Sebanyak 72 item atau buku ditemukan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022

Buku Kitab Undang-Undang Pidana 2022 berisi petikan KUHP yang disah kan DPR pada tanggal 6 Desember 2022, yang memuat dari buku satu (pasal 1 sampai dengan pasal 187), buku dua (Pasal 188 sampai dengan pasal 624) , dan penjelasan pasal-pasal Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada tanggal 6 Desember 2022, adalah momentum dan sejarah besar bagi bangsa Indonesia. Dimana selama 77 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa produk hukum yang digunakan adalah produk warisan dari pemerintahan kolonial, yang secara serta merta dibuat pada kondisi, waktu dan budaya kolonial. Dengan Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang ini yang diarahkan kepada misi tunggal yang mengandung makna “dekolonialisasi” Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bentuk “rekodifikasi”, dalam perjalanan sejarah bangsa pada akhirnya juga mengandung berbagai misi yang lebih luas sehubungan dengan perkembangan, baik nasional maupun internasional.

Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022 berisi petikan KUHP yang disah kan DPR pada tanggal 6 Desember 2022, yang memuat dari buku satu (pasal 1 sampai dengan pasal 187), buku dua (Pasal 188 sampai dengan pasal 624) , dan penjelasan ...

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN CARDING DI INDONESIA

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN CARDING DI INDONESIA Penulis : Walies MH Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-5151-4 Terbit : Maret 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Perkembangan Teknologi dan Komunikasi yang sangat pesat mengakibatkan meningkatnya berbagai jenis kejahatan baru yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti munculnya perampokan berbasis transaksi elektronik. Melalui buku Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding di Indonesia akan menjawab tantangan dan permasalahan kejahatan tersebut dengan dua pandangan dari segi hukum islam dan hukum negara. Meliputi sanksi terhadap pelaku pemeriksaan pelanggaran juga dilihat dari sudut pandang dan persamaan serta kontrasnya dari sudut pandang kedua undang-undang tersebut. Teknik eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Efek samping dari investigasi ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pelanggaran dibatasi dalam hukum positif dan hukum Islam. Dalam undang-undang tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran dan Data Elektronik tertuang dalam Pasal 35. Selanjutnya kewenangan pidana tersebut tertuang dalam Pasal 51 ayat 1 dengan bahaya penahanan dengan batas maksimum 12 (dua belas) tahun pidana dan / atau denda terbesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Terkendali dalam UU ITE, namun kriminalisasi pemeriksaan juga diarahkan pada pasal 363 ayat 5 KUHP dengan penahanan paling lama 7 (tujuh) tahun. Memeriksa perbuatan salah dalam hukum pidana Islam ditegaskan dengan pembobolan yang berbobot. Hal ini karena kegiatan ini dilakukan dengan cara menipu pemilik Visa dan memanfaatkan Visa untuk berbelanja melalui destinasi belanja berbasis web. Bagian Al-Qur'an yang membicarakan hal ini tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 38 dengan ketentuan pidana hukuman hudud. Buku ini juga dilengkapi dengan UUD RI No 19 Tahun 2016 revisi atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga tersedia barcode untuk melihat KUH Pidana www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEJAHATAN CARDING DI INDONESIA Penulis : Walies MH Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN : 62-39-5151-4 Terbit : Maret 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Perkembangan Teknologi dan Komunikasi yang ...

Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia

Kejahatan Siber adalah salah satu kejahatan baru yang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi modus operandi maupun ragam kejahatannya. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik seperti kasus Prita Mulyasari dan Cyber Terorism, menyadarkan kita bahwa masalah kejahatan tidak lagi hanya sebatas pada dunia nyata tapi juga mulai merambah dunia maya. Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik N0.11 Tahun 2008 (UU ITE) diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kejahatan di dunia maya / Cyber Crime, meskipun disadari masih banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan untuk menjadi hukum nasional terkait permasalahan hukum cyber di Indonesia. Buku yang ditulis oleh Dr. Yurizal, S.H., M.H., menggambarkan tentang apa itu cyber crime, pertanggungjawabannya dan juga penegakan hukum terkait kejahatan cyber crime. Kehadiran buku ini tentu sangat membantu, tidak hanya bagi kalangan kepolisian untuk menangani kejahatan di dunia maya, tetapi juga bagi mahasiswa yang tertarik untuk menekuni bidang hukum terkait hukum cyber. Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah menawarkan mata kuliah hukum cyber sebagai mata kuliah pilihan, agar mahasiswa memahami kejahatan kejahatan di dunia maya khususnya cyber crime.

Buku yang ditulis oleh Dr. Yurizal, S.H., M.H., menggambarkan tentang apa itu cyber crime, pertanggungjawabannya dan juga penegakan hukum terkait kejahatan cyber crime.

Landasan Pendidikan

Buku ini disusun dengan maksud untuk memperdalam kajian akademik tentang landasan kependidikan. Pada bagian awal buku ini dibahas pengertian landasan pendidikan, hakikat manusia dan peserta didik, unsur-unsur pendidikan, beberapa landasan yang merupakan pijakan dalam melakukan pendidikan, meliputi landasan filosofis, psikologis, historis, antropologis dan sosiologi. Pada bagian lain dibahas teori-teori pembelajaran kognitivistik, konstruktivistik, dan behavioristik serta paradigma baru pendidikan.

6) Orientasi Pendidikan. Dalam dunia pendidikan, orientasi pendidikan harus jelas, kearah mana pendidikan akan dilaksanakan demi mewujudkan masa depan bangsa dan anak muda. Permasalahan Pendidikan di Indonesia Berbicara tentang ...

Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya Meningkatkan Perekonomian Umat

Pendefinisian terkait zakat sangat beragam, namun sederhananya zakat adalah harta umat untuk umat berdasarkan ketentuan dari orang yang wajib membayar dan orang yang berhak menerima. Dengan berzakat akan membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat sejahtera, makmur, bahagia dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan.

Pendefinisian terkait zakat sangat beragam, namun sederhananya zakat adalah harta umat untuk umat berdasarkan ketentuan dari orang yang wajib membayar dan orang yang berhak menerima.

Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila

Buku berjudul "Pendidikan Nllai moral berbasis Pancasila" ini merupakan luaran penelitian kolaboratif yang dilakukan Universitas Slamet Riyadi dengan Universitas Utara Malaysia. Di datam buku ini, diuraikan hasil penelitian dan analisis mendalam terkait dalam Pancaslia. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara merupakan konsep penting untuk dipahami. Diuraikan pula terkait Azas pembangunan nasional serta sumber dalam pembangunan nasional Pancasila memiliki nilai-nilai dasar dalam pembangunan nasional yang mampu menjadi jalur dalam pembangunan nilai moral. Untuk melengkapi informasi bagi para pembaca, disajikan pula kendala-kendala dalam pembangunan nilai moral sekaligus langkah-langkah solutif untuk mengatasi kendala pembangunan nilai moral.

Buku berjudul "Pendidikan Nllai moral berbasis Pancasila" ini merupakan luaran penelitian kolaboratif yang dilakukan Universitas Slamet Riyadi dengan Universitas Utara Malaysia.

HUKUM PERS DAN ETIKA JURNALISTIK DI ERA DIGITAL

Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital, sesuai dengan judulnya, buku ini mengurai relasi antara etika dan hukum dalam pers. Bahwa, moralitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mempercayai idealisme pers dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers diberikan kemandirian dalam mengatur diri sendiri (kemerdekaan pers), termasuk merumuskan Kode Etik Jurnalistik sebagai panduan moralitasnya

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menggunakan teknologi yang ...

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KONTEMPORER

Konstruksi Metodologis Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Komunikatif - Sosiolinguistik

Konsepsi metodologis pembelajaran bahasa Arab belakangan ini, tampak mengalami stagnasi yang begitu panjang. Antara sesama lembaga pendidikan Islam, mulai dari pesantren, pendidikan formal dan informal, madrasah, diniyah hingga lembaga kursus, belum punya standar metodologis yang disepakati secara bersama-sama sebagai batas capaian minimum. Metode pembelajaran yang ada, merupakan produk klasik yang diterapkan. Belum ada inovasi di tengah perkembangan keilmuan yang sangat pesat. Buku ini sengaja hadir untuk memberikan re-metodologis pembelajaran bahasa Arab yang dimulai dari “pengulitan” nilai, yaitu pendekatan (approach) pembelajaran. Suatu pendekatan yang memadukan antara reposisi konteks kebahasaan dengan mencermin pada budaya kontemporer dan kebudayaan masyarakat Arab terkait dengan post vocabulary. Dengan cara tersebut, bahasa Arab diharapkan “bersinar” kembali, sebagaimana pernah diraih pada selang waktu tahun 1887-1972. Saat itu bahasa Arab mampu menguasai dataran global dengan sumber-sumber literatur berbahasa Arab, ilmuwan-ilmuwan dunia menggunakan bahasa Arab, bahkan pada puncaknya (tahun 1972), UNESCO memberikan penghargaan kepada bahasa Arab sebagai bahasa internasional, setara dengan bahasa Inggris, Perancis, Tunisia, dan Itali.

Konsepsi metodologis pembelajaran bahasa Arab belakangan ini, tampak mengalami stagnasi yang begitu panjang.

PENDIDIKAN TAUHID DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

PENDIDIKAN TAUHID DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI PENULIS: Zainul Bahri, M.Pd. Editor: Dr. NURHADI, S.Pd.I., S.E.Sy., S.H., M.Sy., MH., M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-281-344-1 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Kurikulum disusun sesuai dengan tingkat pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: Meningkatnya iman dan kesalehan (tauhid)". 2) Relevansi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dalam memperkuat nilai-nilai pendidikan Tauhid yang tujuan utamanya adalah: "Setia dan mengabdi kepada Allah SWT". Maka hak siswa pertama adalah mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang diikuti dan diajarkan oleh pendidik agama. Dan kurikulum disusun sesuai dengan tingkat pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan peningkatan pertama, yaitu iman dan kesalehan (tauhid). www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Oleh karena itu keempat pernyataan kunci tersebut sesungguhnya adalah ranah pendidikan agama dalam pengertian luas, ... memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan menjadi ahli dibidang ilmu agama, 3) pendidikan agama dapat ...