Sebanyak 632 item atau buku ditemukan

Alpha-Gamma-Spektroskopie. Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene

Praktikumsbericht / -arbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich Physik - Angewandte Physik, Note: 1,7, Universität Bayreuth (Physikalisches Institut), Veranstaltung: Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, Sprache: Deutsch, Abstract: Radioaktivität ist allgegenwärtig. Auch ohne künstliche Quelle (wie diesem Versuch), enthalten zahlreiche Stoffe radioaktive Nuklide. Diese Radioaktivität führt zu immerhin 9000 Zerfällen im menschlichen Körper pro Sekunde, sprich 9 Kilobecquerel.1 Es treten verschiedene Arten von Radioaktivität auf. Während bei Betastrahlung die Energieniveaus kontinuierlich sind, werden bei diesem Versuch die diskreten Energiespektren von Alpha- und Gammastrahlung verwendet. Die Anwendung von Radioaktivität beispielsweise in der Szintigrafie, bietet die Möglichkeit der Darstellung von bestimmten Geweben. Hierzu wird beispielsweise ein radioaktives Isotop des Elements Jod verabreicht. Diese Substanz reichert sich in einigen Regionen an und kann dort durch spezielle Instrumente sichtbar gemacht werden. Doch Radioaktivität birgt auch Gefahren, wie beispielsweise Zellschäden. Deshalb wurde auch eine Strahlenschutzeinführung erforderlich. Wir führen bei diesem Versuch diverse Messungen mit Alphastrahlern und Gammastrahlern durch, beispielsweise für die Abschirmung.

Radioaktive Zerfälle unterliegen der Poisson-Statistik, sofern die Messzeit
wesentlich kürzer ist als die Halbwertszeit. In diesem Fall gilt λ tz⋅=P, wobei λ
der entsprechende Parameter der Poissonverteilung ist. Damit lässt sich die ...

Bodenkundliches Praktikum

Wenn wir als Lehrer unseren Studierenden die Fahigkeit bei­ bringen konnen, exakt zu beobachten und ferner erreichen, daB sich unsere SchUler diese Beobachtungen zu erklaren versuchen oder gar erklaren konnen, dann ist alles erreicht, was ein person­ licher Unterricht bezwecken kann. Es kommt beim Studium keineswegs darauf an, daB man ein gewisses prasentes Wissen sich aus Buchern oder aus V orlesungen einpfropft, was doch nach gliicklich bestandenem Examen meist bald wieder vergessen wird, und was man spater sehr leicht aus Buchern wieder zu entnehmen vermag; sondern es kommt alles darauf an, das Denk­ vermogen in die richtigen Bahnen zu lenken und zu scharfen. Das ist das, was auch heute der Land- und der Forstwirt mehr als alles andere fiir seine eigene praktische Tatigkeit notig hat. Wir Dozenten erreichen das nicht so sehr durch die V or­ lesungen, die doch mehr oder weniger nur Anregungen geben konnen, welche das Studium der einschlagigen Literatur nicht in so hohem MaBe zu bieten vermag, als vielmehr durch prak­ tische tJbungen, in denen das in den Vorlesungen Gebotene dem Verstandnis des SchUlers in ganz anderer Weise nahegebracht werden kann. Frage und Gegenfrage tragen bier zur weiteren Klarheit wesentlich bei. Ais ein Beispiel derartiger praktischer tJbungen mochte ich das vorliegende bodenkundliche Praktikum angesehen haben, welches bier oder da anregend zum eigenen Arbeiten und zum N achdenken iiber bodenkundliche Fragen wirken mochte.

IV , 234 Seiten . 1926 , RM 15 .Handbuch der Forstpolitik mit besonderer
Berücksichtigung der Gesetzgebung und Statistik . Von Dr . Max Endres , 0 . ö .
Professor an der Universität München . Zweite , neubearbeitete Auflage . XIV ,
906 Seiten ...

Omnibus Regulations Penganggaran, Akuntansi, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pokok Pikir Peraturan Pemerintah

Beberapa kritik atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang “luas otonomnya” sering kali diplesetkan dengan berbagai jargon semisal “sekali merdeka; merdeka sekali” ataupun “pusatnya daerah vs daerahnya pusat”. Hal ini menunjukkan betapa pemberlakuan kebijakan otonomi daerah yang pada awalya luas perlu dikoreksi. Dengan semangat untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukanlah perubahan dan penyempurnaan terhadap UU 22/1999 dan UU 25 tahun 1999. Perubahan atas kedua UU tersebut juga diselaraskan dengan kebijakan paket keuangan negara sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD. Sebagai negara yang menganut rezim civil law, segala aktivitas penyelenggaraan bernegara di Republik Indonesia didasarkan kepada peraturan yang berlaku. Dalam buku ini akan diketengahkan beberapa peraturan perundang-undangan pada tingkat undang undang dan peraturan pemerintah yang harus dijadikan rujukan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD. Lebih spesifik lagi, buku ini akan mengingatkan landasan pikir atas undang-undang dan peraturan pemerintah terkait yang terkadang dilupakan atau terlupakan. Oleh karena itu, melalui buku ini penulis mencoba mengkodifikasi beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Beberapa kritik atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang “luas otonomnya” sering kali diplesetkan dengan berbagai jargon semisal “sekali merdeka; merdeka sekali” ataupun “pusatnya daerah vs daerahnya pusat”.

Handbook of Public Budgeting

The Handbook is organized around two major themes: the budget process and budgeting fundamentals. Each chapter is a bibliographical treatise providing an in-depth overview of a major subfield of the disciple. The first section of the volume, on the budget process, presents background theories, histo

The Handbook is organized around two major themes: the budget process and budgeting fundamentals. Each chapter is a bibliographical treatise providing an in-depth overview of a major subfield of the disciple.

Government Budgeting and Expenditure Management

Principles and International Practice

The government budget should be the financial mirror of society's choices. Yet most people view budgeting as the epitome of eye-glazing subjects, rarely explained in a way that is understandable to the non-specialist and too often presented without adequate consideration of a country’s governance and institutional capacity. Government Budgeting and Expenditure Management fills a gap in the literature to redress these failings and does so in comparative international perspective. This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, for military/security expenditures, and in countries with large extractive revenues. Distilling the lessons of budgeting reform in countries at different levels of income and administrative capacity, each chapter gradually progresses from the basic principles to the more technical aspects and then on to implementation issues, using concrete examples and illustrations from around the globe. Government Budgeting and Expenditure Management is ideally suited as the primary text for advanced undergraduate or graduate courses in government budgeting or public financial management, or as a supplementary text for courses in public finance, public economics, economic development, public administration or comparative politics. With its attention to practical implementation aspects, the book will also be of direct interest to practitioners, policy-makers, and government employee training organizations.

This book provides a comprehensive but pithy and easy-to-understand treatment of public financial management, taking into account a variety of special issues including budgeting in post-conflict situations, at subnational government levels, ...

PROSIDING SEMINAR NASIONAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE “MENYIKAPI PEMILU BERKEADABAN: WUJUDKAN DEMOKRASI YANG “MELEBBI WAREKKADANNA, MAKKEADAN AMPENA” (SOPAN DALAM BERTUTUR SANTUN DALAM BERPERILAKU)

Dalam rangka mewujudkan visi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare yaitu Pengemban Kajian Islam dan Akulturasi Budaya Berbasis Teknologi Informasi, maka seminar nasional mengangkat tema “MENYIKAPI PEMILU BERKEADABAN: WUJUDKAN DEMOKRASI YANG “MELEBBI WAREKKADANNA, MAKKEADAN AMPENA” (SOPAN DALAM BERTUTUR SANTUN DALAM BERPERILAKU). Tema ini sejalan dengan visi lembaga dan momentum pemilihan umum yang akan segera berlangsung. Seminar ini merupakan wadah publikasi hasil riset para ilmuwan dan professional baik lingkup pemerintah maupun non pemerintah untul saling bertukar gagasan guna menjawab tantangan pembangunan dewasa ini. Seminar nasional ini merupakan agenda tahunan dari IAIN Parepare. Hal ini menjadi penting bagi lembaga pendidikan sebagai usaha mempertegas keberadaannya dalam mendorong masyarakat yang kontributif pada setiap isu pembangunan khususnya lingkup Ajattappareng. Setiap tahunnya panitia pelaksana seminar nasional mengangkat isu yang berbeda. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara, panitia pelaksana, dan peserta atas kontribusi positifnya pada seminar nasional ini. Kami berharap semua yang terlibat di dalamnya mendapatkan banyak manfaatn dalam seminar ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pembicara, panitia pelaksana, dan peserta atas kontribusi positifnya pada seminar nasional ini. Kami berharap semua yang terlibat di dalamnya mendapatkan banyak manfaatn dalam seminar ini.

PROSIDING SEMINAR NASIONAL “Membangun Generasi Emas 2045 yang Berkarakter dan Melek IT” dan Pelatihan “Berpikir Suprarasional”

Impian besar melahirkan Generasi Emas Indonesia di tahun 2045, tentunya tidak akan pernah bisa terwujud andaikata generasi masa kini masih saja berdiam diri, tak memperbaiki kinerja, tidak pula meningkatkan kualitas pribadi. Terlebih lagi, sekarang semakin tampak pula krisis karakter yang melanda bangsa ini, di samping jauhnya ketertinggalan di bidang IT. Oleh karena itu, hadirnya kegiatan seminar dan pelatihan nasional ini diharapkan menjadi salah satu langkah besar dalam menyiapkan generasi masa kini untuk lebih menghayati dan memahami perannya dalam membangun generasi masa depan yang kokoh karakternya dan mumpuni kemampuannya di bidang IT.

Berikut tahapan yang dilakukan dalam metode RAD: Tim 3 Tim 2 Pemodelan Bisnis Pemodelan Bisnis Pemodelan Bisnis Pemodelan Proses Tim 1 Pemodelan Data Pemodelan Data Pemodelan Proses Pemodelan Proses Pembuatan Aplikasi Pemodelan Data ...

Buku Ajar Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Buku ini merupakan salah satu luaran dari Kegiatan Program Kemitraan Kepada Masyarakat yakni PKM pada guru SMA mathla’ul Anwar Batujaya dan buku ajar ini juga dibuat berdasarkan pengalaman Penulis sebagai guru Sekolah Menengah Atas. Buku ajar ini diperuntukkan bagi siswa/siswi SMA/MA Kelas X.

Buku ini merupakan salah satu luaran dari Kegiatan Program Kemitraan Kepada Masyarakat yakni PKM pada guru SMA mathla’ul Anwar Batujaya dan buku ajar ini juga dibuat berdasarkan pengalaman Penulis sebagai guru Sekolah Menengah Atas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penyusunan buku ini disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dan inti pendidikan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pokok-pokok materi tersajikan secara sistematis, meliputi: Pengantar Pendidikan Pancasila dan Kewaganegaraan Pancasila sebagai Sistem Filsafat Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Identitas Nasional dan Multikulturalisme Negara dan Konstitusi Peraturan Perundang-undangan Demokrasi Indonesia Negara Hukum, Rule of Law, dan HAM Hak dan Kewajiban Warga Negara Geopolitik Indonesia dan Wawasan Nusantara Geostrategi Indonesia dan Ketahananan Nasional Otonomi Daerah Korupsi di Indonesia Praksis Good dan Clean Governance Materi buku ini tersajikan sesuai landasan hukum yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui bahasa penyampaian yang lugas, ilmiah dan sistematis menjadikan buku ini mudah untuk dipahami. Buku ini sangat tepat digunakan rujukan oleh semua pihak baik guru, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka ...