Sebanyak 70 item atau buku ditemukan

KONSEP DASAR BISNIS INTERNASIONAL

Bisnis internasional merupakan fenomena yang semakin merajalela di era globalisasi, yang ditandai oleh integrasi ekonomi, teknologi, dan budaya antara negara negara di seluruh dunia. Konsep dasar bisnis internasional melibatkan berbagai aspek, strategi, dan dinamika yang memengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar global.

... internasional memerlukan pemahaman mendalam tentang pasar global, kepekaan budaya, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Perusahaan yang menerapkan strategi ini dengan bijak dapat memperluas ...

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR

Manusia dianugerahi Tuhan atas kemampuan intelektual yang dapat menghasilkan cipta, rasa dan karsa. Kemampuan ini merupakan suatu kekayaan hasil pemikiran manusia yang digunakan untuk menciptakan suatu karya yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Sedangkan karya yang dihasilkan dapat berupa karya ilmiah, sastra maupun seni. Dalam penggunaan secara komersil tentunya hasil kekayaan intelektual ini memerlukan suatu perlindungan hukum dimana pencipta dapat memiliki kekuasaan atas hak moral, social dan ekonomi dalam perolehan manfaat karya tersebut. Pemberian hak yang diberikan kepada pencipta dalam jangka waktu tertentu ini disebut juga dengan HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas kekayaan intelektual ini berbeda-beda pada setiap Negara tergantung pada aspek hukum yang berlaku di Negara tersebut. Dengan menjadi anggota WIPO dan WTO, Indonesia telah menetapkan peraturan dengan standar yang tinggi dan mekanisme yang ketat mengenai perlindungan kekayaan intelektual, diantaranya terhadap Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desan Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman. Sistem HaKI ini tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologi, namun juga memiliki kaitan terhadap bisnis. Selain masalah bisnis, saat ini kekompleksan persoalan HaKI telah merambah pada masalah politik. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.

Manusia dianugerahi Tuhan atas kemampuan intelektual yang dapat menghasilkan cipta, rasa dan karsa.

KULIAH ADAB

Buku ini merupakan kumpulan materi dalam program Kuliah Adab yang diselenggarakan satu pekan sekali oleh Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan (PAI UAD). Dalam satu kesempatan, salah seorang mahasiswa bertanya saat menghadiri Kuliah Adab bertanya: “Kenapa kita tidak mengkaji pemikiran-pemikiran Islam kontemporer saja daripada materi adab yang terlalu sederhana untuk diajarkan kepada mahasiswa?” Pertanyaan semacam ini mungkin dapat dimaklumi, mengingat karakter mahasiswa umumnya lebih suka pada kajian-kajian yang “menantang”, seperti pemikiran Islam kontemporer. Meskipun demikian, para mahasiswa agaknya lupa bahwa banyak pemikir muslim yang tidak hanya memiliki keluasan ilmu, tetapi juga pribadi (adab) yang mulia. Sosok K. H. Ahmad Dahlan, sebagaimana digambarkan oleh Solichin Salam (1963) misalnya, merupakan tokoh yang memiliki kapasitas intelektual di atas rata-rata ulama pada umumnya, dan memiliki pribadi (adab) mulia. Dengan dua kata kunci: adab dan ilmu, K. H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, sehingga jerih payahnya dapat dirasakan sampai sekarang ini. Pribadi K. H. Ahmad Dahlan adalah sosok yang sangat menjaga adab kepada Allah dan Rasul-Nya, adab kepada sesama, adab kepada ilmu, dan adab kepada lingkungannya.

Buku ini merupakan kumpulan materi dalam program Kuliah Adab yang diselenggarakan satu pekan sekali oleh Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan (PAI UAD).

Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan - PPh Pasal 21/26

Penyusunan buku Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21/26 bertujuan mempermudah mahasiswa untuk mengaplikasikan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26. Dalam buku ini, soal-soal yang disajikan berupa studi kasus yang komprehensif (latihan soal beberapa transaksi pembayaran sampai dengan pengisian SPT) dan mencakup kasus-kasus yang mendekati praktik-praktik di lapangan. Mahasiswa juga dapat mengerjakan soal secara parsial dalam studi kasus-studi kasus yang ada dalam buku ini. Buku praktikum ini juga menjelaskan secara singkat ketentuanketentuan peraturan perpajakan terkait penghitungan PPh Pasal 21/26, antara lain ketentuan Tarif PPh, batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), biaya jabatan, biaya pensiun, dan pedoman atau tata cara penghitungan PPh Pasal 21/26. Harapannya mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat memperoleh acuan ketentuan penghitungan PPh Pasal 21/26 pada saat mengerjakan studi kasus.

Penyusunan buku Praktikum PPh Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 21/26 bertujuan mempermudah mahasiswa untuk mengaplikasikan peraturan-peraturan perpajakan dalam penghitungan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26.

Hukum Tata Negara Suatu Pengantar

Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum. Akan tetapi tuntutan tersebut tidaklah mudah terpenuhi, penyebabnya ialah keterbatasan daya beli dan ketersediaan literature itu sendiri. Dalam mata kuliah hukum tata negara khususnya, sesungguhnya telah banyak literature yang terbit akan tetapi dengan mempertimbangkan materi perkuliahan yang akan disampaikan sekaligus memudahkan mahasisiswa mendalami pokok-pokok materi yang tersebar dalam berbagai literature itu, penulis terdorong untuk menyusun buku ini sebagai himpunan materi minimal yang bersumber dari berbagai literature yang telah ada sebelumnya. Menyadari betapa luasnya ruang lingkup materi hukum tata negara, penulis menyusun buku ini dalam dua jilid. Pada jilid satu ini yang terdiri dari lima bab akan mengetangahkan uraian tentang pendahuluan, asas-asas hukum tata negara, sumber-sumber hukum tata negara, bentuk negara dan sistem pemerintahan serta hak asasi manusia. Sementara pada jilid kedua direncanakan menguraikan antara lain: konstitusi, kelembagaan negara, pemilihan umum, partai politik, otonomi daerah.

Dalam konteks pengembangan dimaksud para pengajar setiap mata kuliah harus menggunakan berbagai literature yang sejalan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi hukum.

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM: Eksistensi, Relevansi, dan Tantangannya di Indonesia Pasca Reformasi

Buku ini adalah serangkaian narasi yang memberdah eksistensi, relevansi dan tantangan hukum Ilslam pasca reformasi di berbagai bidang : agraria, mata uang kripto, perkawinan beda agama, perbankan, privatisasi BUMN dan lain lain. Ditulis oleh para akademisi dan aktivis yang kompeten di bidangnya dan disajikan dengan tutur bahasa yang mudah dipahami. Buku ini patut dibaca oleh siapapun yang ingin memahami perkembangan hukum Islam pasca reformasi, baik terkait dengan perkembangan legislasi pasca reformsi maupun perkembangan ekonomi politik dunia abad 21.

Buku ini adalah serangkaian narasi yang memberdah eksistensi, relevansi dan tantangan hukum Ilslam pasca reformasi di berbagai bidang : agraria, mata uang kripto, perkawinan beda agama, perbankan, privatisasi BUMN dan lain lain.

Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan

Buku ajar disusun serta disesuikan dengan kebutuhan mahasiswa guna mempermudah para mahasiswa dalam belajar serta memberikan gambaran secara sederhana dari keilmuan yang komplek mengenai mata kuliah Pengelolaan Pendidikan ini. Dengan demikian buku ajar ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses pembelajaran yang berlangsung dikelas, selain itu dapat mengoptimalkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang diajarkan serta dijadikan sebagai acuan belajar dalam meningkatkan aktivitas dan kemampuan belajar mahasiswa.

Untuk menentukan tujuan maupun fungsi dari pemasaran Pendidikan, tentunya tidak akan dapat terlepas dari pengertian yang telah disampaikan di atas. Adapun beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan, yaitu: a.

Transformasi sosial masyarakat kelas menengah dan upaya pengelolaan pendidikan politik bagi masyarakat bawah

studi kasus kelompok Ornop di Pekanbaru, Riau dan Padang, Sumatera Barat

Role of non-governmental organizations in social transformation of middle class society and political education for lower working class society; case studies in Pekanbaru and Padang.

Role of non-governmental organizations in social transformation of middle class society and political education for lower working class society; case studies in Pekanbaru and Padang.

Dimensi HUKUM MEDIA MASSA

Buku ini terdiri dari delapan bab yang membahas mengenai: Hukum dalam Berbagai Dimensi, Dimensi Hukum Media Massa, Dimensi Hukum Kemerdekaan Pers, Dimensi Hukum Perspektif Penyiaran, Dimensi Hukum Perspektif Periklanan, Dimensi Hukum Hak Cipta, Dimensi Hukum Cyber dan Dimensi Hukum Kode Etik Kehumasan.

Internet sebagai sarana informasi memiliki asas dan tujuan dalam pemanfaatannya sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 UUITE asasnya yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian ...

Mama's Bank Account

How a Norwegian mama gradually Americanizes her family with the aid of her wit and understanding

The charming adventures of the Mama of an immigrant Norwegian family living in San Francisco. This bestselling book inspired the play, motion picture, and television series I Remember Mama.