Sebanyak 18 item atau buku ditemukan

Perkembangan hukum perdata dalam dimensi sejarah dan politik hukum di Indonesia

Historical and political aspects of Indonesian civil law and its progress.

Historical and political aspects of Indonesian civil law and its progress.

Politik Hukum

perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah

Buku ini tersaji berasal dari refleksi pemikiran penulis yang pernah disampaikan dalam beberapa pertemuan ilmiah dan yang telah diterbitkan oleh majalah hukum seperti Varia Peradilan Mahhamah Agung dan jurnal ilmiah seperti Jurnal Yuvidis yang diterbitkan Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Jakarta. Sehingga kemungkinan terjadi lompatan-lompatan pemikiran yang merespons peristiwa hukum konkret, namun demikian tetap dirangkaikan dalam alur pemikiran ilmu hukum. Kajian diawali dengan pembahasan tentang konstelasi politik hukum nasional yang merespons perubahan masyarakat sekaligus menyoroti persoalan-persoalan pembaruan dan transformasi hukum Islam sebagai salah satu unsur dari sistem hukum ke dalam hukum nasional.Ê Politik hukum sebagai suatu arah kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara dalam menetapkan hukum mana yang perlu ditetapkan, diganti atau diatur, maka khsusus kajian tentang hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum penulis memulai pembahasan ini dari sejarah pembaruan dan perkembangan hukum perdata Islam sampai dengan pertumbuhan hukum ekonomi Islam dan juga pidana Islam seperti termuat di dalam Qanun Jinayat yang berlaku di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan tentu tetap berada di dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tema-tema yang dipilih dalam buku ini membahas seputar masalah pembentukan hukum nasional yang dikaitkan dengan sejarah pembaruan dan perkembangan hukum Islam dan politik hukum yang mengakomodasi hukum Islam dalam perubahan dan pembentukan peraturan hukum serta kelembagaannya. Juga menjelaskan tentang peranan politi hukum dalam membentuk perundang-undangan yang bersifat nasional dalam bidang hukum perdata Islam dan hukum pidana Islam serta ekonomi syariah. Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi mahasiswa, para praktisi hukum, dosen, dan masyarakat pada umumnya karena memberikan gambaran yang utuh tentang Politik Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam.Ê *** ...

Politik hukum keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

tinjauan berdasarkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi

On legal aspects of women's representation in Indonesian people's representative council.

Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia

Legal aspects on land acquisition for public services in Indonesia.

Legal aspects on land acquisition for public services in Indonesia.

Politik hukum Islam di Indonesia

kajian posisi hukum Islam dalam politik hukum pemerintahan Orde Baru dan era reformasi

Position of Islamic law in Indonesian politics during the New Order era and impact of sociopolitical motives on its continuity and change.

dalam transaksi - transaksi atau perjanjian - perjanjian bidang perbankan syariah lembaga BAMUI dapat menjadi salah satu ... .445 Di tengah gencarnya pembicaraan dan persiapan pendirian Bank Muamalat Indonesia , Undang - undang No.

Politik hukum pidana pasca reformasi

implementasi hukum pidana sebagai instrumen dalam mewujudkan tujuan negara

Criminal law development and implementation after Indonesian reform.

... namun telah menggunakan sarana perbankan dengan teknologi yang tinggi dan tidak hanya dilakukan dalam lingkup ... oleh pemerintah Indonesia adalah kualitas sumber daya manusia pada lembaga keuangan bank dan non - bank terutama dalam ...

Politik hukum kontemporer : Covid dan normal baru hukum

Politik hukum memang tidak terlepas dari dua komponen utama, yakni ius constitutum dan ius constituendum. Buku ini diberi judul Politik Hukum Kontemporer karena membahas kondisi kebijakan hukum secara kekinian, utamanya pasca terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh elemen untuk memulai normal baru, misalnya penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan maupun normal baru lainnya. Normal baru tersebut tentu akan diikuti oleh normal baru di bidang hukum, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound bahwa law as a tool of social engineering. Perubahan kebijakan hukum yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 tidak saja berdampak sementara waktu, tetapi normal baru yang dilahirkan akan dirasakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Normal baru dan politik hukum merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan sehingga dalam setiap normal baru selalu terdapat analisis dan evaluasi kebijakan hukum dalam perspektif politik hukum. Buku ini berisi kumpulan analisis politik hukum secara tematik yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta aspek terkait lainnya. Buku ini dibagi dalam tiga bagian besar, yakni kebijakan terkait pandemi Covid-19 yang melahirkan normal baru. Selanjutnya kebijakan hukum terkait normal baru dibahas di dalam bagian kedua dan diikuti dengan bagian ketiga yang membahas tentang dampak perekonomian yang mengikuti normal baru sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Selain diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai referensi kuliah di tingkat sarjana, magister, hingga doktor utamanya bagi referensi mata kuliah politik hukum, kebijakan hukum, pembangunan hukum, maupun mata kuliah terkait lainnya. Buku ini diharapkan juga dapat dipergunakan bagi akademisi, peneliti, praktisi, maupun pemerintah sebagai pengambil kebijakan normal baru.

Politik hukum memang tidak terlepas dari dua komponen utama, yakni ius constitutum dan ius constituendum.

Politik hukum pembentukan undang-undang

analisis terhadap beberapa undang-undang tahun 2004-2009

Politics of law in Indonesia based on legal-political analysis of some Indonesian laws, 2004-2009.

Prinsip syariah meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi termasuk pada lembaga keuangan bukan bank , seperti ... Salah satu contohnya adalah perbankan , lembaga ini dapat menjauhkan masyarakat muslim pada jeratan riba dan tahan ...

Politik hukum pembentukan undang-undang

analisis terhadap beberapa undang-undang tahun 2004-2009

Politics of law in Indonesia based on legal-political analysis of some Indonesian laws, 2004-2009.

tan teknologi informasi juga telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global sehingga ... Indonesia membentuk suatu pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional .

Politik Hukum Internasional: Pengenalan Awal tentang Politik Hukum International

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Pengenalan Awal tentang Politik Hukum International", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum dan politik yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Buku digital ini berjudul "Politik Hukum Internasional: Pengenalan Awal tentang Politik Hukum International", merupakan buku yang berisi tentang "Politik dan Hukum International" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan ...