Sebanyak 217 item atau buku ditemukan

Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi

Human Rights In Democratiche Rechtsstaat

Hak Asasi Manusia sebagai hak kodrati yang melekat secara inheren dalam diri manusia sebagai subjek hukum harus dihormati dan dilindungi demi mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang secara fitrah dianugerahi oleh Tuhan kepada manusia. Karenanya, tidak seorangpun yang dapat mengabaikan, termasuk negara ataupun penguasa atau pemerintah. Atas dasar itu, negara dan pemerintah harus menghormati, menghargai, menegakkan, dan melindungi HAM. Secara konseptual negara yang diharapkan dapat mewujudkan itu semua hanyalah Negara Hukum yang menganut paham demokrasi yaitu Negara Hukum Demokrasi (Democratiche Rechtsstaat). Buku ini sangat bermanfaat menjadi bahan bacaan bagi para aktivis LSM, HAM, mahasiswa fakultas hukum, dan para praktisi hukum yang ada di tanah air kita. Dengan membaca buku ini bisa menambah wawasan keilmuan mengenai HAM.

Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi ...

Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2

Book Chapter dengan judul Hukum Kenotariatan Indonesia 2 masih terkait dengan Book Chapter Hukum Kenotariatan Indonesia 1, untuk menperoleh pemahaman secara menyeluruh – holistik keduanya harus dibaca dan dipahami. Dalam Book Chapter ini ada 13 tulisan yang membahas dan mengupas Hukum Kenotariatan dari berbagai sudut pandang.

Selain UUJN-P belum mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris juga terdapat pembatasan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang membatasi akta Notaris tidak boleh dibuat dalam bentuk dokumen ...

Problematika Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Waris

Dalam Perspektif Kepastian Hukum

Buku ini mengulas materi terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat tentang pemungutan pajak penghasilan pada pembagian objek waris. Permasalahan ini menarik untuk diulik karena pada dasarnya segala bentuk peralihan harta yang disebabkan adanya pewarisan merupakan objek yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetapi pada praktiknya justru atas peralihan tersebut dipungut pajak penghasilan oleh negara. Di samping mengulas berkaitan permasalahan pengenaan pajak penghasilan, buku ini juga menbahas konstruksi hukum terkait pengenaan pajak penghasilan terhadap objek waris. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Buku ini mengulas materi terkait dengan permasalahan hukum yang terjadi pada masyarakat tentang pemungutan pajak penghasilan pada pembagian objek waris.

Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengangkat tentang hukum pengelolaan zakat dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah lain secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Perbedaan tersebut antara lain disebutkan: 1) Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) pengaturan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (PPh) terhutang ( taxes - crediet ); 3) Zakat dikelola oleh lembaga daerah non structural yang disebut Baitul Mal. Pengaturan tersebut ternyata banyak menarik perhatian orang banyak, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan masyarakat ( mu zaki ), karena sebagaimana dikatahui zakat adalah merupakan salah satu ibadah mahdah, yang peruntukannya telah ditentukan dalam syari’at, dengan ditetapkkannya zakat sebagai salah satu sumber PAD, apakah hal ini tidak bertentangan dengan syari’at, karena konsekuensi logisnya harus dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja daerah sebagaimana PAD lainnya. Sementara pemahaman masyarakat zakat sudah diatur sedemikian rupa dalam Alquran dan Al-Hadist untuk disalurkan kepada asnaf - asnaf yang berhak (mustahik ). Oleh karenanya para penyelenggara pemerintahan di Aceh harus mecari solusi penetapan zakat sebagai PAD, agar tidak melanggar prinsip-prinsip syari’at Islam dalam pengelolaannya, pada sisi lain harus sesuai dengan aturan keuangan yang ada, penyaluranya harus tunduk kepada aturan-aturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan ternyata sampai sekarang, Zakat sebagai bagian PAD memang masih menyisakan masalah dan berpotensi menjadi kemelut regulasi. Permasalahan berikutnya adalah barkaitan dengan pengaturan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyebutkan: “Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap viii jumlah PPh terhutang dari wajib pajak (taxe credit), pengaturan ini berbeda yang dianut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara nasional yang menganut prinsip zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya) kena pajak ( t a x e d e d u c t a b l e ) . Aturan yang ditetapkan dalam Undangundang pemerintahan Aceh ini ternyata tidak berjalan sama sekali, hal ini disebabkan peraturan yang mengatur zakat sebagai pengurang atas pajak penghasilan, seperti telah disebutkan, menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan sampai saat ini belum ada aturan pelaksananya. Dalam buku ini penulis mencoba menguraikannya secara lebih mendalam lagi, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Buku yang ada di tangan pembaca ini mengangkat tentang hukum pengelolaan zakat dalam sistem pemerintahan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbeda dengan daerah lain secara nasional sebagaimana ...

HUKUM PERKEBUNAN

Sejarah dan Latarbelakangnya

Buku ini memberikan gambaran utuh sejarah hukum perkebunan, dari 1945 sampai tahun 2019, yaitu tahun saat buku ini selesai ditulis. Kebijakan Negara dan/atau kebijakan Pemerintah, merupakan pembelajaran hukum yang menarik untuk diikuti. Baik yang diundangkan DPR, DPR-RIS, DPRS maupun saat pemerintahan orde lama, orde baru, era reformasi, sampai masa Joko Widodo dijelaskan runtut dan runut oleh Penulis. Dijelaskan pula kesalingketerkaitan antara pembentukan hukum perkebunan dengan situasi negara dari masa ke masa, yaitu ketika Indonesia dalam keadaan bahaya akibat darurat perang, darurat militer, darurat sipil, dan ketika negara dalam pemberontakan, serta berkelindannya dengan aspek kemasyarakatan, ketatanegaraan, pertahanan, keamanan, serta perekonomian negara. Hukum perkebunan Indonesia dari orde lama, orde baru, reformasi, sampai era Jokowi dibedah oleh buku ini, yang merupakan hasil penelitian dengan optic sejarah hukum. Tidak main-main ketika Penulis menyebut ada 6.325 lebih peraturan yang dijadikan bahan penelitian buku ini, dan itu adalah bahan hukum yang banyak dan otentik untuk publikasi sebuah buku hukum. Dari sini kita tahu bahwa kebijakan dan hukum perkebunan di negeri ini rumit, kompleks, dan krusial dari masa ke masa sejalan dengan tantangan dan hambatan yang tidak kalah uniknya dari dulu sampai sekarang, dan itu disajikan dengan apik oleh Penulis.

Hukum perkebunan Indonesia dari orde lama, orde baru, reformasi, sampai era Jokowi dibedah oleh buku ini, yang merupakan hasil penelitian dengan optic sejarah hukum.

Pengacara Cyber

Profesi Hukum Kaum Milenial

Buku ini lahir di era menjelang post covid-19 yang akan menyadarkan kepada para advocat tentang kehidupan normal baru New Normal. Tidak hanya itu, kehadiran buku ini akan memberikan dorongan yang masif bahwa advocat harus paham dan menguasai Teknologi Informasi (TI) terlebih lagi dalam era wabah covid-19 telah membuka cara pandang dan cara fikir dalam segela kehidupan bahwa solusi TI menjadi satu satunya jawaban.

Buku ini lahir di era menjelang post covid-19 yang akan menyadarkan kepada para advocat tentang kehidupan normal baru New Normal.

Hukum Perbankan

Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan

"Dapatkah BANK dipailitkan secar hukum oleh kreditornya?" "Sejauh mana ketentua RAHASIA BANK dapat di terobos untuk menanggulangi kejahatan pencucian uang {money laundering}?" "Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan dan nasabah dari BANK yang dimerger?" Buku ini mengkaji secara spesifik, lengkap, dan berurutan hukum perbankan dari pespektif tindak pidana pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan sebagai isu sensitif dalam dunia perbankan, semuanya di bahas secara apik dalam bingkai teori hukum perbankan. Keistimewaan buku ini - Memuat kasus-kasus populer yang terjadi dalam dunia perbankan nasional - Berisikan perbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru di bidang perbankan

Keistimewaan buku ini - Memuat kasus-kasus populer yang terjadi dalam dunia perbankan nasional - Berisikan perbandingan hukum perbankan nasional dengan hukum perbankan negara lain - Merujuk pada peraturan perundang-undangan terbaru di ...

Hukum Kontrak Migas Indonesia (Lintas Ruang dan Waktu)

Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa, dosen dan juga praktisi yang konsen dibidang kontak minyak dan gas bumi untuk membantu mempelajari konsep-konsep dan praktik kontrak minyak dan gas bumi berdasarkan jenis dan ruang berlakunya di Indonesia.

Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa, dosen dan juga praktisi yang konsen dibidang kontak minyak dan gas bumi untuk membantu mempelajari konsep-konsep dan praktik kontrak minyak dan gas bumi berdasarkan jenis dan ruang ...

Hukum Pidana Medik dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)

Buku ini layak untuk menjadi pegangan bagi siapapun yang berkecimpung dalam dunia Kesehatan atau berprofesi sebagai tenaga Kesehatan, sebagai rambu-rambu atau acuan tiap tindakan medis yang di lakukan dikaji dari persepektif hukum dan/ atau juga agar jangan ada tenaga kesehatan yang dikriminalisasi akibat dianggap malpraktek maupun lainnya.

Buku ini layak untuk menjadi pegangan bagi siapapun yang berkecimpung dalam dunia Kesehatan atau berprofesi sebagai tenaga Kesehatan, sebagai rambu-rambu atau acuan tiap tindakan medis yang di lakukan dikaji dari persepektif hukum dan/ atau ...