Sebanyak 128 item atau buku ditemukan

Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada upaya sinkronisasi dan efektivitas penegakannya. Bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang-tindih kewenangan yang dapat berujung pada konflik antar-sesama penegak hukum. Buku ini terdiri atas empat bab: Bab 1 tentang pendahuluan, berisi sejarah perkembangan Hukum Pidana Khusus dan politik hukum pidana. Bab 2 tentang pengertian dan karakteristik Hukum Pidana Khusus, berisi pengertian hukum pidana, sifat dan pembagian hukum pidana, pengertian Hukum Pidana Khusus, dan karakteristik Hukum Pidana Khusus. Bab 3 tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab 4 tentang ruang lingkup Hukum Pidana Khusus, yang terdiri atas uraian terhadap 31 (tiga puluh satu) perumusan tindak pidana (delik) dalam UU yang tersebar di luar KUHP. Perumusan tindak pidana tersebut, yakni: (1) Tindak pidana dalam UU Korupsi; (2) Tindak pidana dalam UU Pencucian Uang; (3) Tindak pidana dalam UU Terorisme; (4) Tindak pidana dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia; (5) Tindak pidana dalam UU Narkotika; (6) Tindak pidana dalam UU Psikotropika; (7) Tindak pidana dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (8) Tindak pidana dalam UU Lingkungan Hidup; (9) Tindak pidana dalam UU Perikanan; (10) Tindak pidana dalam UU Kehutanan; (11) Tindak pidana dalam UU Penataan Ruang; (12) Tindak pidana dalam UU Keimigrasian; (13) Tindak pidana dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (14) Tindak pidana dalam UU Kesehatan; (15) Tindak pidana dalam UU Praktik Kedokteran; (16) Tindak pidana dalam UU Sistem Pendidikan Nasional; (17) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; (18) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (19) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak; (20) Tindak pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (21) Tindak pidana dalam UU Pornografi; (22) Tindak pidana dalam UU Kepabeanan; (23) Tindak pidana dalam UU Cukai; (24) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Konsumen; (25) Tindak pidana dalam UU Pangan; (26) Tindak pidana dalam UU Paten; (27) Tindak pidana dalam UU Merek; (28) Tindak pidana dalam UU Hak Cipta; (29) Tindak pidana dalam UU Pemilu; (30) Tindak pidana dalam UU Kewarganegaraan; dan (31) Tindak pidana dalam UU Penerbangan. Sebagai buku yang mengkaji tindak pidana di luar kodifikasi (KUHP), buku ini perlu dibaca oleh berbagai kalangan terutama mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, pegawai rutan/lapas) dan semua kalangan yang tertarik untuk mengenal dan mendalami tindak pidana di luar KUHP. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup Kencana

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi. Di sisi lain, penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menggunakan konsepsi membentuk MK untuk mengadili kewenangan dan kewajiban yang ada padanya, tidak dengan memberikan kewenangan itu kepada MA. Oleh karena itu adalah beralasan untuk menyebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikarenakan sarat persepsi kelembagaan. Meskipun demikian, tetap dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Buku ini sangat relevan dengan perkembangan hukum saat ini karena didasarkan pada peraturan Mahkamah Konstitusi terbaru (Peraturan MK Tahun 2021) serta menyajikan wawasan dan keilmuan yang mumpuni. Buku ini juga disusun untuk menfasillitasi kehendak untuk memahami dua hal; pertama, kelembagaan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus (Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945). Kedua, memahami bagaimana hukum acara dalam pelaksanaan kewenangan dan kewajibannya.

Informasi Elektronik Pasal 36 ayat (1) huruf fUU MK menyebutkan salah satu alat bukti adalah “alat bukti lain berupa ... ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah ...

Cerdas Bermedia Sosial dari Kacamata Hukum Dr. Kadarudin

Materi buku ini terdiri atas Pendahuluan yang memuat Fungsi Utama Media, Perkembangan Media Sosial, Media Sosial (Medsos) atau Sosial Media (Sosmed), Fungsi dan Tujuan Penggunaan Media Sosial, serta Generasi Tradisionalis, X, Y (Milenial), Z, dan Alpha. Bagian kedua buku ini membahas mengenai Media Sosial 10 Jenis Media Sosial yang terdiri dari Layanan Blog (Blogging), Layanan Blog Micro (Microblogging), Layanan Jejaring Sosial (Social Network), Platform Perdagangan Elektronik (E-commerce Platform), Layanan Permainan (Social Game), Layanan Berbagi Media (Media Sharing), Layanan Forum (Forum Service), Layanan Kolaborasi (Collaboration Service), Layanan Web (Bookmarking Sites), dan Layanan Diskusi (Discuss Service). Bagian ketiga buku ini membahas dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Bagian keempat buku ini membahas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 dan UU RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagai aturan hukum mengenai media sosial. Bagian kelima buku ini membahas beberapa kasus hukum yang terkait dengan penggunaan media sosial, seperti kasus Y (2016), kasus SF (2017), kasus H (2017), kasus A dan S (2017), kasus AD (2017), kasus MG (2017), kasus HDL (2018), asus BY (2016), dan kasus J (2020). Bagian keenam buku ini membahas tips-tips cerdas dalam menggunakan media sosial, yakni Pahami Aturan Hukum Terkait Media Sosial, Hindari Akun-Akun Negatif, Periksa Kembali Sebelum Membagikan Konten, Gunakan Media Sosialmu untuk Pengembangan Diri, Jadikan Media Sosialmu Sebagai Sarana Personal Branding, dan Hindari Kecanduan Media Sosial, tentunya hal ini diharapkan agar para pembaca sekalian dapat terhindar dari jerat hukum, dan bagian akhir buku ini adalah bagian penutup yang berisi summary dari keseluruhan isi buku. Penerbitan buku ini dimaksudkan agar dapat berkontribusi dalam memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, utamanya bagi para generasi milenial agar bijak menggunakan media sosialnya untuk hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, selain dapat terhindar dari jerat hukum dalam penggunaan media sosial yang menyimpang dari peruntukan dan fungsinya, juga para milenial dapat berkontribusi positif dalam pembangunan nasional negara kita tercinta ini (Indonesia). Oleh karenanya, penulis berterima kasih kepada penerbit Formaci Press, karena penerbitannya sehingga tulisan ini sampai di tangan para pembaca sekalian.

Materi buku ini terdiri atas Pendahuluan yang memuat Fungsi Utama Media, Perkembangan Media Sosial, Media Sosial (Medsos) atau Sosial Media (Sosmed), Fungsi dan Tujuan Penggunaan Media Sosial, serta Generasi Tradisionalis, X, Y (Milenial), ...

Arah Politik Hukum Nasional

Aktualiasi Perkembangan Politik Hukum Sebagai Strategi Arah Pembangunan Nasional

Politik dengan hukum merupakan dua aspek yang tidak bisa dipisahkan, terutama terkait jalannya suatu pemerintahan termasuk dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam melihat kebijakan pembangunan nasional di Indonesia, sudah waktunya pemangku kebijakan dan masyarakat sadar dengan politik hukum sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undangundang Nomor 19 Tahun 2016 ... Informasi dan Transaksi Elektronik diatur sejumlah perbuatan yang dilarang yang menjadi tindakan cybercrime.

HUKUM PERDATA

Buku ini membahas berbagai hal yang terkait dengan hukum perdata, mulai dari dasar pengertiannya, ruang lingkupnya, jenis-jenisnya, dan sebagainya. Buku ini penting dibaca oleh mahasiswa jurusan ilmu hukum maupun para akademisi ilmu hukum. Termasuk juga para praktisi hukum atau kalangan masyarakat umum yang tertarik akan dunia hukum.

Buku ini membahas berbagai hal yang terkait dengan hukum perdata, mulai dari dasar pengertiannya, ruang lingkupnya, jenis-jenisnya, dan sebagainya.

HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA

Perkawinan merupakan momen terindah dalam siklus hidup manusia. Sakralnya momen perkawinan membuat semua orang hanya ingin melakukannya sekali dalam seumur hidup. Perkawinan memerlukan pertimbangan matang baik secara fisik maupun psikologis dari kedua belah pihak. Lebih luas lagi, perkawinan bukan hanya terkait dua orang yang akan menjalani suatu hubungan percintaan dalam naungan hukum. Perkawinan juga berbicara tentang menyatukan dua keluarga dari latar belakang berbeda. Oleh karenanya, banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum menuju pelaminan. Namun demikian, permasalahan dalam pernikahan tidak dapat dipungkiri dapat terjadi. Tidak jarang permasalahan tersebut berujung pada perceraian. Dalam lingkup Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut mendapatkan revisi dengan terbitnya peraturan terbaru tentang perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum perkawinan penting untuk diketahui secara luas. Buku ini memiliki bahasan utama tentang hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga akan membahas beberapa topik menarik lain seperti jenis-jenis perkawinan, macam macam perceraian, dan banyak topik lain seputar perkawinan. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat secara luas, khususnya bagi akademisi yang menekuni bidang hukum perkawinan

Perkawinan merupakan momen terindah dalam siklus hidup manusia.

Hukum Hak Asasi Manusia

Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini sejatinya melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, di antaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional. Perkembangan dan eksistensi HAM yang semula berada di wilayah kajian HI yang semula bentuknya hanya berupa perjanjian dan hukum kebiasaan internasional, pada puncaknya, dengan dideklarasikannya Universal Declaration of Human Rights (UDHR), pada tanggal 10 Desember 1948, dilanjutkan dengan disahkannya ICCPR dan ECOSOC oleh PBB secara bersama pada tanggal 16 Desember 1966

Kandungan disiplin Hukum HAM yang dituangkan ke dalam buku ini sejatinya melibatkan beberapa disiplin hukum lainnya, di antaranya Hukum Internasional (HI), Hukum HAM Internasional dan Hukum HAM Nasional.

Seri Pendidikan SMK: Pembelajaran Aktif dan Berbasis Kerja di SMK

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Pembelajaran Aktif dan Berbasis Kerja di SMK", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Para siswa melaksanakan kegiatan praktek produksi barang atau jasa di bengkel atau laboratorium, dan hasilnya langsung dijual kepada konsumen; (b) model 2: sekolah membangun pusat kegiatan industri dengan menjalin kerja sama dengan ...

Seri Pendidikan SMK: Kecakapan Penunjang Kesiapan Kerja

Buku digital ini berjudul "Seri Pendidikan SMK: Kecakapan Penunjang Kesiapan Kerja", merupakan buku yang berisi tentang "pendidikan ketrampilan dan kecapakan wirausaha anak SMK" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan pendidikan yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

Untuk menjawab dua permasalahan tersebut maka SMK diwajibkan memiliki unit kegiatan praktek dan usaha yang dapat berbentuk bengkel, bisnis center, unit usaha produksi, atau tekno park. Unit kegiatan praktek ini diharapkan menjadi ...

Etika Bisnis (Konsep, Teori, dan Implementasi)

Buku ini merupakan hasil kolaborasi dari para praktisi dan akademisi dalam bentuk book chapter. Diharapkan buku ini dapat dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca dalam rangka mengembangkan keilmuan. Sistematika penyusunan buku buku ini terdiri dari 21 bab dan diberi judul Etika Bisnis (Konsep, Teori, dan Implementasi) di mana setiap bab diuraikan pembahasan yang berkaitan dengan etika dalam bisnis. Dari segi teknik penyusunan dan materi dari buku ini masih terdapat banyak kekurangan, tetapi kami berusaha untuk memperbaikinya. Oleh sebab itu, saran dan masukan yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan guna perbaikan untuk karya lebih lanjut.

Selanjutnya, hadir inovasi yang lebih canggih dalam urusan internet serta semakin meledaknya sosial media. Salah satu kelebihan ini adalah hadirnya crowdsourcing, yaitu praktik yang melibatkan kerumunan atau kelompok orang untuk tujuan ...