Sebanyak 742 item atau buku ditemukan

Penemuan hukum nasional dan internasional

dalam rangka purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Discovery of national law and international law in Indonesian legal system; volume commemorating the retirement of Yudha Bhakti Ardhiwisastra, an Indonesian law professor in international law from Padjadjaran University.

Perjanjian kredit dapat dilakukan melalui lembaga perbankan ataupun bukan lembaga perbankan . ... jaminan oleh pemberi jaminan atau debitur bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan non bank .

Informasi peraturan perundang-undangan (SJDI-Hukum)

Includes the text of selected laws or regulations together with the court's clarification.

... adanya Transaksi Bursa yang dilaksanakan dengan cara mengurangi Efek dari rekening Efek yang satu dan menambahkan Efek dimaksud pada rekening Efek yang lain pada Kustodian , yang dalam hal ini dapat dilakukan secara elektronik .

Mimbar hukum

aktualisasi hukum Islam

Keh dan HAM ) PENDAHULUAN Teknologi informasi yang sangat pesat berkembang dewasa ini telah membawa banyak ... Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih ...

Bunga rampai hukum dagang

On business law and its implementation in Indonesia; collected articles.

... adalah kontrak dagang elektronik ( KDE ) , kontrak saiber , transaksi dagang elektronik , dan kontrak web2 ) . ... merupakan suatu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas ( paperless exchange of business ...

Penelitian tentang modernisasi pendidikan hukum sebagai sarana pembangunan sumber daya manusia

Legal education in Indonesia.

... para ahli hukum dituntut untuk memahami dan terampil menangani transaksi - transaksi bisnis Internasional . ... Dewasa ini telah berkembang sistem informatika yang menggunakan sarana elektronik dalam mengolah , menyimpan , dan ...

DINAMIKA HUKUM KONTRAK

Buku ini berjudul "Dinamika Hukum Kontrak", buku ini banyak mengupas problematika dinamika hukum kontrak di Indonesia.

Oleh karena itu, transaksi didunia maya tidak hanya diliputi oleh hukum bisnis (hukum perdata materiil) saja, ... Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ...

Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Hukum Bisnis dan Perdata

Mahasiswa dan Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan di terbitkannya Bunga Rampai ini, diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Hukum Bisnis dan Perdata.

Di dalam lingkungan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik, autentik tidak hanya mencakup data yang dibuat oleh atau sebelum pejabat yang berwenang, tetapi juga mencakup data bisnis atau diri yang dicantumkan olehnya.

Hukum Pajak di Indonesia

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan bidang hukum lain sebagai satu kesatuan dalam sistem tata hukum nasional dan dengan melalui pendekatan ilmu administrasi dan akuntasi. Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu admininistrasi perpajakan, ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu hukum lainnya merupakan keniscayaan, agar dalam penerapannya menjadi sederhana dan efektif. Penerapan ilmu administrasi, akuntansi, dan ilmu keuangan dilakukan untuk melakukan penelitian dan analisa terhadap keberadan objek pajak berikut potensinya. Sementara, penerapan ilmu hukum umum lainnya, tidak dilakukan secara serta merta ke dalam hukum pajak, melainkan dengan melakukan penyesuaian dan modifikasi dengan berbagai cara seperti dengan memberikan pengertian, batasan, perluasan, dan pengecualian tersendiri terkait dengan subjek, objek, dan akibat hukum pajak yang sekaligus menjadikan hal- hal tersebut sebagai kekhususan yang berlaku dalam ilmu hukum pajak. Kekhususan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dengan orientasi ilmu hukum pajak yaitu untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi budgeter dan reguler. Dalam konteks ini, ilmu hukum pajak mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum administrasi perpajakan dan ilmu hukum pajak itu sendiri. Aspek hukum administrasi perpajakan merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus beserta hubungan timbal balik keduanya terkait pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak (realisasi fungsi budgeter). Adapun aspek hukum pajak merupakan seperangkat hukum pajak materiel dan hukum pajak formil yang mengatur dan memberikan hak-hak hukum bagi wajib pajak maupun fiskus sehingga tercipta perlindungan hukum dan keadilan di bidang perpajakan (fungsi reguler). Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga ...

Dasar-Dasar Hukum Pajak

Dasar-Dasar Hukum Pajak ini sangat berguna bagi praktisi birokrasi Pemerintah daerah, mahasiswa, pengusaha, maupun semua wajib pajak yang membutuhkan informasi seputar pajak. Serta pelajar, mahasiswa, serta dosen yang sedang belajar dan mengkaji tentang perpajakan. Format dalam penulisan buku ini mengurai secara runut dan menyeluruh dari sejarah perpajakan, tujuan dan maksud dari hokum pajak, serta penjelasan masalah perpajakan dari soal perencanaan, pelaporan, penyusunan laporan pajak sampai kepada cara ketika wajib pajak menghadapi permasalahan pajak dengan pendekatan hukum legal formal. Buku Dasar-Dasar Hukum Pajak ini juga mengkaji, sejauh mana peran pajak negara, pajak daerah serta kenapa pemerintah menggulirkan kebijakan reformasi pajak terutama di dalam memasuki era globalisasi. Apa pengaruh dan dampak terhadapnya. Disaat era borderless world, pajak memberi peran yang luas kepada negara untuk memperkuat kekuatan ekonomi negara.

Dasar-Dasar Hukum Pajak ini sangat berguna bagi praktisi birokrasi Pemerintah daerah, mahasiswa, pengusaha, maupun semua wajib pajak yang membutuhkan informasi seputar pajak.