalami kebuntuan menghadapi problem krisis sosial dan krisis ekologis. Pada saat yang sama, ekonomi syariah yang dianggap sebagai solusi alternatif dari tatanan ekonomi modern mengalami kebangkitan dalam beberapa dekade terakhir. Datangnya pandemi covid-19 benar-benar menguji ketahanan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Buku ini mengulas beberapa tema mutakhir dalam perkembangan ekonomi syariah, mulai dari kepemilikan tanah, perbankan syariah, zakat produktif, wakaf produktif, wakaf uang, pengembangan UMKM syariah, hingga ketahanan ekonomi syariah di masa pandemi. Ditulis oleh para akademisi dan praktisi hukum dan ekonomi syariah, buku ini patut dipelajari tidak hanya di kalangan akademik, tetapi juga siapa pun yang ingin memahami dan mempraktikkan ekonomi syariah.
Ditulis oleh para akademisi dan praktisi hukum dan ekonomi syariah, buku ini patut dipelajari tidak hanya di kalangan akademik, tetapi juga siapa pun yang ingin memahami dan mempraktikkan ekonomi syariah.
