Melihat apa yang dilakukan oleh Malaysia sebagaimana yang dikemukakan di atas , maka bukan hanya bank - bank Syariah dan bank - bank Konvensional saja yang dapat menawarkan jasa Perbankan Syariah , tetapi juga lembaga pembiayaan non ...
Bank syariah b . Lembaga keuangan mikro syariah c . ... kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara dan perselisihan di perbankan syari'ah merupakan tahapan baru yang mendukung pemurnian implementasi ekonomi syari'ah .
Dalam membicarakan hukum Islam dalam tata hukum nasional Pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di negara Republik Indonesia berlaku beberapa system hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Sistem hukum itu adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (fukaha) dan ahli serta praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun nonbank.43 Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi ...
... Sengketa Perbankan A. Syari'ah Pra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syari'ah yang terjadi di Lembaga keuangan Syari'ah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Syari'ah baik Bank maupun non Bank, ...
Buku ini adalah serangkaian narasi yang memberdah eksistensi, relevansi dan tantangan hukum Ilslam pasca reformasi di berbagai bidang : agraria, mata uang kripto, perkawinan beda agama, perbankan, privatisasi BUMN dan lain lain. Ditulis oleh para akademisi dan aktivis yang kompeten di bidangnya dan disajikan dengan tutur bahasa yang mudah dipahami. Buku ini patut dibaca oleh siapapun yang ingin memahami perkembangan hukum Islam pasca reformasi, baik terkait dengan perkembangan legislasi pasca reformsi maupun perkembangan ekonomi politik dunia abad 21.
Buku ini adalah serangkaian narasi yang memberdah eksistensi, relevansi dan tantangan hukum Ilslam pasca reformasi di berbagai bidang : agraria, mata uang kripto, perkawinan beda agama, perbankan, privatisasi BUMN dan lain lain.
Perkembangan dunia bisnis di Indonesia menghendaki suatu perjanjian (kontrak) tertulis. Hal ini bukan hanya karena perjanjian (kontrak) sebagai dasar hukum lahirnya hubungan hukum di antara para pihak, melainkan sebagai dasar pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa, mengingat dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam proses pembuktian di persidangan alat bukti tertulis menempati posisi pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan “Alat pembuktian meliputi 1. Bukti tertulis; Bukti saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan; 5. Sumpah. Berdasarkan hal tersebut, Hukum kontrak dan Teknik perancangan kontrak sudah seharusnya menjadi salah satu keahlian wajib yang harus dimiliki setiap lulusan sarjana hukum dan sarjana syariah. Dengan terbitnya buku “Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak (Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam)” penulis berharap dapat berbagi wawasan dan memberikan gambaran bagi para pembaca untuk lebih memahami tentang pengertian hukum kontrak, subjek dan objek hukum kontrak, syarat sahnya kontrak, pelaksanaan kontrak, hapus dan berakhirnya kontrak, dan bagaimana teknik dalam merancang kontrak yang baik dan benar. Buku ini tidak hanya membahas tentang hukum kontrak dalam hukum perdata, melainkan juga disertai bagaimana hukum kontrak dalam hukum Islam.
Ideologi (dalam bahasa Arab: al-īdiyūlūjiyah) yang dianut oleh suatu negara akan erat kaitannya dengan tujuan (visi-misi) yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Bidang hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan negara adalah politik hukum. politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Jika dilihat dari pengertian politik hukum di atas, maka politik hukum Islam adalah legal policy atau arah hukum Islam yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya bisa berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.
Komisi XI DPR RI adalah Komisi yang membidangi: Departemen Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Menteri Negara BUMN, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, Badan Pengawas Pembangunan dan ...
Hukum adalah salah satu elemen ajaran yang penting dalam agama Islam. Dalam istilah agama ini hukum disebut syariah atau fikih. Tetapi kedua kata itu tidak memiliki pengertian yang sama dengan kita menyebut dan mengenal “hukum dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengertian hukum yang kita kenal sehari-hari dan lebih khusus dalam ilmu hukum merujuk kepada sekumpulan norma yang disebut norma hukum. Di antara ciri norma hukum itu adalah bahwa ia ditegakkan dengan dukungan kekuasaan dan karenanya bersifat memaksa. Sementara pengertian hukum yang terkandung dalam syariah atau fikih selain mencakup norma hukum juga mencakup norma agama, norma susila dan norma sosial yang diajarkan agama Islam. Jadi pengertian hukum yang terkandung dalam syariah atau fikih jauh lebih luas dan lebih cair dari pengertian hukum yang kita kenal dalam keseharian kita. Tentu masih banyak perbedaan yang lain. Terbitnya buku ini tentu saja sangat membantu bagi pembaca yang ingin mengkaji hukum Islam kontemporer lebih dalam sebagai bacaan yang menarik dan memberikan gambaran jelas.
Sebagian besar fatwa ini menjadi hukum yang berlaku bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah dan menjadi landasan ... Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada pasal 1 angka 7 dan pasal 3, ditegaskan bahwa bank syariah adalah bank yang ...
Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran yang dimiliki penulis, akhirnya buku yang berjudul “PEMBIAYAAN SYARIAH: Prespektif Hukum Islam & Hukum Positif” ini dapat terselesaikan sesuai dengan baik. Namun demikian penulis menyadari bahwa materi buku ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran sangatlah diharapkan demi semakin baiknya kualitas penulisan buku ini. Terselesaikannya buku ini tidak lepas dari bantuan serta kerja sama banyak pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Allah SWT. yang telah memberikan ridho, kemudahan serta bimbingan sehingga tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan baik. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung tim penulis. Akhir kata, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah memberi balasan sebaik-baiknya. Amin.
Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan kekuatan-Nya sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran yang dimiliki penulis, akhirnya buku yang berjudul “PEMBIAYAAN SYARIAH: Prespektif Hukum Islam & ...
